Relawan Ganjar se-Indonesia Ikuti Silaturahmi Akbar di GOR Delta Sidoarjo

Untuk pertama kalinya seluruh jaringan relawan bakal calon presiden, Ganjar pranowo berkumpul dan menyuarakan tagline Ganjar untuk Semua. 

Jaringan relawan Ganjar yang mewakili berbagai latar belakang sosial di masyarakat ini bertekad memenangkan Ganjar dengan cara yang terhormat, tidak memecah belah, melanjutkan gerak kemajuan bangsa sekaligus terus menjaga jiwa persatuan dan kesatuan Nusantara.

Sekitar 100 ribu relawan pendukung calon presiden Ganjar Pranowo memenuhi Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mewakili 164 organisasi relawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam acara yang diberi nama Merawat Jiwa Nusantara, Silaturahmi Relawan Ganjar Pranowo. Mereka berinteraksi langsung dengan Ganjar pranowo yang hadir dan memberikan orasi kebangsaan.

Organisasi relawan pendukung Ganjar Pranowo ini datang dari semua kelompok dan latar belakang di akar rumput, mulai dari petani, nelayan, pekerja warteg, sopir truk, emak-emak, seniman, milenial, profesional, pemuka adat dan kerajaan, ustaz dan ulama, mahasiswa hingga alumni perguruan tinggi. Karena itu acara ini juga menggaungkan tagline Ganjar untuk Semua. 

Ganjar dinilai sebagai sosok yang paling tepat melanjutkan derap pembangunan kemajuan Indonesia sekaligus terus menjaga jiwa persatuan dan kesatuan Nusantara.

Visi kepemimpinan Ganjar ini antara lain digambarkan dalam sajian jajanan Nusantara, parade kebhinekaan, pagelaran tari Nusantara hingga doa lintas agama.
 
Organisasi Dinasti Nusantara yang menghimpun para raja, sultan, pemangku adat dan bangsawan dari 266 kerajaan di Indonesia juga menyampaikan deklarasi dukungan kepada Ganjar pranowo untuk menjadi presiden.

Deklarasi dibacakan Sultan Ternate, Kolano Kie Raha Buldan Ternate Sirajul Mulki Amiruddin As-Sultan Iskandar Hidayatullah Sjah.

Deklarasi dukungan juga disampaikan gabungan seniman Indonesia. Wadah yang dipimpin aktor senior, Roy Marten ini menghimpun seniman dari semua bidang dan usia.

Dalam orasi kebangsaan, Ganjar Pranowo menekankan perlunya kemerdekaan berekspresi untuk terus menumbuh kembangkan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya.

Kegiatan ini juga turut didukung oleh Dewi Persik, Soimah, Sule, Atta Halilintar, Srimulat, Denny Cak Nan, Kezia Caroline, Maria Calista dan Abah Lala.

'Rawe-Rawe Rantas' Cawe-Cawe Memintas

Berdalih ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa dalam proses transisi kepemimpinan nasional, Presiden Jokowi memutuskan cawe-cawe dan tidak tinggal diam. 

 Presiden Jokowi menegaskan akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024, ia memastikan tidak akan melanggar konstitusi tetapi mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. Hal ini diungkapkan saat bertemu pimpinan media massa di Istana Negara pada 29 Mei 2023 lalu. 

Pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyebut aksi cawe-cawe sebagai kewajiban moral menui pro dan kontra. Ada yang menilai langkah Jokowi untuk cawe-cawe sudah tepat, sepanjang tidak membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon serta koalisinya. 

Namun, pandangan berbeda menyebut cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru dinilai berbahaya. Padahal, seharunya Jokowi memahami asas imparsial dan netralitas. 

PDIP Ajak Demokrat Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

PDIP mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP mengajak Demokrat bekerja sama dengan kerendahan hati. 

"Kalau lingkungan eksternal strategis kita, seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok," ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023). 

