DPR Bantah Memajukan Tanggal Pendaftaran Pilpres Bermuatan Politis

KPU Buat 2 Opsi Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat dua opsi jadwal pendaftaran capres dan cawapres di Pemilu 2024. Opsi pertama pada 10 - 16 Oktober 2023, dan opsi kedua pada 19 - 25 Oktober 2023. 

"KPU punya inisiatif untuk melakukan percepatan pelaksanaan daripada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden," kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus kepada wartawan.

Untuk membahas hal tersebut, KPU RI menggelar rapat konsultasi dengan Komisi II DPR membahas rancangan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu, 20 September 2023. Termasuk percepatan waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, banyak hal yang perlu diselaraskan dalam perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, terdapatnya draft PKPU yang berubah seiring keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebut wacana memajukan jadwal pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilpres 2024 merupakan dampak dari payung hukum yang ada. Yakni, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pemilu.

"Jadwal pendaftaran capres dan tahapan pencalonan capres bukan semata-mata by design oleh KPU. Namun design by law," kata Hasyim melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 8 September 2023.

Hasyim mengakui sebelumnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu mengatur tahap pencalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Kendati demikian, draf PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terbaru yang telah diujipublikkan menggariskan masa pendaftaran itu pada 10-16 Oktober 2023.

Menurut dia, hal itu tidak terlepas dari beleid pada UU 7 Tahun 2023 yang mengatur secara teknis masa kampanye Pilpres 2024 dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan itu berbeda dengan aturan sebelumnya bahwa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) pasangan calon.

Hasyim menjelaskan, pengaturan soal dimulainya tahap kampanye memengaruhi perubahan jadwal tahap pencalonan. Ia mengatakan perubahan pada tahapan pencalonan adalah yang paling mungkin karena mempertimbangkan pembatasan masa kampanye selama 75 hari dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI

Usulan perpanangan masa jabatan panglima TNI yang belakangan ini kembali mengemukakan, dinilai DPR sebagai usulan yang harus tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menyatakan, perpanjangan masa jabatan panglima TNI dapat dilakukan dengan mengcu pada Pasal 60 Undang-Undang TNI, yaitu adanya keadaan darurat militer dan keadaan perang. 

Selain kedua alasan tersebut, perpanjangan masa jabatan panglima dinilai tidak boleh dilakukan, karena proses regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI tetap harus berjalan. 

KPU-DPR Bahas Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Hari Ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat konsultasi dengan Komisi II DPR membahas rancangan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024. Termasuk percepatan waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR membahas rancangan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 ini semula diagendakan pukul 15:00 WIB. Namun rapat konsultasi kemudian diundur hingga pukul 16:00 WIB.

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, banyak hal yang perlu diselaraskan dalam perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, terdapatnya draft PKPU yang berubah seiring keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, KPU mengajukan dua opsi kepada Komisi II DPR soal pendaftaran pasangan capres-cawapres Pemilu 2024. KPU mempercepat pendaftaran capres-cawapres pada 10 - 16 Oktober 2023, dari sebelumnya 19 - 25 Oktober 2023.

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Hanya dalam Keadaan Darurat

Komisi II Menyetujui Revisi UU IKN Dibawa ke Paripurna

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Dianggap Belum Perlu

Komisi I: Opsi Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Masih Terbuka

DPR Tepis Anggaran Pemilu Hanya Satu Putaran

DPR Tegaskan Kenaikan Gaji Rp1,6 Triliun untuk ASN Kemhan dan TNI

Anggaran Gaji ASN, TNI, dan Polri Bertambah Rp1,6 Triliun

Pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta Dinilai Mendesak

Instrumen Strategis, RUU P2APBN Disahkan Jadi Undang-Undang

Rencana Majukan Pendaftaran Capres & Cawapres Segera Dibahas

Komisi II DPR RI menyatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas memajukan masa pendaftaran capres cawapres di Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan pihaknya segera mencari waktu untuk membahas peraturan KPU yang mengusulkan pendaftaran capres cawapres dimajukan

“Ingin secepatnya memanggil KPU supaya ada kepastian untuk partai politik, bacapres dan bacawapres,” kata Saan Mustopa dalam program Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin, 11 September 2023.

Rencananya, Komisi II DPR akan menjadwalkan pemanggilan terhadap KPU pada pekan ini. Sebab secara umum, persoalan ini pernah disampaikan ketika KPU, pemerintah, dan DPR membahas soal Perppu Pemilu.

