Perppu Pemilu Belum Dibawa ke Paripurna, Puan: Ada Mekanismenya

Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya halangan atau kesepakatan yang belum dicapai antar-partai di parlemen dalam mengesahkan Perppu Pemilu. Ia menegaskan, ada berbagai mekanisme yang harus diikuti sebelum Perppu tersebut dibawa ke Paripurna.

Perppu Pemilu sudah diterbitkan sejak 12 Desember 2022. Namun, sampai masa sidang keempat, DPR belum juga membawa Perppu tersebut ke paripurna untuk mendapat persetujuan agar bisa disahkan menjadi undang-undang.

Timbul kecurigaan, DPR sengaja menghalang-halangi pengesahan Perppu tersebut. Namun, Ketua DPR Puan Maharani menepisnya dan menyebut ada mekanisme yang masih harus diikuti sebelum Perppu Pemilu dibawa ke paripurna.

“Tidak ada halangan, untuk menuju paripurna ada mekanisme yang harus diikuti,” ucap Puan Maharani.

Saat ini, Perppu Pemilu baru disetujui di tingkat Komisi. Pada rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah, Mendagri Tito Karnavian bersyukur Perppu Pemilu bisa diterima. Ia pun menyinggung penundaan pemilu bila DPR menolak Perppu Pemilu.

Bila merujuk pada Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perppu Pemilu harusnya sudah disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada masa sidang ketiga. Sementara masa persidangan ketiga dimulai 10 Januari dan berakhir 16 Februari 2023. 

Lalu apa artinya bila Perppu Pemilu baru akan disetujui di masa sidang keempat ini? Benarkah DPR menabrak regulasi?

DPR Bakal Bentuk Pansus Transaksi Janggal Rp349 T untuk Jaga Akuntabilitas

DPR Kesal Laporan PPATK Disalahgunakan, MAKI: Bikin Pansus dan Selidiki!

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, menduga laporan PPATK soal transaksi janggal Rp394 triliun kerap disalahgunakan penegak hukum. Merespons pernyataan itu, MAKI mengatakan, DPR seharusnya membuat pansus untuk menyelidiki, bukan justru melayangkan tuduhan.

"Harunya DPR membuat pansus, panggil penegak hukumnya, jangan hanya melempar (tuduhan)," ucap Boiman Saimin dalam program Primetime News Metro TV, Kamis (23/3/2013).

Boiman mengaku kecewa dengan pernyataan anggota Komisi III DPR yang justru menyudutkan PPATK terhadap temuan transaksi janggal Rp394 triliun. Ia mengatakan, hal itu bertentangan dengan fungsi DPR. Sebaliknya, DPR dinilai harus menyambut gembira temuan tersebut.

"Ini bertentangan, masyarakat pun menyambut gembira melihat PPARK bisa bongkar transaksi janggal tersebut," ungkap Boiman.

Bahkan, Boiman mengatakan, jika DPR menduga ada oknum yang menyalahgunakan LHA PPATK, jangan hanya melayangkan tuduhan. Ia meminta DPR untuk membuat pansus untuk menyelidikinya.

"Komisi III itu berwenang dalam segala hal, hak penyelidikan, pengawasan, dan sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan kesal dalam RDP dengan PPATK, Selasa (21/3/2023). Ia menduga laporan PPATK disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. 

RUU PPRT Sah Jadi Usul Inisiatif DPR

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Pembahasannya pun akan segera dimulai setelah DPR mendapatkan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

RUU PPRT ini akan membahas sejumlah isu krusial mengenai jaminan perlindungan PRT. RUU PPRT ini juga akan mengakomodasi pengakuan PRT sebagai pekerja formal, seperti halnya pekerja di sektor barang dan jasa.

Selain itu, RUU PPRT akan mengatur penyalur PRT yang diwajibkan berstatus badan hukum dengan perizinan dan pengawasan yang dilakukan mulai dari tingkat kabupaten-kota. Pengesahan RUU PPRT nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor domestik.