Ajakan kerja sama kepada Partai Demokrat ini disampaikan PDIP setelah Puan Maharani membocorkan nama-nama bacawapres Ganjar Pranowo. Dari nama-nama yang disebut Puan, terdapat nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Puan Maharani Bakal Gelar Dialog Bareng AHY

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap akan ada pertemuan antara Puan Maharani dan ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog." ungkap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Namun perihal waktu dan di mana lokasi pertemuan akan berlangsung Hasto belum mengungkap secara rinci.

Gerindra: Peluang Jadi Bacawapres Prabowo Masih Terbuka Lebar

Partai Gerindra masih membuka peluang bagi nama Bacawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Gerindra juga wajib untuk menyampaikan nama-nama ini ke Ketua Umum PKB. 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap tidak sedikit nama-nama tokoh yang disebut ingin menjadi Bacawapres Prabowo Subianto. Namun golden ticket masih tetap dipegang oleh Cak Imin. 

Ahmad Muzani menambahkan walaupun saat ini komunikasi politik dengan partai lain terus dijalani. Gerindra dan PKB memiliki perjanjian yang mengikat. 

Gerindra mengaku tetap menyambut dengan gembira nama-nama tokoh lain yang ingin mendampingi Prabowo di Pemilu 2024. 

Poltracking Indonesia: Koalisi Perubahan Harus Segera Umumkan Bacawapres Anies

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan harus segera mengambil sikap untuk menguatkan internal dari ancaman isu penjegalan Anies untuk maju sebagai calon presiden. 

Hanta menyatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera mengumumkan siapa bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan menjadi solusi untuk menguatkan dan mensolidkan koalisi. 

"Yang harus dipertimbangkan. Satu, memikirkan soal momentum elektoral, tapi sisi lain menjaga keseimbangan soliditas koalisi," kata Hanta Yuda dalam wawancara dengan Metro TV, Jumat (9/6/2023). 

Menurut Hanta, koalisi kandidasi pencalonan penting dilakukan agar sebuah koalisi berjalan dengan baik. Ia menyarankan agar partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan solid hingga akhir. 

"Harus dipastikan tiga partai ini (NasDem, Demokrat, PKS) solid hingga akhir kemudian memikirkan strategi pemenangannya," ujar Hanta Yuda.

Bantah Retak, Demokrat Tegaskan Koalisi Perubahan Tetap Solid

Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengadaan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Berebut Posisi Pendamping Prabowo, Ganjar dan Anies

Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan telah resmi diusung sebagai bakal calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Namun, ketiganya bisa dibilang masih 'jomblo'. Belum ada nama bakal calon wakil presiden yang resmi diumumkan mendampingi mereka.

Banyak nama yang disebut-sebut berpotensi menjadi bacawapres. Seperti Erick Thohir yang namanya unggul di bursa cawapres. Selain itu, ada juga Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin Iskandar yang mulai ngegas tipis-tipis minta segera dideklarasikan sebagai bacawapres oleh koalisinya masing-masing.

Tapi sampai sekarang masing-masing bacapres masih enggan mengumumkan. Mereka masih saling intip kantong satu sama lain.

Upaya Penjegalan Anies Menuju Pilpres 2024 Dirasakan Pimpinan Parpol Koalisi Perubahan

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said menyatakan upaya penjegalan Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan, hal ini turut dirasakan oleh seluruh pimpinan partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. 

Said pun setuju dengan pernyataan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi yang menyatakan situasi seperti ini sudah diantisipasi. Yang terpenting adalah parpol yang tergabung di Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus dengan tujuannya untuk mengantarkan Anies menjadi capres. 

Bahkan, Said mengatakan gangguan-gangguan yang berkaitan dengan proses pencapresan Anies pun sangat dirasakan oleh Partai NasDem. Hal ini dikarenakan NasDem adalah pengusung pertama Anies sebagai capres di Pilpres 2024. 

