NEWSTICKER

Bantah Tudingan Kriminalisasi, KPK Pastikan Kantongi Bukti Kasus Mardani Maming

28 June 2022 22:15

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada kriminalisasi dalam mengusut kasus yang menyeret Ketua Umum HIPMI sekaligus Bendahara Umum PBNU Mardani Maming dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan kasus ini berlandaskan aturan hukum dan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Ali Fikri menyatakan KPK mengusut kasus dugaan suap izin pertambangan di kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berdasarkan kecukupan bukti. Ali menegaskan tidak ada yang dikriminalisasi dalam pengusutan perkara ini. Ali pun meminta para pihak terkait untuk kooperatif dalam penanganan perkara ini agar dapat berjalan efektif dan segera mendapatkan kepastian hukum.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman turut mengomentari pernyataan Mardani Maming yang menuding dikriminalisasi KPK. Menurut Boyamin tidak ada istilah kriminalisasi, ia pun menyarankan Mardani Maming untuk mengajukan praperadilan jika merasa tidak bersalah.

Ketua Umum HIPMI sekaligus Bendahara Umum PBNU yang merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming buka suara terkait status hukumnya sebagai tersangka dari KPK atas kasus suap pemberian izin pertambangan. Mardani mengklaim dirinya sedang dikriminalisasi dan menjadi korban mafia hukum. Mardani mengungkapkan kehadiran mafia hukum sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Bendahara PBNU itu menegaskan tidak takut melawan mafia hukum yang dinilai menyandera semua orang.

Sebelumnya KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenhumham untuk mencegah Mardani bepergian ke luar negeri. PLT Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK masih terus mengumpulkan alat bukti terkait penyidikan kasus tersebut.