Jembatan ke Gerbang Surga

Kisah tentang nasib pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak pernah habis. Baik yang sukses ataupun yang mengalami perlakuan buruk. Hari ini saya hendak mengangkat kisah pekerja migran di Hongkong dari dua sisi. Sisi hitam dan sisi putih. Tapi keduanya merupakan jembatan ke gerbang surga.

Kisah yang pertama datang dari Pasangan suami istri Budi Wijaya dan Sudarti yang mantan TKW membuat Komunitas kowbassciber (Komunitas Wong Banyumas Satria Cilacap Bercahaya) merupakan salah satu komunitas sosial yang bergerak dan peduli pada sosial kemasyarakatan yang membutuhkan. 

Lalu kisah berikutnya adalah Yuni Andarwati telah memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan agen yang membantu keberangkatan para pekerja migran atau TKW di Hongkong selama sepuluh tahun. Selama bekerja di sana, Yuni melihat banyaknya pekerja migran Indonesia yang tidak memahami informasi terkait dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Hongkong. 

Dampaknya membuat para pekerja migran Indonesia mendapatkan kekerasan dalam bekerja. Hal ini menjadi dasar bagi Yuni untuk menolong para pekerja migran Indonesia di Hongkong dan Macau.

Kini Yuni sebagai full time influencer. Uang yang masuk melalui kanal Youtube nya itu ia gunakan untuk membantu para pekerja migran. Baik yang di luar rumah singgah, atau pun yang ada di rumah singgah. Saat ini ada sekitar delapan orang yang tinggal di rumah singgah.

Namun jika dihitung dari tahun pertama ia menolong para pekerja migran ini, sudah ribuan yang ia bantu. Dalam satu hari ada puluhan ribu pesan yang masuk ke handphone nya, dan ada ratusan nomor yang menghubunginya untuk meminta pertolongan. Yuni pun menegaskan, bahwa dirinya adalah solusi terakhir setelah KBRI dan Labor. 

Apa yang dilakukan oleh Yuni sempat viral di media social. Ia pun sempat mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam menangani pekerja migran. Keberanian Yuni tersebut membuatnya mendapat respon dari BP2MI, bahkan BP2MI bertandang ke tempanya di Hongkong untuk melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Yuni. 

Pertemuan itu membuat Yuni dan BP2MI berkolaborasi untuk menangani kasus pekerja migran khususnya di Hongkong.

Kepala BP2MI Terima Kedatangan Jenazah Korban TPPO Asal NTT

Jenazah pekerja migran ilegal kembali dipulangkan dari Malaysia. Kedatangan jenazah diterima langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang turut mendampingi keluarga korban dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.

Duka mendalam dirasakan keluarga Yati Fatima Tusi, korban TPPO asal NTT yang meninggal dunia karena sakit ketika bekerja di Malaysia. Jenazah Yati dipulangkan melalui Bandara El Tari, Kupang, Senin, 18 September 2023. 

Data BP2MI mencatat, NTT merupakan daerah yang paling tinggi kasus kepulangan jenazah pekerja migran illegal. Sepanjang 2023, tercatat sudah ada sebanyak 107 jenazah pekerja migran ilegal yang dipulangkan ke NTT.

"NTT ini provinsi tertinggi untuk angka kepulangan jenazah (PMI)," kata Benny Rhamdani. 

Benny menegaskan, pemerintah saat ini serius untuk mencegah dan menindak secara tegas setiap sidikat ataupun oknum yang terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Benny pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas sindikat perdagangan orang.

BP2MI Kukuhkan Kawan PMI NTT

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk dan mengukuhkan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawan PMI merupakan wadah untuk bersama-sama melindungi pekerja migran Indonesia. 

Pembentukan Kawan PMI ini dikukuhkan langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani, didampingi Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma, serta sejumlah perwakilan pimpinan TNI dan Forkopimda. Hadir pula dalam kegiatan ini anggota DPR RI Komisi IX Ratu Ngadu Banu Wulia bersama anggota DPD Paul Liyanto.

Sejak pagi, ratusan anggota Kawan PMI mulai berdatangan ke lokasi dengan penuh semangat. Sebanyak 115 anggota Kawan PMI se-NTT yang dikukuhkan diharapkan dapat menjadi wadah untuk berjuang bersama menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia. 

Benny Rhamdani menambahkan, NTT merupakan daerah tertinggi angka kematian PMI illegal. Sehingga, perlu kerjasama semua pihak, termasuk bersama Kawan PMI NTT untuk memberikan perlindungan terhadap PMI.  
 
