Lestari Moerdijat: RUU Kesehatan Jadi Instrumen Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat atau Rerie, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan harus menjadi dasar membangun sistem kesehatan nasional. Hal ini guna mewujudkan instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat. 

"RUU Kesehatan harus mampu menjadi landasan bangsa ini mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu melindungi dan melayani masyarakat dengan lebih baik," kata Rerie dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/5/2023).

Rerie mengatakan penataan pelayanan kesehatan seyogyanya bertolak dari ragam peristiwa yang melibatkan tenaga kesehatan dan pasien. Pendalaman terhadap hal itu diperlukan untuk memperkuat RUU kesehatan.

"Pelayanan kesehatan, harus berorientasi pada tahapan pengobatan yang mengedepankan keselamatan manusia," ujar Rerie

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menuturkan ruang partisipasi publik masih terbuka untuk memberikan catatan evaluatif yang komprehensif terkait pasal-pasal pada RUU Kesehatan. Ia tak memungkiri muatan dalam RUU Kesehatan masih menuai kontra.

"Sejumlah pasal yang dinilai problematik dan belum memenuhi harapan publik bisa dicarikan solusinya, melalui sejumlah diskusi yang konstruktif antarpara pemangku kebijakan dan masyarakat," ucap Rerie.

RUU Kesehatan sedang tahap pembahasan antara Komisi IX DPR dengan pemerintah. Melalui RUU ini, pemerintah mengusulkan tambahan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berburu Calon Wakil Rakyat

Indonesia ialah salah satu negara yang berpenduduk terbanyak di dunia. Data Badan Pusat Statistik pada 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa. Jumlah terbanyak ini bukan sesuatu yang membanggakan apabila secara kualitas, Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia berada di posisi 130 dari 199 negara di dunia. Bahkan, IPM Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Bila melihat fakta yang miris itu, tak heran bila partai politik merasa kesulitan mencari bakal calon anggota legislatif mulai anggota DPRD tingkat kota/kabupaten, provinsi sampai pusat, hingga DPR RI. Parpol berkejaran antara mencari bacaleg dengan pengunggahan dokumen bacaleg di aplikasi parpol masing-masing sampai diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan di Komisi Pemilihan Umum. Waktu 11 hari pendaftaran bacaleg pada 1-14 Mei terasa singkat untuk berburu bacaleg di tengah langkanya SDM Indonesia yang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat.

Di tengah kelangkaan SDM itu, partai memang harus ekstra hati-hati menjaring bacaleg. Selain perkara kualitas bacaleg, seluruh persyaratan administratif juga harus terpenuhi. Jangan ada lagi masalah yang mencuat setelah mereka terpilih sebagai wakil rakyat, seperti ijazah palsu atau mantan napi terpidana hukuman lima tahun atau lebih yang tidak boleh mencalonkan hingga lima tahun setelah menjalani hukuman.

Menjaring wakil rakyat sejatinya ialah menjaring pemimpin. Mereka bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Parpol memiliki legalitas untuk mencari calon pemimpin dari pusat sampai daerah. Wakil rakyat ialah sosok yang istimewa. Untuk menjadi wakil rakyat harus berebut suara dalam satu daerah pemilihan. Partai-partai bertarung untuk menangguk suara sebanyak-banyaknya melalui calon anggota legislatif yang diusungnya.

MPR Diminta Patuhi Konstitusi Segera Melantik Tamsil Linrung

Wakil Ketua MPR: Tingkatkan Kolaborasi untuk Tekan Jumlah Stunting Nasional

MPR: Pelestarian Bahasa Daerah Harus Konsisten Demi Ketahanan Budaya

Wakil Ketua MPR: Desa Wisata Harus Dorong Kebangkitan Pariwisata Nasional

Lestari Moerdijat: Pendidikan Karakter Harus diimplementasikan Sejak Dini

Wakil Ketua MPR RI: Semangat Kartini Mendorong Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan

Pimpinan MPR Tinjau Langsung Lokasi IKN Nusantara

Rombongan Pimpinan MPR di antaranya Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meninjau langsung pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim untuk memastikan pelaksanaan pemindahan ibu kota baru. Rombongan MPR bersama Menteri PUPR, Kepala Bappenas, dan Wamenkeu juga mengunjungi pembangunan bendungan dan jalan Lingkar Sepaku Semoi yang masih dalam proses pembangunan. 

MPR Bersama MABM Kalbar Sosialisasi 4 Pilar

MPR RI bekerja sama dengan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat menggelar sosialisasi empat pilar yang bertajuk 'Dialog Kebangsaan' di Rumah Melayu Kalbar. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung dan virtual.

Peran Penting Perempuan Jaga Empat Pilar MPR RI

Sosialisasi empat pilar MPR RI digelar di Jember, Jawa Timur dihadiri Anggota DPR RI Fraksi NasDem Charles Meikiansyah dan hadir secara daring Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Pada kesempatan tersebut Lestari menyampaikan peran penting perempuan dalam memperkokoh nilai-nilai empat pilar MPR RI.

Said Aqil: Pilpres Langsung Lebih Banyak Mudarat Dibanding Manfaat

Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mendorong pemilihan presiden kembali dilakukan melalui MPR RI. Ketua Menurut PBNU Said Aqil Siradj hal tersebut sudah disepakati dalam Munas NU di Cirebon 2012. Peilihan langsung dinilai lebih banyak mudaratnya dibanding manfaat.

Pesan di Balik Pantun Penutup Pimpinan MPR Sementara

Pimpinan MPR Sementara Abdul Wahab Dalimunthe melemparkan pantun saat menutup sidang pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. Pantun tersebut menurut Wahab untuk mengalihkan perhatian agar jalannya sidang tidak memanas.