"Tidak hanya soal tekanan politik, tetapi juga sampai urusan usahanya pimpinan NasDem pun diganggu. Itu semuanya berkaitan sama proses ini," kata Sudirman Said di Program Primetime News Metro TV, Jumat (9/6/2023). 

Said juga menjelaskan bahwa pembicaraan di balik layar menjadi satu bukti bahwa ada usaha-usaha dari pihak lain untuk membuat Koalisi Perubahan menjadi tidak solid. Masyarakat diharapkan tetap bersiap dan terus menjaga semangat bahwa untuk menuju suatu perubahan memang bukan hal yang mudah. 

Jalan Terjal Pencapresan Anies Baswedan

Pencapresan Anies Baswedan tampaknya tak berjalan mulus, berbagai bujuk rayu dari sejumlah pihak terus berdatangan ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menginginkan partai politik di dalamnya keluar dari koalisi. 

Meski dihadapkan dengan jalan terjal, tetapi Koalisi Perubahan tetap komit untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. 

Adanya tarik menarik antar koalisi terus terjadi. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said yang membeberkan ada beberapa pejabat pemerintah yang berupaya datang dan merayu PKS untuk keluar dari koalisi. 

PKS pun tak memungkiri adanya tarik menarik, tetapi PKS menegaskan akan tetap solid dengan Koalisi Perubahan. 

Tak hanya PKS, bujuk rayu juga dirasakan Partai Demokrat. Beberapa kali Partai Demokrat dirayu untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Yang terbaru kini adalah PDIP menyatakan serius memasukkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo. 

Meski begitu, Partai Demokrat masih tetap komit untuk berlayar bersama dengan Koalisi Perubahan. 

Megawati Bosan Ditanya Soal Bacawapres Ganjar

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak ingin ditekan untuk buru-buru mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Sebagai ketua umum Ia punya kewenangan untuk memutuskan siapa bacawapres untuk Ganjar.

"Kalau saya mau milih sendiri, lalu ada aturan ndak boleh? Sangat boleh. Jangan nanya lagi ya nanti kapan (mengumumunkan bacawapres)." tegas ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Mega, PDIP masih mengkaji nama-nama potensial yang masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar pranowo. Megawati pun menegaskan PDIP saat ini satu-satunya partai politik di parlemen yang punya tiket sendiri untuk mengusung bacapres tanpa berkoalisi.

Jadi tinggal begitu. Mau ikut PDI Perjuangan? Mari gotong royong. Kalau ndak mau, ya ndak apa-apa. Itu kan ada aturannya." ungkap Mega.

Cak Imin Desak Bacawapres Prabowo Diumumkan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sejak awal mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mulai menagih janji. PKB akan mengevaluasi keberadaannya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, jika nama bacawapres tidak segera diputuskan. 
 
Ruang panas antara Partai Gerindra PKB mulai muncul. PKB berencana mengevaluasi kerja samanya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) jika pasangan calon presiden dan wakil presiden dari KKIR tak kunjung diumumkan. 

Seperti diketahui, Prabowo mendapat banyak tawaran soal sosok yang akan mendampinginya di Pemilu 2024. Partai Gerindra pun berencana berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal bacawapres untuk Prabowo. Salah satu figur yang akan dikonsultasikan adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan kapasitas Presiden Joko Widodo dalam komunikasi ini sebatas sebagai sahabat Partai Gerindra dan Prabowo. Sehingga wajar jika Jokowi ikut membahas bakal cawapres untuk Prabowo.

Gerindra mengaku tak masalah jika langkah ini bakal dianggap sebagai cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai kepala negara dalam urusan Pilpres.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Oolitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Partai Gerindra justru akan akan tetap memprioritaskan Cak Imin sebagai sosok Bacawapres dari KKIR. Meski nama Erick Thohir sedang dipertimbangkan. Apalagi Cak Imin disebut sangat berkeinginan untuk menjadi bacawapres Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendapat pesan dari sejumlah kiai dan ulama bahwa pasangan capres dan cawapres dari KKIR harus segera diputuskan.