Data BP2MI mencatat dalam kurun waktu sejak 2019 - 2023, sebanyak 4.506 PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri secara prosedural. Sementara sepanjang 2023, tercatat 107 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, dan dalam tiga tahun terakhir ada sebanyak 420 jenazah PMI asal NTT yang merupakan PMI nonprosedural.

Dengan kondisi tersebut, kehadiran Kawan PMI NTT mampu berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencegah berbagai tindakan kejahatan. Termasuk memerangi sindikat penempatan PMI secara illegal.

Komitmen yang sama disampaikan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma. Kapolda menjamin integritas aparat untuk memerangi berbagai aksi kejahatan perdagangan orang dan memberantas oknum ataupun sindikat yang terlibat dalam perekrutan ataupun penempatan PMI secara illegal. Jika ada oknum aparat yang terlibat, maka dipastikan akan ditindak tegas.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam sambutannya menyerukan kepada seluruh Kawan PMI untuk bersatu, berjuang bersama memerangi sindikat perdagangan orang dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. 

PMI wajib dilindungi karena PMI merupakan anak bangsa sebagai penyumbang devisa terbesar mencapai Rp1.519 triliun lebih per tahunnya. Sehingga negara wajib memperhatikan dan melindungi setiap PMI. 
 
Negara akan bertindak tegas terhadap siapapun atau sindikat apapun yang terlibat melalui instruksi presiden terhadap kapolri untuk sikat habis setiap sindikat dan oknum yang terlibat perdagangan orang. Kepala BP2MI pun menyerukan kepada semua pihak agar komitmen bersama dan berjuang bersama agar negara tidak kalah dengan para mafia atau sindikat kejahatan.

Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga menyampaikan apresiasi bagi para anggota yang telah bergabung sebagai Kawan PMI sebagai salah satu aksi kemanusiaan demi menjaga dan melindungi negara dari berbagai ancaman sindikat kejahatan. Termasuk memerangi tindakan perdagangan orang demi memberi perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. 

TNI AL Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal di Bintan

Petugas TNI Angkatan Laut menggagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari pelabuhan rakyat di Kabil, Batam, Kepulauan Riau.

Sebanyak tujuh orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ini diamankan oleh petugas gabungan Lanal Bintan dan Lantamal IV Batam di Perairan utara Pulau Bintan. Tujuh orang PMI ilegal ini berasal dari Provinsi NTT dan NTB. Mereka rencananya akan dipekerjakan secara non prosedural di Malaysia.

Komandan Lanal Bintan Letkol Laut (P) Gita Muharam mengatakan para PMI ilegal ini diberangkatkan menggunakan kapal berkecepatan tinggi. Petugas TNI AL yang melihat aktivitas kapal tersebut kemudian langsung melakukan pengejaran. Tekong kapal pembawa PMI itu kemudian berbelok arah dan mengkandaskan badan kapal di perairan dangkal.

Tujuh PMI ilegal berhasil diamankan, sedangkan 7 PMI lainnya beserta tekong dan ABK berhasil melarikan diri.

Selain mengamankan 7 PMI, petugas TNI AL juga mengamankan barang bukti berupa kapal tanpa nama berwarna hitam dengan mesin 200 PK.

BP2MI Kembali Lepas 56 Pekerja Migran Indonesia ke Korsel

Marak Pekerja Migran Tanpa Dokumen, PM Malaysia Serukan Percepatan Pemulangan

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Sejarah Penempatan PMI di Timur Tengah

Migrant Watch Bertemu Menaker Bahas Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran

Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia menemui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, pada Rabu, 30 Agustus 2023. Pertemuan tersebut untuk membahas kejelasan kebijakan baru Kementeri Ketenagakerjaan yang mencabut moratorium penempatan migran di kawasan Timur Tengah.

Solidaritas pekerja migran indonesia yang tergabung dalam Migrant Watch menemui menteri Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, pada Rabu, 30 Agustus 2023. Pertemuan tersebut membahas tata kelola penempatan migran di luar negeri.
 
Hal itu menyusul pencabutan moratorium penempatan migran di kawasan Timur tengah, yang diputuskan lembaga tersebut beberapa waktu lalu, sehingga membuka keran bagi pihak swasta untuk proses rekrutmen hingga penempatan pekerja migran.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan kebijakan ini sudah sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo. Ia berharap pemerintah bisa menjalankan kebijakan itu dengan maksimal.

