Anggota DPRD DKI Minta Ambulans Siaga di Setiap Kelurahan

Menko Muhadjir Dorong Transformasi Layanan Kesehatan Haji

50% ASN WFH, DKI Janji Pelayanan Tetap Optimal

Pengawalan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Dianggap Mendesak

Warga Sleman Terbantu Ambulans Kiriman Legislator NasDem

Biaya Berobat di Puskesmas Depok Naik 5 Kali Lipat

70% Penilaian Survei Integritas Berasal dari Masyarakat

Jurus KPK Gerus Manipulasi Data Survei Integritas

KPK Dorong Pelayanan Publik Maksimal

Gibran Peringatkan Pegawai Pemkot Solo Maksimal Layani Warga

Dirjen Imigrasi Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai di Perbatasan

Kapolri Pastikan Korps Bhayangkara Selalu Transparan

Mal Pelayanan Publik Digital Kunci Integrasi Pengumpulan Data Masyarakat

PT TransJakarta Sediakan Layanan Waktu Tempuh 35 Menit di 3 Rute

PT TransJakarta membuat program layanan waktu tempuh 35 menit di tiga rute. Program ini terbentuk untuk mendukung peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan, dan memudahkan mobilitas masyarakat.

Tiga rute ini, yakni pertama Ragunan-Kuningan Timur, kedua rute Grogol-Semanggi, dan yang ketiga rute Pluit-Jakarta Kota. Bus Transjakarta ditargetkan akan sampai dalam waktu tempuh kurang dari 35 menit dari titik awal hingga pemberhentian akhir.

PT TransJakarta juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk memastikan jalur bus TransJakarta steril dari kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.

Di samping pelayanan, PT TransJakarta tetap mengedepankan aspek keselamatan, yakni batasan kecepatan maksimalnya 50 km/jam sehingga diharapkan masyarakat yang tadinya menggunakan angkutan pribadi dapat segera beralih menggunakan layanan TransJakarta.

Saat ini PT TransJakarta akan segera menambah rute untuk program 35 menjadi tujuh rute. Secepatnya akan segera diadakan uji coba untuk empat rute lainnya yang saat ini masih dalam perencanaan.

Nasabah Berharap BSI Tingkatkan Sistem Keamanan

Kondisi transaksi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah kembali normal seluruhnya usai terkena serangan siber sejak 8-11 Mei 2023. Nasabah pun berharap sistem keamanan pelayanan BSI dapat ditingkatkan untuk mencegah kejadian tersebut terulang lagi.

Salah satu nasabah BSI di Aceh, Aminullah menyebut, lumpuhnya sistem BSI sangat mengganggu para konsumen untuk bertransaksi.

"Kalau sistemnya rusak, kita kewalahan untuk bertransaksi," ujar Aminullah.

Aminullah berharap, BSI melakukan evaluasi dan memaksimalkan layanan. Hal itu untuk mencegah gangguan jaringan terjadi lagi.

"Yang kita harapkan, sistemnya terus diperbarui, intinya untuk mempermudah kita lah. Jangan lagi banyak gangguan, apalagi uang kita di sini, otomatis keamanan ini harus dipastikan," lanjut Aminullah.

YLKI: Serangan Siber Terhadap BSI Jadi Pelajaran Bagi Bank di Era Digital

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyoal lemahnya sistem IT BSI sehingga bisa terkena serangan siber dan lumpuh selama empat hari. Hal ini memicu banyaknya pengaduan para nasabah BSI yang kesulitan melakukan transaksi. Hal ini, kata Tulus, menjadi pelajaran yang sangat besar bagi perbankan di era digital.

"Ini menjadi suatu pelajaran yang sangat besar karena era digital ini harusnya pelaku save financial seperti bank itu harus punya back up pelayanan yang berbasis digital yang harusnya sudah diamankan potensi-potensi gangguan dari cyber crime," ujar Tulus Abadi di program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa (16/5/2023).

Diketahui sistem BSI lumpuh pada 8-11 Mei 2023. Saat itu, sempat juga beredar informasi dana nasabah hilang diambil oleh hacker sebagai jaminan. Tulus menegaskan, BSI harus bertanggung jawab penuh jika hal itu benar terjadi. 

"Itu kesalahan dari pihak bank, sehingga bank harus bertanggungjawab penuh terhadap kerugian materil atau financial yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen," ujar Tulus.

Dirut BSI Minta Maaf atas Gangguan Layanan

Bank Syariah Indonesia menyampaikan permintaan maaf atas gangguan layanan yang dialami nasabahnya. Saat ini BSI tengah melakukan penelusuran adanya dugaan serangan siber pada seluruh jaringan layanannya.

Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan regulator, dan pemerintah mengenai permasalahan tersebut. Hal ini menyusul keluhan nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi apapun sejak Senin (8/5/2023).

Hery menyebut, saat ini diperlukan bukti lebih lanjut melalui audit, dan digital forensik untuk normalisasi layanan BSI. Hery juga meminta maaf atas gangguan layanan perbankan di ATM, ataupun mobile banking yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. 

Saat ini, BSI sedang melakukan proses normalisasi, fokus menjaga dana dan nasabah.

Sebelumnya, layanan perbankan BSI eror sejak Senin 8 Mei 2023. Saat itu, BSI berdalih kejadian tersebut karena adanya pemeliharaan sistem, sehingga layanan perbankan tidak bisa diakses. 

Kemudian, pada Selasa 9 Mei 2023, nasabah BSI bisa melakukan transaksi di jaringan cabang, dan ATM BSI secara bertahap. Pada Rabu 10 Mei 2023, layanan cabang, mobile banking, dan ATM BSI tidak bisa diakses kembali karena monitoring, dan normalisasi transaksi.

Wapres Dorong Kepala Daerah Beri Pelayanan Publik Terbaik

RS HKBP Balige Diserang Keluarga Pasien

Sekelompok warga mengamuk dan menyerang RS Umum HKBP Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara hingga melukai seorang dokter. Penyerangan diduga akibat tidak puas dengan pelayanan medis terhadap keluarganya yang mengalami kecelakaan.

Mal Pelayanan Publik Terbesar di Indonesia Diresmikan di Palembang

Menpan RB Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik terbesar di Indonesia yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Mal Pelayanan Publik Palembang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan dalam satu lokasi. Di antaranya perbankan, samsat, disdukcapil, hingga imigrasi. Mal ini rencananya dioperasikan secara bertahap mulai Januari 2021.

Bone Bolango Resmikan Mall Pelayanan Publik di HUT ke-17

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo meluncurkan Mall Pelayanan Publik bertepatan dengan HUT ke-17. Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan, dibuatnya Mall Pelayanan Publik untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat setempat.

BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan RS, Ini Kata Menkes

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, menyatakan BPJS Kesehatan tidak bisa langsung memutus kontrak kerja sama dengan rumah sakit yang mengalami keterlambatan akreditasi. Menurut Menkes, akreditasi sudah diatur dalam peraturan menteri dan hanya merupakan salah satu kendali mutu.