Alasan Pendaftaran CPNS 2023 Diundur

Gaji PNS Naik 8%, Pagu Anggaran Kemenkeu 2024 Jadi Rp48,7 Triliun

Hanya Berkurang 1,69% Kemacetan Jakarta Selama WFH ASN

Gaji Tunggal Akan Dirumuskan di RUU ASN

Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan PNS dalam Penerapan Gaji Tunggal

Mulai 2024, Gaji dan Tunjangan ASN Bakal Diberikan Sekaligus

Pemerintah tengah mengkaji perubahan sistem gaji dan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nantinya gaji ASN akan diberikan secara penuh, termasuk berbagai tunjangannya. 

Dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di DPR RI, Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa bahkan menyebutkan bahwa rencana ini termasuk dalam agenda prioritas 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan, desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari berbagai komponen penghasilan. 

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan yaitu gaji dan tunjangan, baik tunjangan kinerja maupun tunjangan lainnya. Sistem grading kemudian akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan ASN. 

Salah Resep

ASN DKI Menyambut Baik Kebijakan WFH 75%

Jakarta: Sejumlah ASN di ruang lingkup DKI Jakarta menyambut baik kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) ditambah menjadi 75 persen. ASN DKI bisa mengontrol pekerjaan secara fleksibel.

Astrid, ASN DKI Jakarta, misalnya. Dengan WFH, dia bisa menangani pekerjaannya secara mobile. Selain itu, Astrid secara langsung berkontribusi untuk membantu mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan.

"Jadi memang kalau kita mau menjamu tamu sebagai tuan rumah KTT ASEAN, ini kebijakan baik sih," kata Astrid, Selasa, 5 September 2023.

ASN DKI Jakarta lainnya, Widya, juga mendukung kebijakan WFH untuk mengurangi kemacetan. Hal ini sangat terasa dampak bagi dirinya.

Sedangkan Ireni memiliki pandangan lain. Kebijakan WFH akan sulit dilakukan untuk unit tertentu yang harus memberikan pelayanan langsung.

"SKPD yang bisa dilaksanakan secara daring mungkin bisa WFH. Tapi ketika saat SKPD yang pelayanan langsung yang tidak memungkinkan WFH, mungkin ada sesuatu," katanya.

Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah ASN WFH. Kebijakan ini berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi tingkat polusi udara dan mengurai kemacetan saat perhelatan KTT ASEAN.

Wali Kota Palembang Lantik 2.594 Pegawai P3K

Palembang: Sebanyak 2.594 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dilantik oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo. Pelantikan dilaksanakan di pelataran Benteng Kuto Besak, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 29 Agustus 2023.

Dari 2.594 P3K yang dilantik, 2.577 orang merupakan fungsional guru dan 17 orang merupakan petugas teknis. Harnojoyo mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh pegawai P3K. 

"Tidak lupa untuk melaksanakan nilai-nilai dasar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan ilmu pendidikan, adab, akhlak, maupun berbasis teknologi kepada peserta didik ataupun masyarakat kota Palembang," ujar Harnojoyo, Jumat, 1 September 2023.

Orang nomor satu di Kota Palembang ini juga mengingatkan kepada seluruh pegawai yang baru dilantik untuk bijak menggunakan media sosial. Mereka harus tetap menjaga wibawa dan citra pemerintah di mata masyarakat.

Kemendagri Tekankan ASN Harus Netral dalam Pemilu

Rusun ASN Mulai Dibangun Gunakan Dana Rp9,4 Triliun

Revisi UU ASN Bakal Tunda Peniadaan Honorer

Rusun untuk PNS di IKN Rampung Akhir Tahun

Pemprov Banten Keluarkan SE untuk ASN Tangerang Raya Terapkan WFH

ASN Jakarta Dilarang Keluyuran Selama WFH

ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) DKI mulai Senin, 21 Agustus 2023. Langkah itu guna menekan angka polusi udara dan mengurai kemacetan di Jakarta. 

"Khusus di DKI Jakarta, (WFH) 21 Agustus besok," ujarnya kepada awak media, Minggu, 20 Agustus 2023. 

Nantinya pemberlakuan WFH bagi ASN DKI akan dimulai dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. 

"Ya (WFH dari) 21 Agustus sampai 21 Oktober, ASN DKI melakukan work from home, kecuali sekolah, kecuali rumah sakit, kecuali pelayanan dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai)," ujar Heru. 

Selain itu, kata Heru, bagi yang kantornya terletak di dekat venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja dari rumah. 

"Menjelang KTT ASEAN di sekitar venue paling banyak di Jakarta Selatan, itu 4-7 September adalah WFH ditingkatkan jadi 75 persen khusus di lokasi itu," jelasnya. 

