Bedah Editorial MI: Seperempat Abad Mengais Keadilan

Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun ke-25 reformasi, tetapi keadilan bagi korban tidak kunjung terwujud.

Hilangnya nyawa mulai mahasiswa hingga rakyat biasa tak jelas siapa yang bertanggung jawab. Total korban tewas dalam Kerusuhan Mei 1998 disebutkan sekitar 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual.

Upaya mencari dalang penembakan pun masih gelap. Padahal, selama rangkaian aksi reformasi 1998, ada darah mahasiswa dan masyarakat yang tumpah, tetapi pelakunya tak kunjung diadili.

Tanggung jawab tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisaksi juga hanya berujung pada putusan vonis kepada 12 polisi. Namun, mereka mengaku tidak terlibat dan merasa dijadikan kambing hitam semata. Hingga kini, setelah seperempat abad reformasi berjalan, tak jelas dalangnya siapa.

Tentu publik, termasuk juga keluarga korban, berharap pelaku pelanggaran HAM berat bisa dibawa ke pengadilan. Para pelaku seolah memiliki impunitas sehingga sangat sulit diseret ke meja hijau. Apalagi, upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Negara, termasuk pemerintah, harusnya menjalankan UU tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran HAM sebelum ataupun sesudah aturan itu berlaku. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung tentang pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai UU.

Penyelesaian HAM berat berdasarkan UU tersebut tidak hanya bertujuan memberikan keadilan pada korban, tetapi juga keadilan pada publik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di pengadilan penting untuk memperbaiki tata kelola negara.

Namun, upaya-upaya ideal tersebut tampaknya bakal sekadar harapan. Pemerintah mengambil upaya nonyudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalihnya, pemerintah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM 1998.

Upaya di luar jalur pengadilan tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat yang jumlahnya 12 kasus, termasuk Peristiwa Mei 1998.

Inpres tersebut isinya menugaskan 19 kementerian dan lembaga yang diberi dua tugas untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM, yaitu pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana. Kedua, mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi.

Serangkaian langkah lunak pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut jelas membuat kekecewaan keluarga korban makin dalam. Apalagi, pemerintah malah merekrut orang-orang yang diduga melanggar HAM berat ke dalam pemerintahan.

Tuntutan para keluarga korban dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia ialah kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dipertanggungjawabkan atau diselesaikan secara yudisial. Bukan sekadar permintaan maaf, melainkan keadilan yang diinginkan.

Pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan ataupun sipil di masa depan. Jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM berat di masa depan sebagaimana tertulis di dalam Keppres No 17/2022 hanya bisa dilakukan dengan cara mengadili pelanggar HAM berat di meja pengadilan untuk membuat jera mereka.

Jika hukum telah ditegakkan untuk para pemburu keadilan, baru pemerintah memikirkan upaya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat serta upaya-upaya nonyudisial yang lain. Itulah yang semestinya dilakukan sejak dulu.

Pengamat Politik: Program yang Bagus pada Pemerintahan Sebelumnya Wajib Dilanjutkan

Pengamat Politik, Ujang Komarudin membenarkan pernyataan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf AL Jufri di Milad ke-21 PKS yang mengatakan bahwa jika ada program-program yang bagus pada pemerintahan sebelumnya harus dilanjutkan.

"Sejatinya seperti itu ya. Program-program yang bagus dilanjutkan, program yang tidak bagus dievaluasi," kata Pengamat Politik, Ujang Komarudin.

Namun, menurut Ujang masyarakat sudah terpengaruh oleh pikiran bahwa setiap pemerintahan berganti, kebijakannya juga berganti.

"Tapi memang kita ini sudah terpengaruh oleh pemikiran bahwa setiap rezim berganti, setiap kekuasaan berganti, setiap pemerintahan berganti, kebijakannya juga berganti," ucap Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, hal ini menjadi persoalan karena orang-orang sudah terpengaruh oleh pemikiran tersebut.

"Oleh karena itu, untuk membangun bangsa apa yang ada pada pemerintahan sebelumnya yang bagus, saya katakan wajib hukumnya atau harus dilanjutkan. Yang tidak bagus dikoreksi atau dievaluasi dan diperbaiki. Sesederhana itu," ujar Ujang.

Pakar Politik Nilai Pemerintah Harus Terbuka Terima Kritik

Bappenas: Proyek IKN Strategi Wujudkan Pembangunan Merata di Indonesia

Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas RI, Erwin Dimas mengungkap salah satu terobosan agar pembangunan di Indonesia merata adalah dengan proyek IKN. Proyek tersebut bisa memperkecil disparitas antara masyarakat kota dan desa. 