Sebelumnya, Migrant Watch meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan agar segera mencabut Kepmen No.260 Tahun 2015 dan Kepmenaker No.291 Tahun 2018 Tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi karena dinilainya bermasalah dan menghambat kerja PMI.

Menaker Minta PMI Harus Punya Kompetensi

Diduga Monopoli, Apjati Dilaporkan ke KPPU

Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) bersama 49 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Laporan tersebut terkait dengan dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

Dalam laporan tersebut, pihak pelapor mengaku telah menyampaikan bukti surat serta nama para saksi yang nantinya akan memberikan keterangan kepada tim penyidik KPPU. 

Hal itu dilakukan agar laporan yang dilayangkan dapat ditindaklanjuti ke proses persidangan oleh majelis komisi yang ditunjuk. 

Menurut kuasa hukum pelapor, dugaan praktik monopoli sudah terjadi sejak 2019-2023 saat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kembali keran penempatan PMI ke Arab Saudi. 

KPK Cegah 3 Pihak Terkait Korupsi Proteksi TKI di Kemnaker

Jalur Migrasi Aman Harus Tersedia Usai Moratorium PMI ke Timur Tengah Dicabut

Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah Resmi Dicabut

Bea Masuk Barang-Barang PMI Diusulkan untuk Dibebaskan

DPR RI menindaklanjuti usulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam pengiriman barang ke Indonesia.

BP2MI Kukuhkan 255 Anggota Kawan PMI

Guna mengoptimalkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja, pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk dan mengukuhkan 255 anggota Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI). 

Pengukuhan Kawan PMI digelar pada Sabtu (5/8/2023) siang di Makassar, Sulawesi Selatan. 255 anggota Kawan PMI tersebut berasal dari tiga provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam acara tersebut sekaligus memberikan sambutan dan pembekalan kepada 255 Kawan PMI yakni kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani; Wakapolda Sulsel sekaligus Kasatgas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi; Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sulsel,  dr Ichsan Mustari; Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Sulsel, Aliyah Mustika Ilham dan Hasnah Syam; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aris Darmansyah Edisaputra; serta para tamu undangan.

BP2MI menginisiasi terbentuknya Kawan PMI sebagai wadah kolaborasi antar mitra perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat. Pengukuhan sekaligus membekalan 255 Kawan PMI ini menjadi penanda tidak komprominya pemerintah terhadap sindikat.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan dengan terbentuknya komunitas ini diharapkan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar untuk pemerintah dalam memberikan perlindungan secara utuh menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu Wakapolda Sulsel sekaligus Kasatgas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi mengatakan Satgas dan TPPO terus melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BP2MI hingga saat ini telah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat yang masuk dalam struktur Kawan PMI. Adapun tujuan dibentuknya Kawan PMI adalah untuk mempermudah akses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI telah menerbitkan peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar hukum Kawan Pekerja Migran Indonesia.

Instruksi Jokowi Soal Pembenahan PMI Didukung

Presiden Setujui Pekerja Migran Bebas Biaya Pengurusan IMEI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membahas pembebasan international mobile equipment identity (IMEI) ponsel milik pekerja migran Indonesia (PMI). Pemerintah akan membebaskan biaya pengurusan IMEI untuk ponsel milik PMI ketika tiba di Tanah Air
 
"Presiden setuju terkait pembebasan IMEI HP milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di Tanah Air," ujar Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2023. 
 
Benny menjelaskan salah satu kendala yang dialami PMI saat tiba di Indonesia ialah urusan IMEI. PMI harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengganti IMEI.

Untuk itu, Presiden membebaskan IMEI ponsel milik PMI. Selain itu, Presiden memberikan relaksasi pajak terhadap pengiriman barang PMI. 
 
"Misalnya nilai pajaknya relaksasi, mereka akan diberikan relaksasi sebesar USD1.500 setiap tahunnya dalam tiga kali pengiriman barang," tutur Benny.
 
Selanjutnya, Benny mengusulkan kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai barang-barang milik PMI untuk menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan. Ia meyakini barang milik PMI tidak dipergunakan untuk kepentingan bisnis.
 
"Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," beber dia.

Presiden Bebaskan Biaya Pengurusan IMEI PMI saat Tiba di Indonesia

Hendak ke Dubai, 2 Pekerja Migran Ilegal di Bandara Soetta Digagalkan Berangkat

WNI berinisial MRD melaporkan dirinya sendiri melalui kanal layanan informasi dan pengaduan tersebut lantaran ketakutan akan menjadi korban TPPO.

