Kejagung Periksa Pejabat Kemensos Terkait Ekspor CPO

Indonesia Harap Kroasia Jadi Pintu Masuk CPO ke Eropa

Indonesia dan Kroasia telah memulai hubungan diplomatik di 1992, dan pada September 2023 akan menandai 31 tahun hubungan baik antara kedua negara.

Hilirisasi Industri Jadi Upaya Strategis Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Kelapa Sawit

Kejagung Kembali Periksa Mantan Mendag M Lutfi soal Izin Ekspor CPO

Kejaksaan Agung memanggil ulang mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini, Kamis, 9 Agustus 2023. Lutfi dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) 2021-2022.

Pemanggilan kembali dilakukan lantaran Lutfi tidak memenuhi panggilan pertama dari Kejagung, Rabu, 2 Agustus lalu.  Pemeriksaan akan dimulai sekitar 90.00 WIB di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan Lutfi akan memenuhi panggilan pemeriksaan kali ini. 

Sebelumnya, Kejagung juga telah memeriksa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kejagung menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan konfrontasi keterangan antara Airlangga dengan Lutfi. 

Dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, negara dirugikan sebesar Rp18 triliun. 

Kejagung Periksa Eks Mendag Lutfi Hari Ini

Pengamat: Pemberian Izin Ekspor CPO Bertentangan dengan Kebijakan Presiden

Bappebti Konsisten dengan Rencana Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

Pemeriksaan Airlangga Hartarto dalam Dugaan Korupsi CPO Dikhawatirkan Sarat Nuansa Politis

Pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO dikhawatirkan sarat nuansa politis.

Penyidikan Korupsi CPO, Guru Besar Unpad: Jangan Sampai Mengkriminalisasi Kebijakan

Kejagung memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO.

Mantan Mendag M Luthfi Tak Penuhi Panggilan Kejagung

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi. Namun, Muhammad Luthfi menyatakan tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang. 

Lutfi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) periode 2021-2022. Ia diperiksa mengenai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 s/d April 2022.

Kejaksaan Agung mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit. Praktik culas tersebut terjadi pada periode Januari hingg April 2022.
 
Sejumlah pihak telah diperiksa Korps Adhyaksa. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan satu ASN dari Kemenko Perekonomian.

Luhfi tidak hadir di Kejaksaan Agung karena sedang mengantar istri berobat ke luar kota. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung bakal memanggil ulang mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pada pekan ini.

Sebelumnya pada 2022, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng. Sejumlah kebijakan pun dikeluarkan Muhammad Luthfi ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Pemanggilan Luthfi ini juga disebut untuk menindaklanjuti keputusan yang sudah diberikan atau sudah diperiksa Mahkamah Agung.

Garuda Uji Bahan Bakar Jet Dicampur Minyak Sawit

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia sedang menguji bahan bakar jet dicampur dengan minyak sawit di mesin salah satu pesawat Boeing.

Eks Mendag M Lutfi akan Diperiksa Kejagung Besok

Kejaksaan Agung memastikan mantan Menteri Perdagangan M Luthfi akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan izin ekspor CPO periode 2021-2022 besok, Selasa 1 Agustus 2023. Kapuspen Kejagung I Ketut Sumedana menjelaskan, pemeriksaan M Lutfi berkaitan dengan izin ekspor tiga perusahaan tersangka.

Ketut membantah pemeriksaan Lutfi berkaitan dengan kasus korupsi BTS Kominfo. Selain itu Ketut juga menyebut ada peluang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali diperiksa.

Ketegangan Geopolitik Bisa Bawa Permintaan Sawit Meningkat

Permintaan minyak sawit berpotensi meningkat karena meningkatnya ketegangan geopolitik dan blokade jalur pelayaran Laut Hitam, khususnya setelah serangan di Odessa yang dapat memperburuk situasi pasokan minyak nabati dan biji-bijian global.
 

Kejagung Periksa Anak Buah Airlangga

Arab Saudi Lirik Ketahanan Pangan Indonesia

Partai Golkar Siap Beri Bantuan Hukum untuk Airlangga

Partai Golkar memastikan siap memberikan bantuan hukum terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi ekspor CPO pada 2021 hingga 2022. Pasalnya, Partai Golkar memiliki mekanisme sendiri untuk setiap kader jika tersangkut kasus hukum. 

"Partai ada bantuan hukum, nanti ada mekanismenya," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) ditemui di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2023.

Sebelumnya, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi ekspor CPO pada 2021-2022. Airlangga dijejali 46 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung.  

"Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Pemeriksaan ada 46 pertanyaan dan keseluruhan telah dijawab dengan baik oleh beliau," jelas Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi, Senin 24 Juli 2023. 

Pada 15 Juni 2023 lalu, Kejagung telah menetapkan tiga korporasi raksasa grup bisnis kelapa sawit, yakni Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau sebagai tersangka.

