Mencegah Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban Perdagangan Manusia

Arpan Rahman    •    Senin, 17 Sep 2018 16:23 WIB
tkiwniperlindungan wni
Mencegah Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban Perdagangan Manusia
Deretan PRT asal Indonesia muncul dalam sebuah akun di situs Carousell. (Foto: Screengrab from Carousell).

Jakarta: Langkah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menuntut secara hukum dan mencantumkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan pemilik akun @maid.recruitment ke dalam daftar hitam sudah selayaknya diambil segera.
 
Lembaga pemerintah nondepartemen yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi seperti BNP2TKI, wajib melindungi semua Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
 
Dasarnya ialah penempatan PMI ke luar negeri sesuai dengan tugas pekerjaan yang jelas serta tertuang dalam perjanjian kerja untuk jenis jabatan dan pekerjaannya yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017.
 
Dari laporan sejumlah media, akun @maid.recruitment menawarkan pekerja migran dengan beragam wajah sejumlah pembantu rumah tangga yang diduga berasal dari Indonesia. Boleh jadi ini petunjuk ke arah perdagangan manusia yang terselubung dalam jaringan daring lowongan kerja menyediakan asisten rumah tangga (ART) atau pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Singapura.
 
Jadi wajar bila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberi peringatan keras terhadap pihak Singapura. Sekarang layak ditunggu bagaimana otoritas Negeri Singa mengambil sikap: apakah menempuh tindakan hukum atau membiarkan soal ini berlarut-larut hingga akan menguap begitu saja seiring waktu berlalu.
 
Menurut Manik Mehta dalam New Straits Times, edisi 25 Agustus 2018, nilai perdagangan manusia secara inheren bermasalah karena banyak fakta dan angka yang tidak terlacak. Namun Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) baru-baru ini mengatakan bahwa bencana perdagangan manusia berbentuk industri global berkisar sekitar USD1,5 miliar atau setara Rp22,3 triliun.
 
Sementara Badan PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memaparkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan serius dan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Setiap tahun, ribuan pria, wanita, dan anak-anak jatuh ke tangan para pedagang, di negara mereka sendiri dan di luar negeri. Hampir setiap negara di dunia dipengaruhi oleh perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, transit atau tujuan untuk para korban.
 
UNODC menjaga Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan protokolnya demi membantu negara dalam upaya menerapkan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang (Trafficking in Persons Protocol).
 
Di lingkup regional, dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, sudah tersedia Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Manusia (ACTIP). Mekanisme ini tentu dapat dipakai menurut kesesuaiannya dalam kasus yang kini terjadi.
 
Yusran Ranyta periset di Centre for International Law (CIL), National University of Singapore, dalam Asian Journal of International Law, Cambridge University, telah mencacah penilaian awal dari ACTIP dan jalan menuju adopsinya.
 
Dipaparkan Yusran bahwa adopsi dan pemberlakuan ACTIP menunjukkan kecenderungan yang sedang berkembang dalam praktik perjanjian ASEAN, terutama pada isu-isu kepedulian internasional dan regional, di mana kewajiban-kewajiban keras dan lunak digabungkan guna meminta ratifikasi negara-negara dan dengan demikian kemungkinan pemberlakuan secara tepat waktu dari instrumen mengikat tertentu.
 
Mewakili tren yang berkembang dalam praktik perjanjian ASEAN, konvensi ACTIP bisa dipelajari sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan upaya menilai kekuatan hukum dan implementasi yang efektif. Di titik inilah ihwal PMI di mancanegara bisa menjadi pintu masuk demi memberi lebih banyak jalan yang harus dilakukan guna meningkatkan efektivitas, termasuk resep mekanisme kepatuhan yang lebih kuat di kalangan anggota ASEAN, khusus sesuai bingkai hubungan bilateral Indonesia-Singapura.


(FJR)