Pembahasan DIM RUU PPRT telah dibahas oleh pemerintah melalui tim gugus tugas yang dipimpin oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Menurut Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya, pihaknya akan segera bertemu dengan utusan pemerintah untuk membahas teknis dimulainya pembahasan RUU PPRT di DPR.

DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

"Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR Puan Maharani di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

"Setuju," jawab sejumlah legislator.

Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu dalam rapat paripurna DPR yang menandakan bahwa Perppu Ciptake telah sah menjadi UU Ciptaker.

Sebanyak tujuh fraksi menyatakan setuju Perppu tersebut menjadi UU. Ketujuh fraksi itu yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem.

Sementara, hanya dua fraksi yang menolak, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai pihaknya menilai bahwa RUU Cipta Kerja sejak awal dibahas secara terburu-buru dan tidak matang. Sementara, PKS menyatakan walk out dan menolak keputusan dari rapat paripurna tersebut.

Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD Ditunda Terkendala Administrasi

Komisi III DPR RI batal menjadwalkan rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD untuk membahas transaksi janggal Rp300 triliun yang ada di Kementerian Keuangan, Senin (20/3/2023). Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menuturkan, rapat dengan Mahfud MD harus ditunda lantaran ada kendala administrasi.

Kendala administrasi akibat surat undangan untuk menghadiri rapat kerja bersama Menkopolhukam Mahfud MD belum juga disampaikan ke DPR. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu sudah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan siap menghadiri pemanggilan Komisi III DPR dan menjelaskan duduk perkara temuan transaksi Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. 
 
Mahfud menegaskan, dirinya dan PPATK tidak pernah mengubah pernyataan mengenai persoalan pencucian uang Rp300 triliun di Kemenkeu. 

Kasus Rekening Gendut Pejabat Jadi Bahasan di Rapat Paripurna DPR

DPR RI membuka masa persidangan IV melalui rapat paripurna, Selasa (14/3/2023). Sebanyak 12 isu-isu terkini akan menjadi perhatian DPR, salah satunya kasus harta pejabat.
 
Terdapat 12 isu yang menjadi focus utama pembicaraan dalam rapat paripurna, salah satunya kekayaan oknum aparatur sipil negara yang tidak sesuai dengan profil jabatan. Menyusul terungkapnya dugaan transaksi tidak wajar di ekmenterian keuangan hingga Rp300 triliun.
 
Mengemukanya kasus oknum di aparatur sipil negara di Kemenkeu yang memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil jabatan, menjadi indikasi ASN yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Terlebih aksi pamer harta kekayaan di media sosial, menjadikan citra ASN negatif di masyarakat.
 
Anggota komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, kasus dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun Kemenkeu harus dituntaskan. Hal itu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dan wajib pajako terhadap bendahara negara.
 
Wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco juga mendorong aparat penegak hukum unutk menindaklanjuti seluruh temuan indikasi pidana, dari dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp300 triliun.
 
Sebelumnya, Menkopolhukam dan Menteri Keuangan telah sepakat untuk menyelesaikan kasus dugaan transaksi mencurigakan di instansi bendahara negara, yang terjadi sejak tahun 2009 sampai 2023, senilai  Rp300 triliun. KPK, Kejaksaan dan Polri didorong untuk menindaklanjuti seluruh laporan PPATK terhadap Kemenkeu yang terindikasi pidana.

Mulai Masa Sidang, DPR akan Fokus Bahas RUU PPRT & Cipta Kerja

DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-IV di Gedung Nusantara II, Selasa (14/3/2023). RUU PPRT dan Cipta Kerja menjadi dua fokus utama DPR RI beberapa pekan ke depan.

Menurut wakil ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus,  RUU PPRT hingga kini masih dalam pembahasan dan akan melibatkan sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Hal itu bertujuan agar undang-undang yang ditetapkan lebih berpihak pada rakyat. 

