Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awalludin menyebut sebanyak 194 ribu nomor induk kependudukan (NIK) bakal dinonaktifkan sementara pada Maret 2024. Salah satu penyebabnya, pemilik NIK tersebut tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta.
"Data awal kita 194 ribu itu tetap data valid tinggal diverifikasi. Kita terus melakukan sosilisasi, data ini bisa berkurang atau bertambah nantinya," ujar Budi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, (4/5/2023).
Budi menyebut selain tak lagi tinggal di Jakarta, terdapat data ganda hingga ada yang meninggal tidak dilaporkan. Oleh karenanya, kebijakan menonaktifkan sementara NIK ini untuk menertibkan sistem administrasi di Jakarta.
Selain itu, kebijakan ini akan membuat sejumlah program yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat tepat sasaran. Terutama dalam program bantuan sosial.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan 194 ribu NIK yang bakal dinonaktifkan ini diperoleh dari laporan RT dan RW. Ia meyakini angka tersebut bakal tersebut bertambah.
"Mereka (RT/RW) sangat mendukung kegiatan ini, para pinjaman online (pinjol) itu, mereka menyecar pak RT atau RW karena merasa ber-KTP di sana, karena memang datanya gak ada. Ini dalam rangka menertibkan, untuk datanya akurat dan tidak salah lagi," jelasnya.
