Macron Undang PM Irak untuk Bicarakan Referendum Irak

Willy Haryono    •    Sabtu, 30 Sep 2017 11:58 WIB
konflik irak
Macron Undang PM Irak untuk Bicarakan Referendum Irak
Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah acara di Tallinn, Estonia, 29 September 2017. (Foto: JANEK SKARZYNSKI)

Metrotvnews.com, Paris: Presiden Emmanuel Macron mengundang Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi ke Prancis pada 5 Oktober 2017 untuk mendiskusikan referendum kemerdekaan Kurdi. Macron menawarkan bantuan kepada Irak untuk menurunkan ketegangan terkait referendum Kurdi. 

Dalam sebuah pernyataan resmi, kantor kepresidenan Macron mengatakan Prancis ingin "membantu Irak menurunkan ketegangan" setelah terjadinya referendum Kurdi pada Senin kemarin. 

Meski hasilnya tidak mengikat, referendum Kurdi berakhir dengan suara mayoritas menginginkan lepas dari Irak. Pemerintah pusat di Baghdad menilai referendum tersebut inkonstitusional. 

"Emmanuel Macron menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas Irak namun tetap mengakui hak-hak masyarakat Kurdi. Segala bentuk eskalasi harus dihindari," ujar kantor kepresidenan Prancis, seperti dikutip AFP, Jumat 29 September 2017.

"Dengan adanya prioritas melawan Daesh dan stabilitas Irak, maka semua warganya harus tetap bersatu," sambungnya, merujuk pada kelompok militan Islamic State (ISIS).

Baca: Presiden Turki: Kemerdekaan Kurdi dapat Picu Sanksi Besar

Sebagai respons dari berlangsungnya referendum, pemerintah pusat Irak memotong jalur udara Kurdi ke dunia luar, yang menjadikannya wilayah terisolasi.

Turki dan Iran, yang sama-sama memiliki masyarakat minoritas Kurdi, telah mengecam referendum di Irak. Amerika Serikat menyebut referendum di Irak sebagai aksi "unilateral" dan tidak memiliki kekuatan hukum. 

Sementara itu, Kepolisian Spanyol telah menyita lebih dari enam juta surat suara dan amplop beserta 100 kotak suara di sebuah kota di Catalonia, Kamis 28 September 2017. Aksi penyitaan menjadi upaya terakhir Madrid dalam memblokade referendum kemerdekaan.

Surat dan kota suara merupakan bagian dari sejumlah barang yang disita polisi saat pemerintah pusat Spanyol menekankan agar Catalonia, kawasan di wilayah timur laut, tidak menggelar pemungutan suara pada Minggu 1 Oktober mendatang.



(WIL)