Pekerja Migran Ditahan Imigrasi, Kepala BP2MI Meradang

Keberangkatan Ribuan Calon Pekerja Migran Ilegal Via Bandara Soetta Digagalkan

BP2MI Kukuhkan Pengurus Kawan PMI dan Perwira PMI

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengukuhkan 572 pengurus dari komunitas relawan pekerja migran Indonesia (Kawan PMI) dan juga wirausaha pekerja migran Indonesia (Perwira PMI) di Grand Sunshine Resort & Convention Soreang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (22/7/2023). 

Komunitas ini merupakan wadah untuk melibatkan publik dalam memerangi sindikat dan mendorong lahirnya kemandirian bagi pekerja migran Indonesia.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan kedua wadah tersebut dapat mempermudah akses pelayanan, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan kolaborasi antar mitra pelindungan pekerja migran Indonesia dan masyarakat. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dengan melibatkan publik dalam pembangunan.

Melalui Perwira PMI, BP2MI berupaya menghadirkan dan merangsang lahirnya para wirausahawan dari pekerja migran Indonesia dengan ragam program yang telah disiapkan. 

Sedangkan kawan PMI akan membantu BP2MI dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi, pendampingan pekerja migran Indonesia terkendala dan keluarganya. Begitu pula dengan pencegahan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.

Benny mengatakan Kawan PMI telah dibentuk di 175 kabupaten/kota kantong pekerja migran Indonesia pada sembilan provinsi di antaranya Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, dengan jumlah penggerak sekaligus pengurus sebanyak 875 orang.

Sementara itu BP2MI telah membentuk Perwira PMI di 23 provinsi kantong pekerja migran Indonesia dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Di tempat yang sama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menyampaikan sambutan mengucapkan selamat pada para pengurus Kawan PMI dan Perwira PMI yang baru saja dilantik. Erick berharap mereka dapat mengemban amanah, bekerja untuk PMI maupun demi kemandirian ekonomi pekerja migran Indonesia bersama keluarganya.

Menteri Erick juga menyambut baik kehadiran Kawan PMI dan Perwira PMI yang menurutnya akan membantu pemerintah dalam kerja-kerja yang sinergis. Erick mengatakan dirinya bersama kepala BP2MI memiliki dua kesamaan sebagai pejabat publik yang konsisten bekerja untuk masyarakat.

Apjati Lepas Keberangkatan 31 Pekerja Migran ke Arab Saudi

31 pekerja migran Indonesia (PMI) dari sejumlah wilayah di Indonesia diberangkatkan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

Pemberangkatan pekerja migran Indonesia pertama kali secara resmi melalui sistem penempatan satu kanal setelah 12 tahun ditutup. Ketum Apjati Ayub Basalamah mengatakan pekerja migran yang diberangkatkan ini sudah terdidik dan tersertifikasi. 

Sementara salah satu calon pekerja migran Nia Kurniawati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan peluang bekerja ke luar negeri.

Banyak Pekerja Migran Indonesia Diprediksi Kehilangan Hak Pilih

Dua PMI Berhasil Diselamatkan dari Jaringan Prostitusi di Dubai

Komitmen Lindungi Pekerja Migran, BNPT Gandeng Sejumlah Pihak

TKW Asal Cianjur Jadi Budak Seks di Dubai Dievakuasi

BP2MI Lepas 128 PMI ke Jerman dan Korea Selatan

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Menteri BUMN kembali melepas 128 Pekerja Migran Indonesia ke Jerman dan Korea Selatan. BP2MI memprioritaskan perlindungan dan keamanan para pekerja migran di negara tujuan penempatan. 

Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penempatan yaitu Korea Selatan dan Jerman melalui program Government to Government (G to G) dalam mendukung penempatan tenaga kerja asal Indonesia yang berkualitas.

Setidaknya, terdapat 123 pekerja yang akan dikirim ke Korea Selatan. Sebanyak lima pekerja akan diberangkatkan ke Jerman dan 849 calon pekerja migran yang sedang menjalani masa orientasi pra pemberangkatan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani memastikan keamanan bagi pekerja migran Indonesia. Ia juga mengimbau masyarakat memilih jalur resmi apabila akan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

“Siapa yang mau bekerja, negara wajib memfasilitasi, maka pilihlah bekerja secara resmi. Tidak sulit kok, negara akan melayani dan memberikan fasilitas secara maksimal dan istimewa daripada Anda berangkat tidak resmi dengan berbagai risiko kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, eksploitasi tidak bagus,” kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Berbagai fasilitas peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia terus disediakan oleh pemerintah Fasilitas itu seperti ketersediaan lounge khusus dan layanan fast track di bandara, hingga pemberian credential letter, kepada pekerja migran Indonesia.