Abdul Wahab Anggap Brigitta Cucu Saat Pimpin MPR

Pimpinan MPR sementara dalam sidang pemilihan Ketua MPR lalu Abdul Wahab Dalimunthe menganggap rekannya Hillary Brigitta Lasut sebagai cucu saat menjalani sidang. Hal tersebut dilakukan agar keduanya sama-sama mengerti dan sidang bisa berjalan lancar.

Sekelumit Cerita Pimpinan MPR Sementara (3)

Kesuksesan MPR dalam menyusun pimpinan definitif tak bisa menafikan peran Pimpinan Sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut dalam mengawal jalannya sidang. Hujan Interupsi dari Para Anggota pun mampu diatasi hingga pelantikan Pimpinan MPR dilakukan. Lalu, Seperti apa cerita di balik Peran Pemimpin MPR sementara?

Sekelumit Cerita Pimpinan MPR Sementara (2)

Kesuksesan MPR dalam menyusun pimpinan definitif tak bisa menafikan peran Pimpinan Sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut dalam mengawal jalannya sidang. Hujan Interupsi dari Para Anggota pun mampu diatasi hingga pelantikan Pimpinan MPR dilakukan. Lalu, Seperti apa cerita di balik Peran Pemimpin MPR sementara?

Sekelumit Cerita Pimpinan MPR Sementara (1)

Kesuksesan MPR dalam menyusun pimpinan definitif tak bisa menafikan peran Pimpinan Sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut dalam mengawal jalannya sidang. Hujan Interupsi dari Para Anggota pun mampu diatasi hingga pelantikan Pimpinan MPR dilakukan. Lalu, Seperti apa cerita di balik Peran Pemimpin MPR sementara?

Pantun Penutup Ketua MPR Sementara Disambut Riuh Tepuk Tangan

Pimpinan sementara MPR RI, Abdul Wahab Dalimunthe, dari Fraksi Demokrat menutup sidang dengan sebuah pantun. Pantun yang mengingatkan Pimpinan MPR agar tidak tersangkut kasus korupsi tersebut disambut riuh tepuk tangan dari peserta sidang.

Sepuluh Pimpinan MPR RI Ucapkan Sumpah Jabatan

Sepuluh Pimpinan MPR RI mengucapkan sumpah jabatan setelah penetapan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo secara aklamasi yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Petikan Keputusan Pemilihan Ketua MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono membacakan petikan keputusan MPR RI mengenai hasil pemilihan Ketua MPR RI. Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2023.

Mencari Ketua MPR yang Ideal

Munculnya nama Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD dipandang cukup mempengaruhi lobi-lobi politik. Bambang Soesatyo dari Partai Golkar dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra disebut-sebut sebagai dua kandidat terkuat. Namun sesuai namanya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti apa yang akan ditempuh mekanismenya untuk menentukan Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR?

Rapat Pemilihan Pimpinan MPR Digelar Malam Ini

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan kembali menggelar pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024. Agenda tersebut rencananya dilaksanakan dalam Sidang Paripurna ke-3 MPR malam ini, Kamis (3/10). 

Partai Koalisi Jokowi-Amin Berebut Kursi Ketua MPR?

Partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin saat ini tengah memperebutkan kursi Ketua MPR RI. Setidaknya ada tiga partai yaitu Partai Golkar, PKB dan PDIP telah terang-terangan menginginkan jabatan tersebut. 

NasDem: Tak Ada Hal Mendesak untuk Revisi UU MD3

Wakil Sekretaris Partai NasDem Dedy Ramanta, menilai usulan revisi UU MD3 terkait penambahan pimpinan MPR dianggap tidak diperlukan dan tidak mendesak. Pasalnya, banyak isu kepentingan masyarakat yang harus diprioritaskan ketimbang bagi-bagi jabatan pimpinan.

Zulkifli Hasan: MPR Pandang GBHN Penting

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut rencana amendemen terbatas UUD 1945 yaitu tentang mengembalikan kewenangan MPR menetapkan GBHN telah dikaji oleh perwakilan partai dan anggota DPD di MPR. Pembahasan amendemen terbatas tentang GBHN ini akan dilakukan anggota MPR periode 2019-2024. 

Sekjen NasDem: Perlu Musyawarah Tentukan Paket Pimpinan MPR

Sekjen Partai NasDem Johny G Plate menjanjikan paket pimpinan MPR dari koalisi pengusung Presiden Joko Widodo akan diisi figur-figur yang kuat dan berpengalaman. Ia juga mengusulkan agar paket pimpinan MPR dari koalisi Indonesia Kerja dipilih secara musyawarah mufakat. 

Reaksi Mahfud MD Soal Usulan Presiden Dipilih MPR

Wacana untuk memperkuat MPR kembali muncul. Apakah MPR akan kembali berkuasa seperti dahulu, yakni menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih presiden? Berikut ini pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengenai wacana tersebut.

Tarung Senyap Demi Kursi Ketua MPR

Tidak hanya membidik kursi menteri, kursi ketua MPR diam-diam juga menjadi incaran sejumlah partai politik. Lobi-lobi dilancarkan termasuk kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi yang salah satu yang terdepan dalam perebutan jabatan tertinggi di lembaga tinggi negara ini.

Cak Imin Minta Restu Kiai Ma'ruf untuk Jadi Ketua MPR

Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta restu pada wapres terpilih KH Ma'ruf Amin untuk menjadi Ketua MPR. Menurut Cak Imin NU punya modal untuk menjembatani kuatnya gairah Islam yang sedang terjadi di Indonesia.

Wajah Kusam Dewan

BERITA buruk kembali datang dari parlemen. Sebagai wakil rakyat yang semestinya menjunjung tinggi kehormatan dan integritas, mereka justru menahbiskan diri sebagai juara korupsi.