"Saya pikir desain IKN merupakan sebuah strategi yang komprehensif yang dipilih oleh pemerintah saat ini untuk menuntaskan satu masalah timur-barat, kota dan desa," kata Erwin Dimas dalam tayangan Live Event Indonesia Emas 2025, Metro TV, Selasa (16/5/2023). 

Hal itu diungkap usai penutupan Musrenbangnas RKP 2024 dan peluncuran proyeksi penduduk 2020-2050. Erwin juga menyebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sudah disusun secara komprehensif. 

Menurut Erwin, RKP 2024 bisa menjadi pedoman. Apalagi 2024 adalah tahun yang sangat penting karena akan diselenggarakan pemilihan umum.

Bappenas: RKP 2024 Disusun Komprehensif

Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas RI, Erwin Dimas mengungkap bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sudah disusun secara komprehensif. Seluruh poin melalui proses pertimbangan yang panjang. 

"Proses yang panjang, sehingga dia bisa menjadi sebuah arah, kita mau kemana 2024," kata Erwin Dimas dalam tayangan Live Event, Metro TV, Selasa (16/5/2023). 

Menurut Erwin RKP 2024 bisa menjadi pedoman, terlebih 2024 menjadi tahun yang sangat penting karena adanya penyelenggaraan pemilihan umum. 

"Bukan pedoman untuk menyusun rencana, tapi pedoman untuk menyusun anggaran," ujar Erwin. 

Pemerintah Kantongi 367 DIM RUU Perlindungan PRT

Pemerintah telah mengantongi 367 Daftar Inventarisasi Masalah tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 batang tubuh dan 128 penjelasan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan pihaknya segera membahas DIM RUU PPRT sejak mendapat amanat Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan pembahasan DIM tersebut pada April 2023.

Kendati hanya memiliki waktu yang relatif singkat, namun pembahasan DIM RUU PPRT berjalan cepat dan lancar. 

Menaker membeberkan sejumlah substansi dalam RUU PPRT tersebut, yakni perjanjian kerja PRT dan perlindungan untuk mencegah kekerasan bagi PRT. 

RUU PPRT juga membahas tentang cara perekrutan dan pembahasan tentang dasar pembuatan perjanjian hubungan kerja.

Pemerintah menggelar rapat koordinasi percepatan pembentukan RUU PPRT yang ditargetkan dapat disahkan tahun ini, Senin (15/5/2023). 

Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. 

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan RUU PPRT

Pemerintah menggelar rapat koordinasi percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Senin (15/5/2023). RUU PPRT ditargetkan dapat disahkan tahun ini. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan dengan segera membahas Daftar Investarisasi Masalah (DIM) Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga sejak mendapat amanat Presiden Jokowi untuk mengkoordinasi pembahasan DIM tersebut pada April 2023. 

Ida menyampaikan pembahasan DIM RUU PPRT hanya memiliki waktu relatif singkat. Pembahasan DIM RUU PPRT berjalan cepat dan lancar. 

Ida berterima kasih kepada seluruh kementerian dan stakeholder yang sudah berupaya menyelesaikan pembahasan DIM RUU PPRT, serta telah memberikan berbagai masukan serta aspirasinya. 

RUU PPRT disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Kepastian ini mencakup pencegahan segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terjadap pekerja rumah tangga.

Selain itu, RUU ini dapat menciptakan hubungan harmonis antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja. 

Jokowi Teken Surpres RUU Perampasan Aset

Tak Diundang ke Istana, NasDem Tegaskan Komitmen Kawal Jokowi hingga Akhir Periode

Pertemuan ketua umum enam partai koalisi pemerintahan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa hari yang lalu terus menuai polemik. Meski tidak diundang dalam pertemuan itu, Partai NasDem tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga akhir periode.

Presiden Joko Widodo mengakui pertemuan itu digelar tanpa melibatkan Partai NasDem. Hal itu diungkap di sela-sela melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Sebab, Partai NasDem sudah memiliki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan. 

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate mengungkapkan komitmen partainya terhadap Presiden Joko Widodo tidak tergoyahkan.

Meski demikian, langkah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan politik di Istana Kepresidenan, Jakarta dengan ketua-ketua partai dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru bicara PKS, Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo terlalu cawe-cawe urusan Pilpres 2024.

Namun, Presiden Joko Widodo menanggapi santai kritikan tersebut. Menurutnya, dalam politik tidak ada masalah jika dirinya sebagai presiden juga berbicara soal politik selain soal pelayanan publik.

