Penentang Kenaikan BBM Bertekad Lumpuhkan Paris

Arpan Rahman    •    Sabtu, 24 Nov 2018 17:29 WIB
politik prancis
Penentang Kenaikan BBM Bertekad Lumpuhkan Paris
Sekelompok demonstran menentang kenaikan harga BBM di Prancis. (Foto: AFP/File / PHILIPPE DESMAZES)

Paris: Demonstran yang telah memblokade sejumlah ruas jalan di Prancis dalam sepekan terakhir berupaya membuat aksi lanjutan. Mereka berencana membuat Paris, ibu kota dari Prancis, lumpuh total pada Sabtu 24 November 2018.

Aksi protes ini dipicu kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak bahan bakar minyak, terutama jenis diesel yang banyak digunakan warga Prancis. Meski awalnya hanya menentang kenaikan harga BBM, unjuk rasa meluas dan menyerang sosok Presiden Emmanuel Macron.

Pasukan keamanan Prancis bersiaga penuh atas aksi unjuk rasa lanjutan. Namun, mereka kesulitan memprediksi tempat dan waktu unjuk rasa terbaru, yang sebagian besar diikuti pedemo dari wilayah pegunungan dan kota-kota kecil di Prancis.

Sabtu pekan kemarin, hampir 300 ribu orang memblokade jalan raya, bundaran, akses menuju pertokoan dan stasiun pengisian bahan bakar di Prancis. Jumat kemarin, sekitar 5.000 orang menggelar aksi serupa.

"Saya berharap akan ada gelombang kuning," ucap salah satu tokoh unjuk rasa, merujuk pada warna rompi yang digunakan hampir semua demonstran. Dalam aturan di Prancis, setiap pengemudi wajib membawa rompi berwarna kuning di dalam mobil.

Tidak melarang aksi unjuk rasa, pemerintah Paris mengizinkan demonstrasi digelar di sebuah taman di samping Menara Eiffel. "Saya akan pergi ke Paris untuk berunjuk rasa. Memblokade jalan di kota kecil hanya membuat pengemudi kesal, tapi tidak mengganggu pemerintah," ucap Philippe, seorang pegawai perusahaan listrik negara, kepada kantor berita AFP.

Harga diesel di Prancis meningkat sekitar 23 persen dalam 12 bulan terakhir menjadi 1,51 euro atau setara Rp25 ribu per liter. AFP melaporkan itu merupakan titik tertinggi sejak awal 2000-an.

Macron menyalahkan harga minyak dunia atas kenaikan diesel di negaranya. Dia juga mengatakan pajak terhadap bahan bakar fosil diperlukan untuk mendanai investasi energi terbarukan.


(WIL)