“Ada juga usulan dari KPU soal masa penetapan capres cawapres dan penetapan daftar calon tetap untuk caleg,” ungkap Saan.

Menurut Saan, masa pendaftaran capres dan cawapres dimajukan karena masa kampanye Pemilu 2024 pendek. Biasanya penetapan capres cawapres itu tiga hari sebelum kampanye dimulai.

“KPU waktu itu minta untuk penetapan pasangan capres cawapres itu maju 15 hari bukan tiga hari,” ujar Saan.

“Untuk penetapan daftar calon tetap, KPU minta 25 hari,” imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah waktu itu setuju penetapan pasangan capres dan cawapres dimajukan 15 hari. “Ini bukan percepatan pendaftaran capres cawapres, lebih kepada penyesuaian terhadap peraturan yang ada,” ucap Saan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebut wacana memajukan jadwal pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilpres 2024 merupakan dampak dari payung hukum yang ada. Yakni, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pemilu.

"Jadwal pendaftaran capres dan tahapan pencalonan capres bukan semata-mata by design oleh KPU. Namun design by law," kata Hasyim melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 8 September 2023.

Hasyim mengakui sebelumnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu mengatur tahap pencalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Kendati demikian, draf PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terbaru yang telah diujipublikkan menggariskan masa pendaftaran itu pada 10-16 Oktober 2023.

Menurut dia, hal itu tidak terlepas dari beleid pada UU 7 Tahun 2023 yang mengatur secara teknis masa kampanye Pilpres 2024 dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan itu berbeda dengan aturan sebelumnya bahwa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) pasangan calon.

Hasyim menjelaskan, pengaturan soal dimulainya tahap kampanye memengaruhi perubahan jadwal tahap pencalonan. Ia mengatakan perubahan pada tahapan pencalonan adalah yang paling mungkin karena mempertimbangkan pembatasan masa kampanye selama 75 hari dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Gobel Apresiasi Keberhasilan Keketuaan Indonesia dalam KTT ke-43 ASEAN

BSSN: YouTube DPR RI Sudah Pulih, tapi Belum Seluruhnya

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mendalami kasus peretasan akun YouTube DPR RI yang menampilkan judi online. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan bahwa saat ini akun YouTube DPR RI sudah pulih, tapi ditangguhkan untuk beberapa waktu.

"Akun official YouTube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan," jelas Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangan pers, Kamis 7 September 2023. 

Saat ini akun YouTube DPR RI masih ditangguhkan oleh Tim Media DPR RI. Meski demikian, BSSN memastikan bahwa akun tersebut sudah dipulihkan dan siap untuk digunakan kembali.

Akun media sosial DPR RI bisa digunakan usai DPR RI dan BSSN melakukan komunikasi dengan pihak Google Indonesia. Saat ini penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk menjamin keamanan akun tersebut.

Berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan oleh BSSN, akun tersebut digunakan di beberapa perangkat yang sudah disusupi malware sehingga mudah untuk diretas. BSSN meminta pengawasan akun diperketat, termasuk dalam penggunaan akun yang terhubung di beberapa perangkat.

Sebelumnya, akun YouTube DPR RI diduga terkena hack atau diretas. Akun tersebut menayangkan siaran langsung soal judi online secara live. 

Menurut pantauan Metrotvnews.com, pukul 11.03 WIB, Rabu, 6 September 2023, akun tersebut menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil dari akun DPR RI juga diganti dengan gambar dengan tulisan 'Slot Baris'.

Polri Gandeng BSSN & Kominfo untuk Selidiki Peretasan YouTube DPR

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangani akun YouTube DPR yang diretas situs judi online. Kini akun tersebut sudah berhasil diselamatkan dan kini dalam tahap pemulihan.
 
Untuk mengetahui pelaku dan motif peretasan akun YouTube DPR, Bareskrim menggandeng sejumlah pihak di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Direktorat Tindak Pidana Siber turun tangan melakukan penyelidikan peretasan ini.
 
“Dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Bareskrim Polri) sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Dari BSSN dan juga Kominfo,” jelas Ahmad Ramadhan dalam keterangannya.

Pengamat: Akun YouTube DPR Diretas Karena Lemahnya Proteksi Akun

Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya menilai dengan diretasnya akun YouTube resmi milik DPR RI membuktikan bahwa perlindungan akun lembaga legislatif pusat itu masih lemah.