Kendaraan Pelat Merah Dilarang Melintasi Jalur Mudik

Tak Kunjung Sampai ke DPR, RUU Perampasan Aset 'Nyangkut' di Pemerintah?

RUU Perampasan Aset sudah dipersiapkan lama tapi tak kunjung sampai ke DPR. Presiden Jokowi pun sampai berulang kali berbicara mengenai RUU itu dan mendesak segera diselesaikan.

Presiden Jokowi menganggap RUU ini penting, tapi pembahasannya tersendat sejak 2003. Direktur Pusako FH Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset tak kunjung sampai ke DPR karena tersendat di pemerintah.

"Kalau dilihat sebenarnya pondasinya sudah ada. Tinggal teknis dan upaya-upaya lain, yang kemudian disusun oleh pemerintah dan DPR memastikan secara teknis ini berlangsung," ujar Feri Amsari

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI/F-NasDem Taufik Basari menyebut, RUU perampasan aset ini merupakan usul dari inisiatif pemerintah.

Namun, sampai saat ini, RUU tersebut belum diserahkan ke DPR. Oleh karena itu, tudingan DPR menghambat pembahasan RUU disebut keliru.

"Pihak yang mengusulkan adalah pihak yang mengendalika dan yang mempersiapkan RUU ini," ujar Taufik Basari. 

Ia menyebut, RUU Perampasan Aset ini diminta pemerintah dimasukkan dalam prolegnas 2020-2024 pada Desember 2019 yang lalu. Kala itu, tidak ada satupun fraksi di DPR yang menolak. 

Kemudian pada akhir 2022, pemerintah kembali mengajukan RUU Perampasan Aset untuk masuk dalam proleg prioritas perubahan 2022 dan 2023. Permintaan itu juga tidak mendapat perdebatan atau penolakan di DPR.

"Sebenarnya tidak ada penolakan dari DPR, sama sekali. Ketika ini masuk ke dalam prolegnas, semua fraksi setuju, tidak ada yang menolaknya," ujarnya.

Menaggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan, ada sebuah regulasi yang dibuat oleh negara terhadap pelaku kejahatan yang bersifat merugikan keuangan negara.

Ade Irfan Pulungan menyebut, RUU ini dibutuhkan untuk mencegah terhadap pelaku kejahatan korupsi agar hasil kejahatan itu tidak dialihkan kepada pihak lain.

Hal itu memerlukan harmonisasi dan koordinasi oleh jajaran pemerintah agar dalam draft-draft RUU Perampasan Aset menjadi satu kesamaan. "Hal seperti itu perlu kita sampaikan narasinya dalam draft RUU ini secara halus, agar tujuan dari RUU ini tidak banyak diperdebatkan," ujar Ade Irfan Pulungan.

Pemkot Makassar Gelar Seminar Nasional Peringatan 27 Tahun Otonomi Daerah

Pemkot Makassar menggelar seminar nasional bertajuk "Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul". Ini merupakan awal dari rangkaian acara peringatan hari otonomi daerah, yang diselenggarakan di Makassar.
  
Di seminar ini, dihadirkan beberapa narasumber seminar nasional secara luring, antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said dan Guru Besar FISIP Unhas Profesor Armin.

Sementara itu, turut hadir sebagai narasumber secara virtual yakni Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik dalam seminar ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas daerah melalui inovasi. Menurutnya, setiap daerah memiliki kualitas otonomi berbeda yang dapat dibangun lewat inovasi.

Sementara, menurut Walikota Makassar Mohamad Ramdhan Pomanto, implementasi yang nyata adanya otonomi daerah adalah lahirnya presiden dari pemerintahan daerah. Presiden Jokowi adalah salah satu produk yang terbaik dari otonomi daerah.

Sebelum adanya otonomi daerah, daerah sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat. Namun saat ini, dengan adanya otonomi daerah menimbulkan kemandirian di setiap daerah dengan inovasinya sebagai landasan Indonesia untuk terus maju.

Ramdhan Pomanto juga berterima kasih atas terpilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah perayaan otonomi daerah. Menurutnya kesempatan ini merupakanwujud kepercayaan dan kehormatan, yang diberikan kepada Kota Makassar.

Otorita IKN Siapkan Rumah Tapak bagi ASN

Edaran Baru Kemenpan RB: ASN Kerja 32,5 Jam Per Minggu Selama Ramadan

Pemerintah melalui Kemenpan RB mengeluarkan sejumlah aturan baru mengenai jam kerja bagi para pegawai ASN selama Ramadan. Menpan RB menyatakan jam kerja efektif bagi para pegawai selama Ramadan adalah minimal 32,5 jam per minggunya. 

