Inggris Kehilangan Kursi di Pengadilan Internasional

Arpan Rahman    •    Selasa, 21 Nov 2017 18:00 WIB
politik inggrisinggrisbrexit
Inggris Kehilangan Kursi di Pengadilan Internasional
Proses pemungutan suara putaran pertama hakim Pengadilan Internasional di New York, AS, 13 November 2017. (Foto: AFP/JEWEL SAMAD)

New York: Inggris kehilangan wakilnya di Pengadilan Internasional, Senin 20 November 2017, untuk kali pertama sejak tribunal tersebut mulai bekerja pada 1946. Hal ini diniai sebuah kemunduran, yang dinilai sejumlah pengamat sebagai imbas dari berkurangnya pengaruh internasional Inggris usai keluar dari Uni Eropa.

Berbasis di Den Haag, Belanda, Pengadilan Internasional yang beranggotakan 15 negara merupakan badan peradilan utama PBB. Pengadilan ini berfungsi menyelesaikan perselisihan antarnegara.

Lima hakim pengadilan internasional dipilih setiap tiga tahun dan bertugas selama sembilan tahun.

Setelah empat putaran pemungutan suara, Ronny Abraham dari Prancis, Abdulqawi Ahmed Yusuf dari Somalia, Antonio Augusto Cancado Trindade dari Brazil, dan Nawaf Salam dari Lebanon, terpilih pada Kamis lalu di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.

Christopher Greenwood dari Inggris dan wakil India Dalveer Bhandari dipaksa maju ke putaran kedua untuk posisi krusi kelima. 

Tapi dukungan untuk Bhandari terus meningkat sedangkan Greenwood semakin berkurang. Akhirnya, Greenwood pun terdepak. 

"Kami tentu sjaa kecewa," ucap Duta esar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft. "Tapi ini adalah pertarungan kompetitif dengan enam kandidat yang sama kuat," cetusnya seperti dilansir TIME, Selasa 21 November 2017.

Dia mengatakan Inggris akan terus mendukung fungsi Pengadilan Internasional yang "sejalan dengan komitmen kami terhadap pentingnya peraturan hukum."

Sebelum pemungutan suara, surat kabar Inggris Guardian menuliskan bahwa "kehilangan perwakilan Inggris di pengadilan akan menjadi malapetaka politik internasional."

Tersingkirnya Greenwood "akan ditafsirkan sebagai pukulan terhadap posisi internasional Inggris pasca-Brexit," tulis surat kabar tersebut. Hal ini juga menunjukkan "pengaruh diplomatik yang semakin terbatas dari Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, di PBB."


(WIL)