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga menjadi fokus pembicaraan dalam rapat paripurna DPR kali ini. Harapannya, rancangan undang-undang itu dapat disahkan di tingkat II atau paripurna. Hal itu lantaran, pada rapat tingat I RUU Cipta Kerja sudah disahkan di badan legislasi.

Di sisi lain, rapat paripurna DPR kali ini juga menyoroti beberapa isu-isu di masyarakat yang cukup menyita perhatian. Terdapat 12 isu yang menjadi pembicaraan di ruang rapat, salah satunya soal keputusan PN Jakpus yang meminta KPU menunda Pemilu pada 2024.

Menindaklanjuti keputusan itu, Komisi III DPR merencanakan untuk memanggil sekretaris Mahkamah Agung. Pemanggilannya dilakukan untuk mempertanyakan bagaimana proses dari hakim yang mengadili putusan kontroversial tersebut. DPR Komisi III mengatakan pihaknya akan mengatur jadwal untuk memanggil pihak terkait soal putusan PN Jakpus tersebut.  

Selain putusan PN Jakpus, DPR juga menyoroti kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Nantinya, DPR Komisi VI juga akan menggelar RDP internal bersama Dirut Pertamina.

Yang terakhir menjadi sorotan ialah, kasus pejabat di lingkungan Kemenkeu yang kerap memamerkan harta kekayaannya di media soaial. DPR berharap dengan adanya pemeriksaan pihak terkait bisa menjadi momentum bagi kelembagaan negara untuk memperkuat lembaganya. 

Partai NasDem Targetkan 9 Kursi DPR dari Tiap Provinsi Kalimantan

Partai NasDem menggelar rapat konsolidasi dan koordinasi pendalaman bakal calon legislatif 2023 teritorial Kalimantan. Partai NasDem menargetkan 9 kursi di DPR diperoleh dari setiap provinsi di Pulau Borneo. 

Rakor dibuka oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem, Prananda Surya Paloh. Sejumlah pengurus DPP Partai NasDem turut hadir dalam rapat konsolidasi dan koordinasi pendalaman Bacaleg 2023 teritorial Kalimantan. 

Prananda Surya Paloh dan pengurus DPP Partai NasDem disambut dengan tarian selama datang dari Suku Dayak Kaltim dan pengalungan manik-manik khas Kalimantan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kota Balikpapan, Ahmad Basir dan Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Timur, Isran Noor. 

Rapat ini diikuti ratusan bacaleg Partai NasDem yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pendalaman bacaleg akan dilaksakan selama dua hari di Kota Balikpapan.

Dalam pidato pembukaannya, Prananda Surya Paloh menyatakan akan menjadikan Pulau Kalimantan lumbung suara Partai NasDem pada pemilu 2024 mendatang. DPP menargetkan 9 kursi di DPR diperoleh dari setiap provinsi di Pulau Borneo. 

DPRD Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Ketua DPR RI

DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-IV di Gedung Nusantara 2, Selasa (14/3/2023). Agenda utama rapat yakni mendengarkan pidato Ketua, Puan Maharani.

Rapat paripurna ini dimulai dengan agenda pidato pembukaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Acara pidato ini nantinya akan dihadiri oleh para DPR, baik secara langsung dan virtual. Pidato ini dapat disaksikan oleh masyarakat secara umum melalui laman YouTube resmi DPR RI.

Banyak isu yang ditunggu dan disoroti masyarakat seperti beberapa RUU yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni RUU Perampasan Aset maupun RUU Cipta Kerja yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Pembahasan RUU yang masuk ke prolegnas prioritas pada masa sidang keempat masih belum diketahui, namun jika dilihat pada sidang ketiga Februari lalu ada 13 RUU yang dibahas dan dianggap kemunduran bagi DPR karena tidak ada satupun undang-undang yang disahkan.

Masyarakat mengharapkan pada masa sidang keempat ini ada kemajuan yang pesat terhadap berbagai RUU yang disoroti, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menilai Ketua DPR RI dinilai tidak mendukung adanya RUU ini.

