Ilustrasi. FOTO: Kemenkeu
Jakarta: Pemerintah merencanakan defisit berkisar 2,16-2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 untuk mendukung kebijakan fiskal tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi di tahun depan. Sementara itu, rasio utang diupayakan dalam batas manageable di kisaran 38,07-38,97 persen dari PDB.
"Mengapa kita menargetkan defisit yang lebih rendah? Tujuannya untuk memastikan APBN digunakan sekuat-kuatnya untuk masyarakat. Hal itu dibuktikan selama pandemi ini," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Juni 2023.
"Di 2021 saja, di kala masih banyak negara menghadapi resesi, PDB Indonesia sudah keluar dan bahkan lebih tinggi daripada masa prapandemi," tambahnya.
Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi oleh penggunaan instrumen fiskal yang sangat kuat. Febrio menuturkan APBN telah digunakan secara sangat efektif dan efisien selama empat tahun terakhir. Bahkan saat sedang menghadapi pandemi, APBN memperkenalkan kebijakan counter cyclical yang sangat kuat.
Defisit anggaran 2020 tercatat 6,14 persen, di 2021 tercatat 4,57 persen, dan pada 2022 tercatat 2,38 persen atau terjadi konsolidasi fiskal yang satu tahun lebih awal. Counter cyclical dalam APBN adalah pendekatan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian melalui tindakan-tindakan yang berlawanan dengan siklus ekonomi.
Pada saat ekonomi melambat, pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pada saat ekonomi sedang mengalami booming, kebijakan counter cyclical dapat menerapkan pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak untuk mengurangi tekanan inflasi.
Menurut Febrio, pemerintah menggunakan APBN seefisien mungkin dan seefektif mungkin di tengah kondisi kepastian yang sangat tinggi. Hal tersebut memberikan kepercayaan yang tinggi dari pasar. Bahkan, selama 2023 tingkat suku bunga di Indonesia tidak mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan.
Febrio meyakini hal tersebut membuktikan resiliensi Indonesia dan pengelolaan APBN yang sangat kredibel. Di Amerika, tambahnya, rasio utang sudah 120 persen dari PDB. Di Indonesia, rasio utang tahun lalu 39 persen dari PDB. Dengan tata kelola APBN yang kredibel yang disiapkan, harapannya angka itu akan terus menurun hingga 38 persen pada tahun depan.
"Nah, hal itu yang akan terus kita tawarkan dari sisi fiskal, yaitu bagaimana APBN digunakan seefisien mungkin dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan belanja juga tepat sasaran, khususnya untuk membantu masyarakat yang miskin dan rentan," pungkas Febrio.