Dari kasus ini, majelis hakim Tipikor Jakarta pada 4 Januari 2023 lalu sudah menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada lima terdakwa. Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana divonis dengan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Sementara itu, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Kemudian Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA divonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair dua bulan kurungan. Vonis serupa juga dijatuhkan pada Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kemendag. 

Selanjutnya General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang divonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair dua bulan kurungan.

Kelimanya telah terbukti bersalah membuat mahal hingga langkanya minyak goreng di pasaran. Serta membuat negara terpaksa menggelontorkan dana ke publik dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp6,19 triliun.

Kerugian negara atas kasus korupsi CPO ini diketahui mencapai Rp6,47 triliun.

Diperiksa 12 Jam di Kejagung, Airlangga Hartarto Dicecar 46 Pertanyaan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara dugaan korupsi persetujuan ekspor CPO. 

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 12 jam sejak pukul 09.00-21.00 WIB itu, Airlangga dijejali 46 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Menko Airlangga berjalan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan penyidik pun sudah dijawab dengan baik pula.

Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Airlangga merupakan pengembangan lebih lanjut dari kasus korupsi ekspor CPO yang telah ditetapkan tiga tersangka korporasi. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Kejagung menilai perlu untuk memeriksa Menko Perekonomian terkait dengan berbagai kebijakan atau keputusan yang ditetapkan saat terjadi kelangkaan minyak goreng. Sebab, kelangkaan minyak telah terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kejagung Periksa Airlangga Sebagai Saksi Kasus CPO

Pemeriksaan saksi terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartato oleh Kejaksaan Agung menjadi babak baru kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Kasus korupsi CPO ini terkuak sebagai buntut kisruh langkanya minyak goreng pada 2022 lalu.

Airlangga dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian soal prosedur perizinan dan kebijakan kegiatan ekspor dan impor CPO. 

Pada 15 Juni 2023 lalu, Kejagung telah menetapkan tiga korporasi raksasa grup bisnis kelapa sawit yakni Wilmar, Musimm Mas, dan Permata Hijau sebagai tersangka. 

"Kerugian yang dibebankan berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkaman Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Rp6,47 triliun dari perkara minyak goreng," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Dari kasus ini, Majelis Hakim Tipikor Jakarta pada 4 Januari 2023 lalu, sudah menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada lima terdakwa. Kelimanya yaitu Indrasari Wisnu Wardhana, Weibinanti Halimdjati, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, dan Pierre Togar Sitanggang. 

Kelimanya telah terbukti bersalah membuat mahal hingga langkanya minyak goreng di pasaran, serta membuat negara terpaksa menggelontorkan dana ke publik dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp6,19 triliun. Kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp6,47 triliun. 

Kejagung Gali Kebijakan Airlangga soal Ekspor CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggali kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam perkara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sebab, kasus itu telah merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung RI, Senin, 24 Juli 2023. Airlangga hadir di Gedung Bundar Kejagung RI pukul 08.25 WIB.

Airlangga hadir bersama dua orang pendamping dengan mengenakan batik berwarna cokelat. Saat tiba di Gedung Kejagung, ia tidak memberikan keterangan apapun.

Sejumlah massa dari Koalisi Pecinta Partai Golkar hadir di jalanan Kejagung RI. Mereka hadir untuk mendukung Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi CPO hingga ke akar-akarnya. 

Hampir 8 Jam, Airlangga Hartarto Masih Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia diperiksa sebagai saksi kasus mafia minyak goreng, Senin, 24 Juli 2023. 

Diketahui Airlangga sempat mangkir dari pemanggilan pertama. Namun, Kejagung kembali menjadwalkan pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga hari ini.

Berdasarkan pantauan tim Metro TV hingga pukul 16.42 WIB, Airlangga masih menjalani pemeriksaan. Sejauh ini, ia sudah diperiksa kurang lebih selama delapan jam.

Sebelumnya, Airlangga tiba di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 08.20 WIB.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Ketiga tersangka dari pihak perusahaan itu yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, serta General Manager (GM) bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Sementara dua orang lain yang bukan pihak perusahaan yaitu mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menko Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Kelimanya itu juga telah diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, putusan itu disayangkan oleh jaksa lantaran vonis yang dijatuhkan dinilai terlalu rendah.

2 Menteri Datang ke Kejagung Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung RI, Senin, 24 Juli 2023. Selain Airlangga, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga hadir di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.

Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) Tahun 2021-2022. Ia hadir di Gedung Bundar Kejagung RI bersama dua orang pendampingnya pukul 08.25 WIB.

Menko Perekonomian itu tidak memberikan keterangan apapun ketika masuk ke dalam Gedung Kejagung. Sebelumnya, Airlangga tidak hadir pada pemanggilan Kejagung pada 18 Juli 2023. 

Kasus korupsi CPO ini mencuat setelah adanya indikasi perubahan kebijakan ekspor minyak sawit mentah. Sehingga, hal itu menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar. 