Sebelumnya Heru mengatakan kebijakan WFH akan diterapkan sebanyak 50 persen dari kehadiran, khusus tanggal 4-7 September meningkat sebanyak 75 persen. "Setelah tanggal 7 yang sekolah biasa kembali dan WFH (pemprov) jadi 50 persen kembali," ujarnya. 

Untuk Sekolah-sekolah yang di sekitar venue, pihaknya juga akan menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama KTT ASEAN berlangsung. "Khusus di lokasi itu, anak sekolah PJJ," jelasnya. 

Kurangi Polusi, Pemprov DKI Terapkan WFH Bagi ASN Besok

KemenPANRB Terbitkan Aturan ASN di Jakarta WFH Selama KTT ASEAN

Royal untuk Amtenar di Tahun Pemilu

Ini Besaran Uang untuk Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan, Sampai Rp52 Triliun

21 Agustus, 50% ASN DKI Mulai WFH

Presiden Usulkan Gaji PNS Naik 8 Persen

Pejabat BKD Lampung Diduga Aniaya Pegawai Magang

Seorang pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap seorang pegawai magang, alumnus Institus Pemerintahan Dalam Negeri (IPD). 

Korban yang bernama Achmad Farhan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan belum bisa dimintai keterangan oleh polisi. 

Farhan diarawat di RSUD Abdul Moeloek, Lampung, setelah diduga dianiaya antasannya berinisial DRZ. Berdasarkan laporan, penganiayaan dilakukan dengan cara memukul bagian dada berkali-kali. 

Sementara itu, Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan di lingkungan BKD, dan akan memberikan sanski apabila DRZ terbukti melakukan penganiayaan saat jam kerja. 

Sebelumnya, sejumlah oknum ASN di lingkungan BKD Lampung diduga melakukan penganiayaan terhadap lima alumnus IPDN. Saat ini yang dilaporkan baru satu terlapor dengan satu korban. 

ASN Diminta Lebih Inovatif dan Tidak Terlena Zona Nyaman

Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi dalam pengabdian, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tidak terlena di zona nyaman.

Wali Kota Semarang Rotasi Jabatan 349 ASN

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melantik Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kota Semarang. Hevearita berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) melayani masyarakat tanpa memilih-milih tugas yang diamanahkan. 

Pelantikan dan sumpah janji dilakukan di Ruang Lokakrida, Balaikota Semarang pada Selasa, 2 Agustus 2023. Hevearita mengatakan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang normal dilakukan dalam sebuah organisasi untuk penyegaran. 

Total ada 349 orang ASN yang dilantik, tediri dari 3 orang eselon II, 91 orang eselon III dan 255 orang eselon IV. Sehari sebelumnya, Hevearita juga telah mengangkat PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Teknis Formasi pada Senin, 1 Agustus 2023. 

Hevearita menegaskan bahwa mutasi jabatan ini dilakukan bukan karena pejabat yang sebelumnya tidak bisa bekerja. Namun, dirinya mencoba menempatkan ASN yang ada sesuai dengan passion dan kompetensi masing-masing. 

Legislator Minta Pemerintah Tidak PHK Tenaga Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan birokrasi yang berkapasitas dan berintegritas menjadi instrumen untuk memajukan Indonesia.

Revisi UU ASN Beri Jaminan kepada 2,3 Juta Tenaga Honorer

Anggota Komisi Il DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memperjelas status tenaga honorer.

Diprotes Pensiunan Soal Gaji Pokok, Begini Tanggapan Kemenlu

Revisi UU ASN Diyakini Beri Jaminan 2,3 Juta Honorer

Pensiunan PNS Kemenlu Tagih Gaji Pokok yang Belum Dibayar

Ketua Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kusdiana menyampaikan, ratusan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenlu memprotes kebijakan pemberian hak gaji pokok dalam negeri.
 
Selama 73 tahun pensiunan Kemenlu berjuang menagih gaji yang tak kunjung dibayarkan Kemenlu. Selama bertugas, mereka hanya mendapat tunjangan hidup luar negeri, namun gaji pokok dalam negeri yang harusnya menjadi hak mereka tidak justru tidak dibayarkan.
 
Dalam hal ini, Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemenlu (FLAPK) meyakini adanya diskriminasi. Mereka menuntut hak yang telah dijamin dalam undang-undang mengenai gaji pokok yang semesitnya dibayarkan.
 
Pihak FLAPK telah melakukan dua kali somasi ke Kemenlu dan telah mendapatkan tanggapan di somasi kedua. Namun, kasus tersebut seolah tidak membuahkan hasil. Dalam hal ini, pihak FLAPK menuntut Kemenlu agar segera memberikan hak mereka.