Peraturan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran MenpanRB Nomor 6 Tahun 2023 yang sudah ditadatangani langsung oleh MenpanRB Azwar Anas pada 20 Maret 2023. Peraturan itu juga sudah setujui oleh Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Dalam edaran tersebut, ASN akan diberi waktu istirahat 30 menit selama bekerja. Lalu khusus Jumat, jatah istirahat jadi satu jam pada pukul 11.30-12.30.

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama Ramadan menjadi pukul 08.00-15.00 pada Senin hingga Kamis. Untuk jam istirahat diberikan pada pukul 12.00-12.30. Sedangkan untuk Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.

Pemerintah menjamin para abdi negara tetap bekerja efektif selama Bulan Puasa. Penetapan jam kerja selama Ramadan ini diberlakukan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Perkuat Kolaborasi untuk Tekan Emisi, KLHK Resmikan FOLU Coll

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meresmikan kantor operasional forest and other land use (FOLU) Net Shink bernama FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU Coll) Jakarta, Jumat (30/12/2022). 

Hal ini dilakukan sebagai bukti keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan. Kantor ini akan menjadi pusat kolaborasi bagi para pemangku kepentingan dan organisasi untuk melancarkan folu net sink 2030.
 
Menteri Siti Nurbaya berharap peresmian kantor ini bisa menjadi wadah kolaborasi dan membantu misi pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

UU PDP Disahkan Demi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pemerintah Indonesia mencatat sejarah baru dalam sektor digital dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Selasa (20/9/2022). Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perlindungan data di Indonesia. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G.Plate mengungkapkan, UU ini belum sempurna. Namun pemerintah akan tetap berupaya menyempurnakannya demi melindungi seluruh data pribadi. Johnny menambahkan, UU ini terdiri dari 16 BAB dan 76 pasal dan terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi orang yang melanggar. 

"UU PDP ini kami siapkan untuk diterapkan oleh seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat baik perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta sampai dengan berbagai institusi yang mengoperasikan layanannya di Indonesia. Baik dari Indonesia maupun dari luar negeri," kata Menkominfo Johnny G.Plate dalam Konferensi Pers di Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (20/09/2022).

Data yang dimuat bukan hanya data perorangan. Namun meliputi data perusahaan, data pemerintah, data pribadi dan data yang bersifat privat. 

Marak Penimbunan BBM Subsidi, BPH Migas: Akibat Disparitas Harga Tinggi

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menilai penimbunan BBM marak terjadi tidak hanya karena kenaikan harga. Penyebab utama ada penimbunan BBM akibat disparitas atau perbedaan harga antara solar subsidi dengan non-subsidi. 

"Sebetulnya ini tidak hanya karena kenaikan harga, tapi penyebab utamanya itu ada disparitas harga," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Sabtu (3/9/2022).

Diketahui pemerintah menetapkan harga Rp5.150 per liter untuk solar subsidi, sedangkan untuk solar non-subsidi yang disalurkan ke industri harganya hampir Rp20 ribu per liter. Disparitas harga tersebut membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab tergiur untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan.

Soal seberapa besar kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM ini, Erika mengatakan selama Januari-Juni 2022, BPH Migas sudah bekerja sama dengan Kepolisian sebagai saksi ahli ditemukan 167 kasus dengan 600 kiloliter yang menjadi barang bukti. Unsur pidana dalam kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM ini tidak dibatasi oleh volume. Seluruh penyalahgunaan BBM subsidi akan dikenai tindakan yakni sanksi pidana maksimal enam tahun penjara dan sanksi denda sebesar Rp6 miliar.

BPH Migas secara rutin melakukan pengawasan ke lapangan untuk memverifikasi volume BBM subsidi. Hal itu untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan seberapa besar subsidi yang akan dikeluarkan. Selain mengawasi BBM subsidi, BPH Migas juga melakukan sidak-sidak ke SPBU di wilayah yang dianggap berpotensi penyalahgunaan BBM subsidi. 

Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna Bahas Nota Keuangan

Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas nota keuangan dan RAPBN 2023 yang akan diserahkan ke parlemen pada 16 Agustus mendatang. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan pers pada Senin (8/8/2022) sore, RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan.

"APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat," ujarnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Senin (8/8/2022).