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Hari Ini

DPR dan MPR RI akan menggelar pembukaan rapat paripurna ke-18 masa sidang 2022-2023, Selasa (14/3/2023) pagi ini. Masa sidang keempat ini berlangsung mulai 14 Maret-14 April mendatang.

Rapat paripurna ini dimulai dengan agenda pidato pembukaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Acara pidato ini nantinya akan dihadiri oleh para DPR, baik secara langsung dan virtual. Pidato ini dapat disaksikan oleh masyarakat secara umum melalui laman YouTube resmi DPR RI.

Banyak isu yang ditunggu dan disoroti masyarakat seperti beberapa RUU yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni RUU Perampasan Aset maupun RUU Cipta Kerja yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Pembahasan RUU yang masuk ke prolegnas prioritas pada masa sidang keempat masih belum diketahui, namun jika dilihat pada sidang ketiga Februari lalu ada 13 RUU yang dibahas dan dianggap kemunduran bagi DPR karena tidak ada satupun undang-undang yang disahkan.

Masyarakat mengharapkan pada masa sidang keempat ini ada kemajuan yang pesat terhadap berbagai RUU yang disoroti, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menilai Ketua DPR RI dinilai tidak mendukung adanya RUU ini.

Koalisi Kawal Pemilu Bersih Bongkar Bukti Kecurangan Pemilu 2024 di Hadapan DPR

Koalisi Kawal Pemilu Bersih buka-bukaan dugaan manipulasi verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024 di hadapan anggota Komisi II DPR, Rabu (11/1/2023). Partai Gelora disebut menjadi partai yang dikondisikan lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Dugaan manipulasi tersebut terungkap setelah Koalisi Kawal Pemilu Bersih yang dikomandani Hadar Nafis Gumay membeberkan sejumlah bukti. Salah satunya bukti percakapan lewat WhatsApp antar anggota KPU di suatu Provinsi.
 
Dalam percakapan itu disebutkan upaya agar KPU di daerah bisa memberikan status memenuhi syarat kepada partai Gelora. Namun, saat Hadar sedang membeberkan bukti-bukti lain, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menghentikan rapat yang baru berlangsung sekitar 20 menit.

Dugaan kecurangan yang dibeberkan oleh Koalisi tersebut kini dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyekenggara Pemilu (DKKP). Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi.

Raker Komisi I dan Kemenlu Bahas Proker 2020

Komisi I DPR bersama Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) menggelar rapat kerja guna membahas program kerja (proker) Kemenlu pada tahun 2020, Selasa pagi (12/11/2019). Selain itu, dukungan anggaran dan sejumlah isu-isu aktual juga menjadi menjadi bahasan pada rapat kerja tersebut.

Aturan dan Kebebasan dalam Berunjuk Rasa

Akhir-akhir ini banyak aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Namun sayangnya "tercoreng" dengan aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum. Siapa yang salah dan bagaimana aturan baku dalam melakukan unjuk rasa?

Pascaricuh, Operasional Stasiun Palmerah Kembali Normal

Unjuk rasa yang dilakukan massa pada Senin (30/9) di Gedung DPR, Jakarta sempat membuat Stasiun Palmerah ditutup. Saat ini perjalanan kereta Commuter Line di Stasiun Palmerah sudah beroperasi dengan normal. 

RUU Ketahanan dan Keamanan Siber Batal Disahkan DPR

DPR memastikan tidak akan mengsahkan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber pada rapat paripurna terakhir 30 september nanti. RUU KKS batal disahkan pada periode ini karena tidak ada salah satu pun menteri yang hadir dalam rapat kerja hari ini, Jumat (27/9/2019).

Ramai Tagar #GedungDPRDijual di Toko Online

Kontroversi sejumlah produk legislasi DPR periode 2014-2019 di masyarakat memang sedang menghangat sebagai salah satu bentuk protes terhadap DPR. Masyarakat khususnya warganet pun berkelakar dengan postingan menjual gedung DPR beserta isinya dengan harga yang sangat murah di beberapa platform jual beli online.