Sementara Budi Arie hadir di Kejagung untuk audiensi mengenai kasus BTS 4G oleh Menkominfo sebelumnya, Johnny G. Plate, serta kelanjutannya. Jajaran Menkominfo lainnya seperti Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kominfo juga hadir di Kejagung. 

Coordinating Minister Airlangga Becomes Witness for Alleged CPO Corruption Case

Airlangga Penuhi Panggilan Kejagung soal Dugaan Korupsi CPO

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan kedua Kejagung, Senin, 24 Juli 2023. Airlangga dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor sawit dengan nilai kerugian negara mencapai Rp6,47 triliun.

Setelah mangkir dari pemanggilan pertama, Kejagung kembali menjadwalkan pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga hari ini.

Penyidik akan memeriksa Airlangga sebagai saksi untuk tiga tersangka korporasi yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group, atas kasus pengembanga korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagunug Ketut Sumedana menyampaikan Airlangga akan ditanyai terkait dengan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan terkait ekspor CPO. Ketut Sumedana pun belum bisa memperkirakan kapan pemeriksaan ini akan selesai.

Airlangga Penuhi Panggilan Kejagung

Kejagung Diminta Tak Sembarangan Tentukan Kerugian Negara di Kasus CPO

Airlangga Hartarto Diharapkan Penuhi Panggilan Kejagung

Indonesia-ASEAN Capai Tujuan Energi Terbarukan

Mendukung agenda Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) bekerja sama dengan ASEAN Center for Energy (ACE), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) berkomitmen untuk mendorong tercapainya agenda-agenda krusial di berbagai sektor, termasuk energi.

Kejagung: Tak Ada Unsur Politis soal Pemanggilan Airlangga

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana membantah pemanggilan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersifat politis. Ketut menjelaskan, Airlangga diperiksa karena Kejaksaan Agung ingin menggali sisi kebijakan-kebijakan yang diambil soal dugaan korupsi izin ekspor CPO. 

"Semua perkara yang disebut, dianggap politis, memang karena ini tahun politik, kami menyampaikan apa yang kita lakukan ini transparan," kata Ketut Sumedana dalam konferensi pers, Selasa, 18 Juli 2023.

Sebelumnya, Kejagung memanggil Airlangga Hartarto soal kasus dugaan ekspor CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng, Selasa 18 Juli 2023. Namun, Airlangga yang berstatus sebagai saksi tidak hadir.

Tim penyidik dari Jampidsus akan melakukan pemanggilan kembali kepada Airlangga, Senin 24 Juli 2023 mendatang. Kapuspenkum berharap, Airlangga dapat memenuhi pemanggilan selanjutnya .

Sejauh ini, Jampidsus telah memeriksa 17 saksi dalam perkara korupsi ekspor CPO. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi yang mayoritas berada di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, penyidik juga telah menyita 56 unit kapal, dan 1 unit helikopter. 

Kasus Ekspor CPO, Kejagung Sita Helikopter dan 56 Kapal

Selain memeriksa 17 saksi dan melakukan serangkaian penggeledahan ke sejumlah lokasi, Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset atas kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022. 

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, aset-aset yang disita berupa 56 unit kapal dan sejumlah helikopter. Aset tersebut milik sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam kasus izin ekspor CPO.

“Kejaksaan juga menyita 1 unit Airbus Helikopter Deutschland MBB BK-117 D2, pemiliknya PT PAS, dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL milik PT PAS,” kata Ketut Sumedana dalam konferensi pers, Selasa, 18 Juli 2023.

Selain penyitaan, penyidik juga melakukan pemblokiran untuk tidak memberikan pelayanan penerbangan terhadap 1 unit helikopter jenis Bell 429 dengan nomor registrasi 2949 milik PT MAN. Kemudian, 1 unit helikopter jenis EC 130 T2 dengan nomor registrasi 3460 milik PT MAN.

Airlangga Mangkir dari Panggilan Kejagung soal Kasus Ekspor CPO

Kejaksaan Agung memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal kasus dugaan ekspor CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng, Selasa 18 Juli 2023. Namun, Airlangga yang berstatus sebagai saksi tidak hadir.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan Airlangga rencananya bakal diperiksa pada pukul 16.00 WIB. Namun, eks Menteri Perindustrian itu tak kunjung hadir hingga pukul 18.00 WIB.

"Kita tunggu sampai jam 6 lewat beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai ketidakhadirannnya,” kata Ketut dikutip dari Headline News Metro TV, Selasa, 18 Juli 2023.
 
Tim penyidik dari Jampidsus akan melakukan pemanggilan kembali kepada Airlangga, Senin 24 Juli 2023 mendatang. Kapuspenkum berharap, Airlangga dapat memenuhi pemanggilan selanjutnya .

Sejauh ini, Jampidsus telah memeriksa 17 saksi dalam perkara korupsi ekspor CPO. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi yang mayoritas berada di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, penyidik juga telah menyita 56 unit kapal, dan 1 unit helikopter.