Para kiai dan ulama menyarankan Cak Imin untuk segera mengumumkan capres-cawapres pada bulan juni 2023. Jika melewati tenggatnya, maka kerja sama PKB dengan Gerindra di KKIR harus dievaluasi. 

Sudirman Said Ungkap Ada Pejabat yang Jegal Anies

Operasi untuk menjegal pencepresan Anies Baswedan di diungkapkan oleh anggota Tim Delapan untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said. Salah satunya adalah manuver pejabat pemerintah untuk merayu PKS agar keluar dari koalisi pendukung Anies.

"Sampai hari ini bergantian para pejabat negara ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi ada yang implisit ada yang eksplisit. Misinya tuh supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan," sebut Sudirman Said.

Menanggapi hal tersebut Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menyebut tarik-menarik seperti itu hal biasa. 

"Berkeinginan kepada kita untuk ke sana ke sini itu biasa. Itu namanya tarik menarik. Kaya kita juga mau narik Golkar, kita junga mau narik PKB supaya lebih kuat," sebut Aboe Bakar kepada Metro TV. 

Demokrat Mengakui Banyak Pihak yang Mencoba 'Goyang' Koalisi Perubahan

Politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron mengakui banyak pihak yang tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dapat terealisasi. 

Herman menyebut banyak dinamika yang terjadi agar Anies gagal berlayar di 2024. Mulai dari ancaman terhadap Anies atau pun upaya menarik partai-partai dalam Koalisi Perubahan sehingga tidak mencukupi presidential threshold.

"Ancaman itu ada gitu. Ajakan itu ada." ungkap politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Herman juga mengakui Demokrat telah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai. Namun, Ia menegaskan Demokrat tetap solid dengan Koalisi Perubahan. 

"Tetapi niat dan keinginan Partai Demokrat bersama dengan partai koalisi untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negeri ini tentu ada." tegas Herman.

Politisi Demokrat: Upaya Moeldoko Rebut Demokrat Ganggu Pemilu 2024

Upaya kepala  KSP Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) dinilai sebagai upaya mengganggu Pemilu 2024. Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto menyebut, partai yang sudah disahkan m pemerintah melalui Kemenkumham dicoba untuk direbut oleh salah satu pejabat pemerintah sendiri.
 
Bahkan Demokrat melihat upaya tersebut menjadi cara untuk mengganggu berjalannya pemilu. Karena Partai Demokrat adalah salah satu partai politik peserta Pamiu 2024 yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Dengan kata lain Demokrat melihat itu sebagai salah satu upaya untuk mengganggu pemilu?," tanya Zilvia Iskandar di Program Kontroversi Metro TV. "Sudah pasti, karena Partai Demokrat adalah peserta pemilu. 

Lebih jauh Didik juga menilai hal itu juga sebagai upaya menggagalkan Anies Baswedan sebagai capres. Karena jika dikalkulasi, Koalisi Perubahan dan Persatuan yang diisi oleh NasDem, PKS dan Demorat memiliki suara yang pas untuk memenuhi presidential treshold sebagai syarat mengusung capres.

"Secara kalkulasi matematika angka-angkanya adalah, jika salah satu ini (parpol) diganggu kemudian tidak menjadi bagian pengusung maka Anies pun juga tidak bisa naik," lanjut Didik.

Cawe-cawe Jokowi, Muhammadiyah: Semua Harus Berpegangan Teguh pada Konstitusi

PBNU: Pemilu 2024 Bukan Perang Badar

Bantah Hasut PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sandiaga: Hanya Menawarkan Gagasan

Gus Yahya: PBNU Tidak Memberikan Dukungan Politik di Pilpres 2024

Menggaet Suara Pemilih Muda di Pemilu 2024

Kehadiran pemilih muda pada Pemilu 2024 menjadi hal penting penentu masa depan bangsa lewat pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Sikap kritis sekaligus antusias tinggi pada politik menjadi PR penting bagi bakal capres-cawapres untuk menggaet kelompok pemilih muda. 

Berdasarkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024 yang dirilis KPU, jumlah pemilih di Pemilu 2024 mencapai 205 juta orang. Sebanyak 55% di antaranya atau sekitar 107 juta orang masuk kategori pemilih muda. Mereka yang masuk kategori pemilih muda adalah pemilih dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. 

Para pemilih muda ini memiliki dua isu yang menjadi perhatian utama yakni  pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Selain itu, ada isu energi, pembukaan lapangan kerja, demokrasi hingga hukum. 

Maka dari itu, bakal calon presiden dan calon wakil presiden wajib memahami karakteristik kelompok muda baik di kota maupun pedesaan. "Isu strategis yang harus dilakukan untuk mendekati basis pemilih muda tentu beragam. Masing-masing capres-cawapres mesti memetakan karena kelompok pemilih muda memiliki karakteristik yang bebeda," kata pengamat politik Khoirul Umam. 

Berbicara mengenai pemilih muda tentu tak lepas dari tantangan kebutuhan mereka. Dalam bidang ekonomi misalnya, yaitu kebutuhan lapangan pekerjaan. 

"Di atas semua basis perbedaan, ada sejumlah concern yang menjadi perhatian kelompok muda terkait dengan lapangan pekerjaan," kata Umum. 

Kandidat capres-cawapres disebut harus memiliki tujuan yang selaras dengan harapan pemilih muda. Apalagi, mereka juga konsen dengan isu-isu publik. 

"Kita harus paham kelompok pemilih muda berpikir kritis. Tapi mereka juga tetap miliki kepedulian dalam konteks politik dan kebijakan publik," tutur Umam. 

Gagasan yang ditawarkan, desain politik yang dibawa ke masyarakat hingga kebijakan pembangunan menjadi bagian penting yang harus dibawa oleh para kandidat ke hadapan pemilih muda. 

Gertakan Demi Kursi Cawapres

Penentuan calon wakil presiden atau cawapres menjadi aspek yang menegangkan di internal masing-masing poros koalisi. Semua partai dan koalisi yang mengusung calon presiden masih terus berbicara soal nama-nama potensial dan belum kunjung memutuskan figur final.

Bahkan, sebagian partai politik ini nampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari masing-masing kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan, tenggat waktu penentuan cawapres juga telah didengungkan.

Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera dilakukan, ancaman serupa disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

PKB bahkan membuka opsi untuk menetralkan kembali posisi politiknya dalam Pilpres 2024. Rencana ini dilakukan apabila Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra belum juga mengumumkan capres dan cawapres pada Juni ini.

Sedangkan Partai Demokrat kini berada di KPP bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga parpol ini telah sepakat untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden pada pemilu 2024. Kesepakatan tersebut telah tertuang dalam bentuk nota kesepahaman.

Baik PKB dan Demokrat sama-sama berhasrat agar Ketua Umum mereka bisa ikut berkontestasi dalam pilpres sebagai kandidat cawapres dari masing-masing koalisi. 

Demokrat merasa Agus Harimurti Yudhoyono cocok untuk mendampingi Anies. Sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diklaim mendapat restu para kyai dan ulama untuk menjadi cawapres Prabowo.

Demokrat dan PKB seakan memainkan posisi tarik ulur dukungan dalam koalisi ini karena posisinya dibutuhkan agar kandidasi Anies dan Prabowo bisa lolos ambang batas. Keduanya memanfaatkan kondisi itu untuk mendesak capres dan partai pengusung utama atau partai lain dalam koalisi. 

Posisi Cawapres memang harus diakui adalah target ideal peluang para Ketum partai dengan elektabilitas yang masih minimalis saat ini. Selain itu, parpol yang berhasil mendapatkan kursi Cawapres bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendongkrak perolehan suara di pemilu legislatif.

