Pakar komunikasi politik Dedi Kurnia Syah Putra menilai kritik yang disampaikan oleh mantan Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Denny Indrayana menggambarkan kondisi yang saat ini mulai melampaui batas, khususnya menyoal penegakan hukum yang dijadikan alat sandera rival politik.
“Kritik itu tidak saja kali ini, sebelumnya juga cukup panjang terkait upaya pemerintah intervensi koalisi bahkan alur Pilpres mendatang,” ucapnya, Sabtu (20/5/2023).
Dia menerangkan pemerintah seharusnya mengindahkan kritik sebagai pertanggungjawaban sosial pada publik. Bahwa kritik merupakan alarm rendahnya kepercayaan publik pada kekuasaan.
“Konteks kritik itu rasanya mengarah pada campur tangan presiden dalam gagalnya pemberantasan korupsi, terlebih menjadikan pemberantasan korupsi sebagai alat menekan musuh politik” ungkapnya.
Sementara itu Denny Indrayana menyampaikan tidak ada tawar menawar dalam upaya memberantas korupsi termasuk jika itu melibatkan pemerintah. Penegak hukum tidak boleh dimanfaatkan menjadi alat untuk kepentingan politik apalagi sebagai upaya menjegal pesaing dalam jelang kontestasi pemilihan 2024.
“Koruptor siapapun harus diberantas. Tidak ada toleransi. Sekaligus politisasi kasus korupsi oleh Jokowi demi strategi eliminasi salah satu capres, juga wajib dikritisi. Bongkar juga dong dugaan korupsi minyak goreng, kardus duren, izin hutan dll di barisan koalisi. Itu baru murni penegakan hukum antikorupsi. Jangan hanya membongkar korupsi lawan oposisi, tapi menutup korupsi kawan koalisi,” tukasnya.