Kominfo Surabaya: Penutupan Jalan Tunjungan untuk Fashion Week Setiap Sabtu Masih Wacana

Fenomena Ciatayam Fashion Week di Kawasan Dukuh Atas juga terjadi di Jalan Tunjungan Surabaya. Namun kegitan tersebut sempat dibubarkan Satpol PP karena dianggap mengganggu lalu lintas. Meski sempat dibubarkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah anggapan bahwa pihaknya tidak mendukung kreatifitas generasi muda.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait rencana penutupan Jalan Tunjungan setiap Sabtu. Jalan Tunjungan akan ditutup jika di kawasan tersebut ada event tertentu dan akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada publik tentang pengalihan arus lalu lintas.

?Pemkot Surabaya berkomitmen untuk tetap memberikan ruang kepada anak-anak muda dalam menyalurkan kreasi dan juga bakatnya. Selain itu, pihak Pemkot Surabaya akan memberikan ruang khusus terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Istana Menyapa

Presiden Joko Widodo selalu disibukkan dengan kegiatan pemerintahan serta kenegaraan. Namun Presiden tak pernah luput untuk menyisihkan waktunya untuk menyapa warga di Tanah Air. 

Dibalik Kunjungan Kerja Istana

Bagaimana kunjungan Istana tetap berjalan? khususnya saat negeri ini dilanda pandemi. Seperti apa protokol serta potret perjalanannya?

Respon Kritik Terhadap Presiden

Presiden Joko Widodo merespon ramai kritik terhadap dirinya dari mahasiswa. Presiden menanggapi dengan santai dan menyatakan bahwa kritik adalah hal biasa. Presiden menegaskan fokusnya kini untuk menanggulangi pandemi covid-19. 

Agar Birokrasi Bisa Beradaptasi

DPR merestui Presiden untuk mengubah nomenklatur kementerian di tengah masa jabatan. Perubahan nomenklatur itu demi beradaptasi dengan kondisi terkini.

Transformasi Demi Bumi

Analisa BMKG menyebutkan dahsyatnya siklon Seroja dipengaruhi pemanasan global. Presiden Joko Widodo pun mendorong Indonesia dan dunia untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Kemungkinan Reshuffle di Tengah Pandemi

Presiden Joko Widodo menegur beberapa menteri karena performa yang buruk dalam penanganan covid-19. Diantara yang disoroti adalah bidang kesehatan dan sosial. Bahkan Presiden mengancam akan lakukan reshuffle jika kinerja menteri dalam penanganan covid-19 tidak membaik.

Bedah Editorial MI: Kemarahan Presiden Kemarahan Rakyat

Presiden Joko Widodo marah besar kepada para pembantunya. Dia geram bukan kepalang karena penanganan pandemi covid-19 di berbagai sektor belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Kemarahan Presiden itu ditumpahkan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni yang videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Minggu (28/6). Kepada para anggota kabinet, dia membeberkan sejumlah fakta bahwa instruksinya terkait dengan penanganan virus korona tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Kemarahan Presiden Kemarahan Rakyat

Presiden Joko Widodo marah besar kepada para pembantunya. Dia geram bukan kepalang karena penanganan pandemi covid-19 di berbagai sektor belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Kemarahan Presiden itu ditumpahkan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni yang videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Minggu (28/6). Kepada para anggota kabinet, dia membeberkan sejumlah fakta bahwa instruksinya terkait dengan penanganan virus korona tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Tegur Kinerja Menteri Biasa Saja, Jokowi Ancam Rombak Kabinet

Dalam video yang dirilis kanal Youtube Sekretariat Presiden pada hari Minggu (28/06/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dengan kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilainya belum memiliki manajemen krisis yang baik. Salah satu kementerian yang ditegur adalah Kemenkes. Presiden mengatakan Kemenkes lambat menyalurkan anggaran penanganan Covid-19, di antaranya untuk pembayaran insentif tim medis dan pembelian peralatan. Jokowi menegaskan, semua menteri dan pejabat bertanggung jawab terhadap nasib lebih dari 260 juta rakyat Indonesia. Presiden mengaku tidak segan membubarkan lembaga, bahkan merombak kabinet bila diperlukan.

Menanti Gebrakan di Dunia Pendidikan

Pada arahannya Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan sejumlah kritik kepada menteri dan jajarannya yang dinilai tidak maksimal dalam penanganan covid-19. Bahkan presiden menyebutkan bahwa perlu tindakan extraordinary yang dilakukan di masa krisis ini. Lalu seperti apa tindakan extraordinary yang perlu dilakukan khususnya di bidang pendidikan?

Jokowi Resmikan TPA Manggar

Presiden Joko Widodo meresmikan operasional TPA Manggar di Balikpapan, Kaltim hari ini, Rabu (18/12/2019) pagi. TPA Manggar menjadi percontohan pengolahan sampah di Kalimantan Timur.