Bagian Sulit dalam Perdamaian Timur Tengah

Arpan Rahman    •    Selasa, 25 Jul 2017 13:27 WIB
israel palestinapalestina israel
Bagian Sulit dalam Perdamaian Timur Tengah
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri), Presiden AS Donald Trump (tengah) dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Trump Global News)

Metrotvnews.com, New Jersey: Titik panas Timur Tengah kembali dinyalakan Israel dan Palestina dalam sebuah konflik kekerasan.

Pertikaian bernuansa perebutan kedaulatan antara Israel dan Palestina terus berulang, bahkan sebelum kedua negara itu berdiri hampir seabad lalu.

Terlepas dari perselisihan di Yerusalem; perpecahan antara gerombolan pemberontak melawan pemerintah di Suriah, redupnya api terorisme kelompok militan Islamic State (ISIS) sesudah ditaklukkan tentara Irak di Mosul, agresi koalisi Teluk dengan senjata ke Yaman dan dengan blokade diplomatik kepada Qatar -- semuanya mewarnai dunia dengan luapan amarah dan lumuran darah.

Pemerintah Indonesia sedang berjuang di jalur diplomasi melalui Perserikatan Bangsa Bangsa demi meredakan ketegangan di Timur Tengah. Perjuangan itu seiring langkah Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang juga menghendaki perdamaian di kawasan Asia Barat.

Disitat kantor berita Daily News, Senin 24 Juli 2017, berikut pandangan Daniel Kurtzer, mantan Duta Besar AS untuk Israel dan Mesir. Profesor studi kebijakan Timur Tengah di Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, itu memberi opini tentang empat fakta yang dihadapi utusan khusus Presiden Donald Trump. 

Jason Greenblatt, utusan Trump dalam konflik Israel-Palestina, telah mengambil langkah awal yang kuat. Dia digambarkan sebagai pendengar yang baik. Bertemu sejumlah orang di pihak Israel maupun Palestina. Bekerja dengan tenang di balik layar demi menemukan titik kesepakatan. Berupaya mencegah krisis keamanan saat ini di Haram al-Sharif atau Bukit Bait Suci dari gejolak yang memanas.

Sejak Presiden Trump acap kali mengatakan bahwa tujuannya adalah mencapai "kesepakatan final" antara Israel dan Palestina, kita dapat berasumsi bahwa Pemerintah AS tidak terlibat dalam proses demi proses. Jika bersikeras terus maju, Trump dan para penasihatnya harus menghadapi empat realitas.

Artikulasi Tujuan

Pertama, Pemerintah AS harus mengartikulasikan apa tujuannya dalam upaya diplomasi ini. Sampai Trump mulai menjabat, jelas disebut solusi dua negara adalah saat Israel dan Palestina akan hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan. Bagaimanapun, Trump meragukan hal tersebut pada Februari -- saat dia mengungkapkan pandangan bahwa setiap hasil yang bisa diterima oleh kedua pihak akan dapat pula diterima olehnya: apakah satu negara, dua negara atau lainnya.

Ini bukan posisi yang berkelanjutan jika Trump benar-benar menghendaki para pihak terlibat negosiasi dalam beragam pendapat. Juga bukan posisi yang berkelanjutan kalau hanya demi meminta kedua belah pihak agar mendukung konsep "dua negara." Pasalnya, konsepsi masing-masing pihak akan solusi dua negara itu secara fundamental berbeda.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membayangkan sebuah negara Palestina tanpa militer, di mana kontrol keamanannya akan terus dipegang Israel. Di negara itu, Israel akan menarik yurisdiksinya, namun tidak dengan permukiman dan para penghuninya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas membayangkan sebuah negara layaknya negara-negara lain. Lengkap dengan berbagai pembatasan terhadap jenis pasukan keamanan dan persenjataan, dan keterlibatan pemantau serta pengamat internasional, namun tanpa kehadiran Israel. 

Teroris dan Pemukim

Tantangan kedua dan yang sama sulitnya bagi Greenblatt dan Pemerintah AS, adalah mengembangkan strategi untuk menangani kebiasaan buruk. Pemerintahan dan Kongres AS tampaknya bersatu dalam undang-undang (“Taylor Force Act”) yang akan mengurangi bantuan kepada Otoritas Palestina bila terus memberi menyalurkan dana ke sejumlah keluarga teroris. Gagasan di balik undang-undang yang diusulkan -- yang diambil dari nama ("Taylor") turis Amerika yang dibunuh seorang teroris Palestina -- adalah demi menunjukkan tekad AS menghadapi perilaku warga Palestina yang tidak disukainya.

Pertanyaannya, apakah Pemerintah dan Kongres AS berencana melakukan hal serupa terkait kelanjutan aktivitas permukiman Israel. Meskipun tidak ada kesetaraan moral antara terorisme dan permukiman, tumbuhnya permukiman itu terus menjadi hambatan signifikan dalam perjalanan menuju perdamaian.

AS bisa menahan bantuan kepada Israel berdasarkan dolar-dolar yang diinvestasikan Israel dalam aktivitas permukiman, termasuk infrastruktur, potongan pajak, insentif, dan sejenisnya. Dengan cara ini, akan ada tanggapan paralel Amerika yang signifikan terhadap perilaku yang menghambat kemajuan menuju penyelesaian politik.

Menangani Perusuh

Ketiga, AS harus memutuskan apa yang akan dilakukan terhada[ para perusuh di kedua belah pihak.

Ini rumit. Di sisi Palestina, Hamas dan organisasi Palestina lainnya telah ditunjuk sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Kebijakan AS sudah jelas, meski baru memiliki efek terbatas.

Para pembangkang Israel dari proses perdamaian pada umumnya tidak melakukan tindakan terorisme, seperti yang Hamas serta organ lainnya lakukan. Tapi mereka terlibat dalam tindakan yang sangat merusak proses perdamaian, termasuk aksi kekerasan atas warga sipil Palestina dan deretan properti. Meskipun ini masalah yang sangat sensitif bila ditangani secara politis, jika AS serius melakukan upaya perdamaian, perusuh dari kedua belah pihak perlu merasakan tekanan.

Poin keempat, timbul pertanyaan tentang proses: negosiasi bilateral, pembicaraan regional, konferensi internasional, atau apa? Sejauh ini, pemerintah tampaknya menyukai kombinasi pendekatan regional demi melibatkan negara-negara Arab dalam proses perdamaian (disebut "dari luar ke dalam") dan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial Palestina di wilayah Tepi Barat (disebut "dari bawah ke atas").

Pendekatan ini berguna tapi terbatas. Negara-negara Arab tidak akan "membebaskan" rakyat Palestina dalam kesepakatan damai dengan Israel. Sama pentingnya dengan perbaikan ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari Palestina, yang tidak menunjukkan kemajuan menuju penyelesaian politik permanen.


(WIL)