Namun, anggota koalisi perlu diingatkan koalisi bukan tempatnya untuk memaksakan kepentingan masing-masing, apalagi dengan main gertak. Kerja sama politik harus ditunjang dengan semangat untuk memenangkan pasangan capres-cawapres, bukan menguntungkan salah satu pihak saja.

Apalagi proses pencapresan masih panjang, strategi pemenangan harus dijalani dengan matang, termasuk soal penentuan nama cawapres dan waktu deklarasinya. Semua poros koalisi saat ini masih saling tunggu, penjajakan dan melihat respon publik lewat survei.

Sungguh tidak elok main gertak. Belum juga proses pencalonan tuntas, partai politik malah sibuk rebutan. Lalu dimanakah peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini.

Justru yang lebih penting bagi partai politik untuk segera melakukan kerja politik, mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang meraka harapkan untuk memimpin negeri. 

Mencari tahu harapan apa yang rakyat inginkan dari pemimpin baru lima tahun mendatang jelas lebih produktif dari sekedar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi.

Lebih baik tumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing. Percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun, percaya pada kerja politik untuk mendongrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi.

Pengamat: Peran Jokowi Dibatasi dalam Penentuan Bacawapres Ganjar

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai, adanya kontrak politik antara Megawati dan Ganjar Pranowo yang membatasi peran Ganjar menentukan nama bakal cawapres menjadi pemicu renggangnya hubungan Joko Widodo dengan Megawati. Burhan menambahkan, peran Jokowi diminimalkan dalam penentuan bakal cawapres Ganjar.

"Sudah ada pesan yang seolah-olah mengonfirmasi penentuan cawapres, termasuk kabinet mendatang jika mas Ganjar menang, itu peran pak Jokowi diminimalkan," kata Burhanudin Muhtadi dalam wawancara daring di Metro TV, Kamis (8/8/2023). 

Sebelumnya Burhanuddin menjelaskan, isu kontrak politik antara Megawati dan Ganjar Pranowo mengemuka melalui laporan media asing The Straits Times dan podcast jurnalis Tempo. Hal itu berdasarkan informasi dari elite PDI Perjuangan. Namun, Ganjar telah membantah adanya kontrak politik. 

Lebih lanjut Burhan mengatakan, kontrak politik ini pula lah yang diduga kuat menjadi pemicu Jokowi "beralih" mendukung Prabowo. Apalagi, isu kontrak politik mengemuka di tengah semakin kuatnya endorse Jokowi ke Prabowo. 

"Ini kan misteri, bagaimana pun ada pesan yang tidak terbantahkan," katanya.

PDIP Bentuk Tim Khusus Tentukan Bacawapres Ganjar

Presiden Jokowi tampaknya tidak akan banyak berperan dalam menentukan sosok pendamping Ganjar Pranowo. Sebab, bacawapres Ganjar akan dibahas tim khusus yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi tetap dimintai pendapatnya bersama para ketua umum partai politik pendukung Ganjar. Dalam Rakernas III PDIP, Hasto menegaskan partainya tidak akan mengumumkan nama bakal cawapres. Menurutnya, masih ada cukup waktu memutuskan cawapres sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU pada Oktober 2023.

Ia menyebut banyak waktu penting yang bisa menjadi kesempatan pengumuman bakal cawapres Ganjar. 

Gertakan demi Kursi Cawapres

Inkonsistensi Jokowi

Penentuan Waktu Pengumuman Cawapres Anies Diputuskan 3 Ketum

Digoda Tinggalkan Koalisi Perubahan, Jubir: PKS Fokus Deklarasikan Anies dan Cawapresnya

Sekjen PKS Sebut Khofifah Berpeluang Jadi Cawapres Anies

Isu Dirayu Pejabat untuk Keluar Koalisi, PKS: Kami Solid Kok