Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah untuk mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu 2024. Bawaslu mengatakan media sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran netralitas ASN dalam Rakor tersebut.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta para kepala daerah khususnya pejabat pembina kepegawaian melakukan sosialisasi penggunaan media sosial bagi ASN. Bagja menjelaskan persoalan ini menjadi perhatian Bawaslu karena pelanggaran netralitas ASN saat pilkada lebih banyak dibandingkan saat pemilu. Tercatat lebih dari seribu perkara yang ditangani Bawaslu saat penyelenggaraan pilkada 2020.
Ketua Komisi ASN, Agus Pramusinto menambahkan bahwa apabila terdapat ASN yang terbukti memberi dukungan kepada calon legislatif maupun calon kepala daerah, baik di lapangan maupun di media sosial, maka sanksinya adalah pemblokiran promosi jabatan.
