WHO Nilai Indonesia Mampu Perkuat Perlindungan Kesehatan Publik

   •    Jumat, 01 Dec 2017 16:49 WIB
WHO Nilai Indonesia Mampu Perkuat Perlindungan Kesehatan Publik
BPOM dan WHO menandatangi MoU Pilot Project mengenai pengawasan obat (Foto: PTRI Jenewa).

Jenewa: Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menilai Indonesia mampu memperkuat perlindungan kesehatan publik melalui pengawasan ketat.
 
Pada acara penandatanganan MoU Pilot Project 'Pelaporan Produk Obat di Bawah Standar dan Palsu' melalui aplikasi Smartphone antara Indonesia dengan World  di Jenewa 29 November 2017, Wakil Dirjen WHO untuk Akses Obat, Vaksin dan produk farmasi WHO, Dr. Mariangela Batista Galvao Simao menyampaikan pujiannya kepada Indonesia yang terus melakukan upaya penguatan perlindungan kesehatan publik melalui pengawasan yang lebih ketat dan sistematis terhadap peredaran bat di Indonesia.  
 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Ir. Penny K. Lukito, menegaskan  bahwa dengan ditandatanganinya MoU Pilot Project ini, diharapkan dapat mengawal langkah efektif bagi Badan POM ke depan dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap peredaran produk obat substandard dan palsu di Indonesia. 
 
"Sebagai anggota Steering Committee untuk WHO Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product, Perwakilan RI di Jenewa terus bekerjasama dalam upaya global untuk memerangi peredaran obat substandar dan obat palsu," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat 1 Desember 2017.
 
"Implementasi pilot project ini diharapkan dapat menghasilkan system pelaporan yang efektif  dan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap peredaran obat yang berkualitas di Indonesia," imbuh Dubes Hasan Kleib.
 
Pilot Project ini sejalan dengan Perpres No. 3 tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan akan melibatkan 127 tenaga kesehatan Rumah Sakit di 6 propinsi di pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Yogyakarta. 
 
Selain itu, Kepala Badan POM juga menjadi salah satu Panelis pada acara Peluncuran dan Diskusi Panel mengenai Buku Laporan WHO terkait obat di bawah standar dan Palsu yaitu 'study on the public and socioeconomic impact of substandard and falsified medical products and report on the who global surveillance and monitoring system for substandars and falsified medical products'.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan POM menegaskan pentingnya upaya pemberantasan obat palsu yang berbahaya, sebagai suatu ancaman kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat namun juga berdampak terhadap keamanan nasional terutama terkait aspek sosial dan ekonomi, baik ditingkat nasional, regional maupun global. 
 
Presiden Joko Widodo selama ini juga mendukung upaya pemberantasan obat palsu antara lain dengan diterbitkannya Perpres No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Pencanangan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal pada 3 Oktober 2017 lalu.
 
"Badan POM menyambut baik dan mendukung publikasi Studi WHO ini yang memberikan gambaran  jelas mengenai dampak peredaran obat palsu terhadap sosial ekonomi suatu negara," pungkas Kepala Badan POM Dr Penny Lukito. 
 
"Hal ini tentu saja bermanfaat bagi negara-negara anggota sebagai suatu benchmarking tool dalam melakukan studi serupa untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghitung dampak sosial ekonomi dari peredaran obat palsu di Indonesia, termasuk cost and benefit penguatan sistem regulatori dalam menjamin rantai suplai produk obat di Indonesia," tuturnya.
 
Upaya pemberantasan obat di bawah standar dan palsu tentunya tidak dapat dilakukan Badan POM sendiri, terlebih dengan tantangan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. 
 
Niat politik dan Kolaborasi yang efektif dengan stakeholder baik lintas sektor, masyarakat dan tenaga kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan pasien, tentunya sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan upaya pemberantasan obat palsu di Indonesia, dengan menjamin kualitas, keamanan dan khasiat obat yang beredar di Indonesia, dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat yang pada akhirnya bermuara dan sejalan dengan upaya global untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).

(FJR)