"Tolonglah pengelola akun menyadari bahwa Anda mengelola akun yang verified," ungkap Alfons Tanujaya dalam program Metro Siang, Rabu 6 September 2023.

Alfons menduga akun tersebut dikelola oleh tim yang terdiri dari beberapa orang. Sehingga hanya mengandalkan username dan password saja, tidak mengaktifkan two factor authentication.  Padahal jika akun tersebut dilindungi dengan baik, Alfons menilai akun tersebut bakal sulit diretas.

"Orang yang mengelola akun ini harusnya sadar bahwa pengamanan dengan password ini dengan mudah dijebol. Bisa ditebak, diretas, pakai key logger, banyak cara untuk melakukan peretasan," jelas Alfons.

"Satu-satunya pengamanan terbaik itu adalah one time password (OTP), aktifkan perlindungan OTP-nya," lanjutnya.

Two factor authentication merupakan sebuah fitur keamanan akun online di mana pengguna diminta melakukan verifikasi identitas sebanyak dua kali.

Sebelumnya akun YouTube resmi DPR RI diretas. Hingga saat ini aku YouTube DPR RI menampilkan video-video yang mempromosikan judi online. Bahkan saat diakses, akun YouTube tersebut menampilkan live judi online dengan berbagai komentar di kolomnya.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyatakan ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan memposting video judi online. 

Indra juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia dan Amerika Serikat agar video-video tersebut ditake down. Sekjen DPR juga telah melaporkan hal ini kepada pihak Bareskrim Polri.

Menkominfo Keluarkan Imbauan Sikapi Peretasan Akun Youtube DPR

Sistem Perlindungan Akun DPR Dinilai Lemah

Akun Youtube DPR RI Diretas, Tampilkan Live Judi Online

Akun Youtube DPR RI diduga terkena hack atau diretas. Akun tersebut menayangkan siaran langsung soal judi online secara live. 

Menurut pantauan Metrotvnews.com, pukul 11.03 WIB, Rabu, 6 September 2023, akun tersebut menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil dari akun DPR RI juga diganti dengan gambar dengan tulisan 'Slot Baris'.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan YouTube DPR dihack. Indra mengatakan ada pihak lain yang masuk ke akun DPR RI.

"Kami menduga kejadiannya tengah malam. Karena, tadi pagi jam 05.00 baru kami ketahui ada diretas Youtube kami (DPR RI)," jelas Indra kepada Metro TV, Rabu, 6 September 2023. 

Pihak DPR RI juga saat ini berkoordinasi dengan pihak Google Amerika untuk segera meminta takedown video live judi online yang ditampilkan. DPR RI juga meminta Google Indonesia untuk mengklarifikasi. 

Indra juga akan mengonfirmasi dan evaluasi para pegawai DPR yang memegang akun Youtube DPR RI. 

"Bisa saja ini diretas karena beberapa akun kita yang digunakan oleh petugas-petugas kami, itu mungkin dari laptop atau dari handphone digunakan atau ditinggal dan dibaca oleh pihak-pihak lain," jelas Indra.

Saat ini, DPR sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan BSSN untuk menyelidiki kasus peretasan tersebut. 

Akun YouTube Diretas, DPR Lapor Google dan Bareskrim

Gerak Cepat Polri Usut Iklan Judi Online di Youtube DPR

Pemerintah Didorong Berikan Kemudahan UMKM untuk Ekspor

DPR melalui pemerintah akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang ingin naik kelas dan go international.

Kemendag Diminta Melakukan Penyesuaian Terbaru HET di Pasaran

Saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) produk dalam negeri sudah tidak up to date atau tidak ada penyesuaian terbaru lagi dengan harga yang ada di pasaran.

DPR Minta Komnas HAM dan LPSK Jangan Tebang Pilih Kasus

Menteri Desa Diminta Terlibat Langsung Bahas Revisi UU Desa

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengimbau Kementerian PDTT terlibat langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa.

Perpanjangan Kontrak IUPK PT Vale Indonesia Sebelum Divestasi Dipertanyakan

Pertimbangan yang memberikan ruang dan kemudahan perpanjangan kontrak Karya PT Vale Tbk sebelum dilakukan divestasi dipertanyakan.

Evaluasi PMN, Perum Bulog Didorong Jadi BLU

Perum Bulog didorong agar menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU) ketimbang menjadi BUMN.

Penguatan Efektivitas Kebijakan Fiskal di RAPBN 2024 Disepakati

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.