Melindungi WNI dari Tindak Penyanderaan

Arpan Rahman    •    Kamis, 20 Sep 2018 18:31 WIB
perlindungan wniwni disandera abu sayyaf
Melindungi WNI dari Tindak Penyanderaan
Tiga WNI yang bebas dari penyanderaan Abu Sayyaf (kemeja biru) bertemu dengan keluarga di kantor Kemenlu RI, Rabu 19 September 2018. (Foto: Dok.Kemenlu RI).

Jakarta: Jangan bayangkan perairan di kawasan selatan Filipina yang bergelombang tenang akan tergambar aman-damai bagaikan adegan penutup dalam film aksi Bourne Legacy (2012). Ketika mantan agen spionase CIA Jason Bourne bersama pasangannya berhasil diselamatkan oleh nelayan di atas sebuah kapal yang berlayar melalui laut yang sunyi. 
 
Banyak nelayan Indonesia menjadi korban keganasan perompakan di wilayah ini. Sejak 2016, sebanyak 34 WNI diculik oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan, 13 WNI di antaranya berprofesi nelayan yang disandera dari perairan Sabah, Malaysia.
 
Bukan hanya WNI, warga negara asing asal Eropa dan Amerika pernah juga jadi korban penyekapan. Malah tak jarang mereka tewas dipenggal saat uang tebusan yang diminta penculik tak kunjung dibayarkan.
 
Bajak laut 'gadungan'
 
Jalur maritim yang terbentang antara tiga negara -- Indonesia-Malaysia-Filipina -- terbilang rawan menjadi lokasi pelbagai aksi bajak laut gadungan. Disebut 'gadungan' karena para pelaku sejatinya kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan Bangsa Moro di Filipina selatan, bebas dari pemerintah yang berkuasa di Manila.
 
Kendati sebenarnya perundingan damai antara pihak pemberontak dengan kubu pemerintah secara resmi sudah ditandatangani sejak 24 Januari 2014 di Kuala Lumpur. Namun beberapa faksi sempalan dari Front Pembebasan Islamis Moro (MILF) tidak mengakui perdamaian tersebut dan terus bersikeras angkat senjata.
 
Komplotan itu bertingkah brutal dan bertindak layaknya teroris lokal. Seperti Abu Sayyaf terdiri dari kumpulan pemberontak setempat yang mencari dana guna membiayai perjuangan bersenjata mereka. Bahkan sebagian grup garis keras mengaku sebagai afiliasi dari militan Islamic State (ISIS) yang beroperasi di Asia Tenggara.
 
"Konflik di Filipina selatan sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada apa yang selama ini tampak di permukaan," kata Reu Montecillo, mantan ketua Mindanao People Caucus (MPC) asal kota Iligan, saat ditemui Medcom.id di Davao, Filipina selatan, pada 2014.
 
Mindanao, pulau terbesar paling selatan Filipina, menjadi medan perang yang sarat dengan kiprah sejumlah pejuang gerilya. Geografinya yang berbukit-bukit, lembah terbentang, untaian pegunungan, dan penuh hutan belantara merupakan persembunyian mereka yang nyaman.
 
Itulah pulau di mana penduduknya sering menepuk dada dengan bangga sambil menyebut mereka hidup di negeri bawah angin. Sembari menepis fakta bahwa sebutan 'Land Below the Wind' adalah julukan bagi Sabah, Malaysia.
 
Ancaman navigasi internasional
 
Terlepas dari konflik domestik di Filipina selatan, ancaman bagi navigasi internasional kini sudah menuai imbasnya, hingga meminta bayaran terlalu mahal. Sewajarnya pemerintah Indonesia mengajak Malaysia dan Filipina duduk bersama guna mengkaji ulang kerja sama trilateral di perairan ketiga negara. Supaya aksi penyanderaan nelayan Indonesia di perairan Filipina selatan dapat dihentikan.
 
Setidaknya ada tujuh cara yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah trilateral. Pertama, patroli antarpasukan Angkatan Laut tiga negara itu harus dilakukan lebih ketat dan rutin dalam kerangka kerja sama keamanan. Kemudian, ciptakan sistem peringatan dini sepanjang jalur maritim yang rawan bahaya.
 
Periksa keamanan perairan bagi kapal-kapal nelayan yang akan melintas. Serukanlah kepada mereka yang hendak berlayar agar bergerak dalam konvoi seperti sebuah armada.
 
Pastikan bahwa nafkah pencarian ikan cukup hasilnya bagi semua awak sipil bahari yang kebanyakan hanyalah kaum masyarakat marjinal, baik di Indonesia, Malaysia, maupun di Filipina. Keenam, bila dipandang perlu, lakukan pengawalan resmi setiap saat sebagai perlindungan. Terakhir, niatkanlah semua upaya itu demi kebaikan: murni atas nama kemanusiaan.


(FJR)