Pendiri WikiLeaks Gugat Pemerintahan Trump

Arpan Rahman    •    Kamis, 24 Jan 2019 18:10 WIB
wikileakspemerintahan as
Pendiri WikiLeaks Gugat Pemerintahan Trump
Pendiri WikiLeaks Julian Assange menuntut Pemerintahan Amerika Serikat. (Foto: AFP).

London: Julian Assange mengajukan gugatan hukum melawan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara pelarian pendiri WikiLeaks itu di tempat perlindungan diplomatiknya di Kedutaan Besar Ekuador di London, Inggris, tampak semakin genting. 

Pengacara untuk sang aktivis Australia telah menyodorkan aplikasi mendesak ke Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) yang bermarkas di Washington. Tujuannya memaksa campur tangan pihak kejaksaan AS, mengharuskan mereka "membuka segel" segala tuduhan rahasia terhadapnya.

Langkah hukum ini upaya mencegah ekstradisi Assange ke AS di saat pemerintah baru Ekuador telah membuat masa tinggalnya di apartemen pusat London semakin tidak ramah.

Dia tinggal di flat Knightsbridge, dalam komplek Kedubes, sejak 2012 ketika dia melarikan diri dari proses ekstradisi di pengadilan tertinggi Inggris. Jaksa Swedia sudah membatalkan permintaan untuk mengekstradisi dia ke Stockholm karena penyelidikan kasus pemerkosaan.

Jika dia keluar, Assange kemungkinan menghadapi tuntutan menghina pengadilan karena melarikan diri dari urusan kehakiman Inggris. Namun, ketakutan utamanya adalah bahwa begitu ditangkap, pihak berwenang AS akan memulai proses ekstradisi baru terhadapnya dengan tuduhan pelanggaran keamanan.

Dipercayai bahwa jaksa penuntut Amerika menyelidiki Assange setidaknya sejak 2011, ketika sidang dewan juri dibuka dalam publikasi situs web bocoran itu tentang ratusan ribu kabel diplomatik AS, beserta sejumlah surat kabar internasional termasuk The Guardian.

IACHR memonitor hak asasi manusia di Amerika dan menimbang banding atas kasus-kasus individual. Pemerintahan Trump, bagaimanapun, telah memboikot pertimbangan itu baru-baru ini.

Pengaduan setebal 1.172 halaman oleh pengacara Assange menyerukan AS membuka segel tuduhan rahasia terhadapnya dan mendesak Ekuador menghentikan "kegiatan spionase" terhadapnya.

Baltasar Garzon, hakim Spanyol terkemuka yang mengejar diktator, teroris, dan bandar narkoba, adalah koordinator internasional tim hukum Assange. Dia katakan kasus ini melibatkan "hak untuk mengakses dan menyampaikan informasi secara bebas" yang telah digolongkan sebagai "bahaya".

Pemerintahan Trump menolak untuk mengungkapkan rincian tuduhan terhadap Assange, meskipun fakta bahwa sumber-sumber di Departemen Kehakiman AS telah mengkonfirmasi kepada media bahwa segalanya terkunci di bawah meterai.

"Bocoran bahwa AS telah memulai penuntutan terhadap Assange mengejutkan komunitas internasional", bunyi gugatan hukum ke IACHR, seperti dilansir dari laman Guardian, Kamis, 24 Januari 2019. Pemerintah AS "diharuskan memberi informasi mengenai apa tuduhan kriminal yang dikenakan kepada Assange sepenuhnya".

Aplikasi tersebut menuduh bahwa jaksa AS sudah mulai mendekati beberapa orang di AS, Jerman, dan Islandia dan mendesak mereka bersaksi melawan Assange dengan imbalan kekebalan dari tuntutan hukum.

Mereka yang didekati, dikatakan, termasuk orang-orang yang terkait dengan publikasi bersama WikiLeaks dengan media lain tentang diplomasi AS, Teluk Guantanamo, serta perang di Irak dan Afghanistan.

Pengacara Assange berkata,pemerintahan Trump telah menekan Ekuador menyerahkan Assange, membuat ancaman yang semakin terbuka. Pada Desember, New York Times melaporkan bahwa presiden baru Ekuador, Lenin Moreno mencoba bernegosiasi menyerahkan Assange ke AS. dengan imbalan "keringanan utang".

Aplikasi ini juga menyoroti apa yang dikatakannya sebagai "operasi spionase" terhadap Assange dalam Kedubes di London.


(FJR)