Penempatan 123 tenaga kerja ke Korea Selatan akan mengisi sektor manufaktur dan perikanan. Sedangkan, lima pekerja migran Indonesia ke Jerman akan bekerja sebagai perawat.

Menteri BUMN Erick Thohir turut mendukung langkah BP2MI melalui skema G to G yang dinilai aman bagi pekerja migran Indonesia. Erick berharap para pekerja dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ketika berada di negara tujuan penempatan.

140 TKI Korban Travel Bodong di Hong Kong Minta Bantuan Pemerintah

Sedikitnya ada 43 pekerja migran Indonesia di Hong Kong tertipu travel haji bodong. Seharusnya, mereka diberangkatkan haji pada Juni lalu, tetapi batal. Setelah diusut, travel tersebut tak terdaftar di Kementerian Haji Arab Saudi.
 
Karena tidak jadi diberangkatkan haji, para pekerja migran Indonesia yang tengah protes ke pemilik travel Paradise Reda Kenawy, pria berkebangsaan Mesir dengan paspor Jepang. Padahal, mereka sudah melunasi biaya sebesar HKD 80 ribu atau setara hampir Rp155 juta.

Sulistiyana, salah satu TKI korban travel haji bodong menyebut pihak travel tidak memberikan alasan penyebab gagalnya ia dan teman-teman berangkat haji. Pihak travel hanya memberikan opsi untuk menunggu atau menempuh jalur hukum.

"Mereka (travel) memberi dua opsi menunggu setahun, atau menuntut uangnya kembali melalui jalur hukum Hong Kong," ujar Sulitiyana dalam Metro Siang, Metro TV, Jumat 7 Juli 2023.

Ia pun menjelaskan, jalur hukum yang sedang ditempuh juga belum menemui titik terang. Pasalnya, ada aturan khusus yang membuat pihak travel tidak perlu membayar ganti rugi ke pelanggan dan juga invoice yang dikeluarkan pihak travel dianggap ilegal.

"Setelah menempur jalur hukum. ternyata ada aturan khusus di Hong Kong yaitu perusahaan tidak perlu memberikan uang customer kembali ketika mengajukan pailit, kemudian invoice yang mereka keluarkan tidak bisa digunakan untuk diklaim ke asosiasi travel karena dianggap ilegal," jelasnya.

Kasus tersebut tengah dalam proses penyelidikan kepolisian Hong Kong. Sementara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong yang sudah mendapatkan laporan dari TKI yang tertipu juga tidak bisa menolong.

Kini, ia dan juga para korban lainnya berharap mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan dan menaptkan uangnya kembali.

"Dari Bu Yuni (Youtuber Indonesia di Hong Kong) kami bisa terhubung dengan media nasional seperti Metro TV. Harapanya, setelah ini bisa terhubungan dengan Kemerterian Agama atau Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Karena Bu Khofifah memiliki hubungan baik dengan Islamic Union organisasi islam terbesar di Hong Kong," tambahnya.

43 PMI Tertipu Travel Haji Bodong di Hong Kong

Sebanyak 43 pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong tertipu travel haji bodong. Travel haji tersebut tidak terdaftar di Kementerian Haji Arab Saudi.

Para PMI tersebut melakukan protes kepada pemilik travel, Reda Kenawi, karena sudah melunasi biaya 80 ribu dolar Hong Kong, atau setara hampir Rp155 juta. Kenawi merupakan pria berkebangsaan Mesir yang sudah memiliki paspor Jepang. 

Calon jamaah haji telah melaporkan kejadian ini ke otoritas industri travel Hong Kong (TIA). Dari hasil pelaporan tersebut, diketahui nama travel haji bodong itu adalah Travel Paradise yang telah berganti nama dari sebelumnya Travel One.  Izin travel tersebut dicabut, sehingga tidak terdaftar di Kementerian Haji Arab Saudi.

Mereka pun menuntut uangnya kembali. Sayangnya, belum ada titik terang hingga saat ini. Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong juga belum bisa menolong.