Tiga Tahun Jokowi-JK, Kualitas Hidup Meningkat di Papua

   •    Selasa, 28 Nov 2017 14:51 WIB
papua
Tiga Tahun Jokowi-JK, Kualitas Hidup Meningkat di Papua
Presiden Joko Widodo meninjau Jalur Trans Papua sejauh 7 km di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 10 Mei 2017 (Foto: Antara).

Oxford: Kualitas hidup di Papua dan Papua Barat meningkat selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meroket dari 3,6 persen pada 2014 menjadi 9,2 persen pada 2016. 
 
Indeks Pembangunan Manusia pun naik menjadi 58 di Papua dan 62,2 di Papua Barat pada tahun 2016. Pada tahun 2014 IPM di kedua provinsi tersebut masih berada di 56,7 dan 61,2.
 
Hal tersebut disampaikan Jaleswari Pramodharwardani, Deputi V Kantor Staf Presiden saat berdiskusi bersama Lingkar Studi Papua-Persatuan Pelajar Indonesia (PPI-UK). 
 
"Papua kini telah berubah, masyarakat dapat merasakan geliat pembangunan di Papua," ucapnya di Inggris, Senin 27 November 2017. 
 
Jaleswari mengatakan, Presiden Jokowi menempatkan pembangunan di Papua sebagai program prioritas. 
 
Presiden juga berkomitmen untuk menyapa masyarakat Papua setidaknya tiga kali dalam satu tahun. "Sejak memimpin Indonesia pada 2014, Jokowi sudah 7 kali ke Papua," sebut Jaleswari yang mengawali karir sebagai peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu. 
 
Pemerintah pusat juga terus memacu pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Banyak akses jalan baru yang dibangun untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi. Presiden membangun jalan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. 
 
Jaleswari mengungkapkan pembangunan jalan dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, karena sulitnya mencapai akses kesehatan terdekat.
 
Infrastruktur yang baik juga dapat mempermudah putra-putri Papua berangkat ke sekolah. Selain itu, pembangunan jalan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat meningkat. 
 
"Pembangunan infrastruktur adalah pintu masuk untuk perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan bidang lainnya," ujarnya. 
 
Jaleswari mengakui masih ada beberapa daerah di Papua yang belum merasakan pembangunan infrastruktur, terutama daerah pedalaman dan pegunungan. Namun ia menegaskan bahwa Presiden memiliki komitmen yang sangat tinggi agar pembangunan di Papua dan Papua Barat dilakukan secara merata. 
 
"Pada setiap rapat di Istana mengenai Papua, Presiden selalu menegaskan ini kepada seluruh menteri dan jajaran," ujarnya. 
 
Arie Ruhyanto, Mahasiswa Program Doktoral University of Birmingham, Inggris, menilai pembangunan di Papua telah meningkat, namun isu internasionalisasi Papua tidak mereda. Desakan dari sejumlah kalangan agar Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia justru kian menguat, baik di dalam maupun di luar negeri.  
 
Oleh karena itu, pemerintah Jokowi-JK harus memerhatikan persoalan legitimasi negara di mata masyarakat Papua. "Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun harus membangun kepercayaan dari masyarakat Papua. Sehingga mereka benar-benar merasa menjadi bagian dari NKRI," ucap Arie yang merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada tersebut. 
 
Arie, yang juga salah satu pendiri Lingkar Studi Papua-PPI UK, menegaskan Presiden harus membangun Papua dan Papua Barat secara holistik dan komprehensif. Perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi hal penting, namun tidak serta merta dapat memulihkan kepercayaan terhadap negara. 
 
Selain melakukan pemerataan kesejahteraan di Papua, negara perlu lebih serius mengakui hak-hak masyarakat Papua, termasuk diantaranya melakukan penegakan HAM dan hak-hak adat budaya Papua. 
 
"Pemerintah pusat juga harus terus melakukan pendampingan kepada birokrasi di Papua sehingga mereka dapat melayani masyarakat lebih baik, dan jangan ada lagi warga Indonesia yang menyimpan prasangka negatif tentang orang Papua," ujarnya.
 
 
 
Penulis adalah Yohan Rubiyantoro, anggota Lingkar Studi Papua PPI-UK yang saat ini tengah melakukan studi di Inggris.



(FJR)