Sempat Ricuh, Unjuk Rasa di Makassar Mulai Kondusif

Ribuan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan masih menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, aksi unjuk rasa tersebut sempat terjadi kericuhan, namun saat ini situasi sudah mulai berangsur kondusif. 

Ada Demo, Arus Lalin di Depan Gedung DPR Dialihkan

Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Dalam orasinya, para mahasiswa meneriakkan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar gedung DPR ditutup dan dialihkan karena aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlangsung.

Wiranto: Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Kontroversial Sudah Tak Relevan

Wiranto menyatakan, penundaan pengesahan RUU didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, aksi demonstrasi yang menjurus kepada penolakan RUU sudah tidak relevan dan tidak penting lagi dilakukan. Sebaiknya, hal tersebut bisa dilakukan melalui dialog yang konstruktif bersama DPR atau pemerintah, tidak melalui aksi demonstrasi.

18 Ribu Personel Gabungan Amankan Aksi di Gedung DPR

Polda Metro Jaya menyiagakan lebih banyak personel pengamanan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sebanyak 18.000 personel gabungan akan mengamankan aksi unjuk rasa hari ini (24/9). 

Revisi UU PAS Untungkan Koruptor?

Di ujung masa kerjanya, DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS. Draf revisinya dinilai melemahkan dan memberikan keringanan bagi narapidana, khususnya napi koruptor. Benarkah demikian?
 

Komisi III DPR Gelar Rapat Kerja Bahas RKUHP

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja untuk membahas draf revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebanyak 10 fraksi sudah menyetujui RKUHP untuk ditindaklanjuti, setelahnya akan ada penandatanganan RKUHP.

Absensi dan Indisipliner Parlemen

Sejatinya rapat paripurna DPR hari ini (5/9) membahas dua revisi UU. Namun, tidak hanya sepi kehadiran atau absensi. Tapi juga rapat paripurna DPR hari ini minim disiplin karena jadwal rapat yang molor lebih dari satu jam.

DPR Gelar Lomba Stand Up Comedy 'Kritik DPR'

DPR RI kembali menggelar Lomba Stand Up Comedy bertemakan 'Kritik DPR.' Acara ini merupakan pembuktian DPR tidak anti terhadap kritik.

DPR Terima Surat dari Presiden soal 10 Capim KPK

DPR RI telah menerima 10 nama capim KPK dari Presiden Joko Widodo. Sepuluh nama capim KPK tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk nantinya masuk dalam agenda rapat paripurna.

DPR RI Gelar Rangkaian Acara HUT ke-74

DPR RI menggelar perayaan HUT ke-74 di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta. Serangkaian kegiatan digelar melalui pesta rakyat untuk menjadi momentum mendekatkan diri dengan masyarakat.

Bedah Editorial MI: Memulihkan Kepercayaan Publik

Agustus dan September 2019 boleh disebut sebagai musim pelantikan anggota DPRD. Pada periode itu sebanyak hampir 20 ribu orang, tepatnya 19.817 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota periode 2019-2024, dilantik untuk memulai tugas mereka sebagai wakil rakyat. Sejumlah harapan klise sudah dilontarkan. Misalnya, anggota DPRD yang baru harus menunjukkan kinerja lebih positif ketimbang DPRD periode sebelumnya. Anggota DPRD baru juga mesti konsisten terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. Artinya, mereka harus betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat.

Anggota DPR-DPD RI Terpilih Ikuti Orientasi Nilai Kebangsaan

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk anggota DPR dan DPD RI terpilih untuk periode 2019-2024. Presiden Joko Widodo hadir dan meresmikan orientasi nilai kebangsaan ini. 

Rapat Paripurna DPR RI Sepi

DPR RI gelar rapat peripurna membahas pandangan fraksi soal RUU APBN tahun 2020 beserta dengan nota keuangannya. Namun rapat tersebut hanya dihadiri oleh 55 anggota dewan.