Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengeluhkan pembiyaan infrastruktur penyediaan air bersih masih belum memadaai. Ia meminta keterlibatan pihak swasta dalam program tersebut.
"Selain yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN atau melalui APBD, itu belum mencukupi karena itu perlu ada pendanaan dari BUMN dan swasta," ujar Wapres saat membuka acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2023.
Wapres menjelaskan untuk memenuhi akses air minum 10 juta sambungan rumah, dibutuhkan biaya Rp123,4 triliun. Namun, yang mampu dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD sebesar Rp15,6 triliun.
Sebab itu, dibutuhkan inovasi pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Pemerintah Pusat dan Daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan.
Ia menyebut salah satu skema pembiyaan melalui Indonesia Water Fund, yang akan mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih di Indonesia. Wapres meminta pemerintah daerah dan BUMD agar memanfaatkan platform pendanaan strategis itu.
"Sehingga percepatan target akses air minum yang layak dapat tercapai," tuturnya.
Selain itu, perlu dikembangkan skema insentif yang menarik bagi investor, baik bersifat tarif serta kemudahan perizinan. Oleh karenanya, ia menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah memudahkan proses perizinan dengan lebih cepat.
