Penyelidik PBB Serukan Isu HAM Masuk Agenda KTT AS-Korut

Fajar Nugraha    •    Jumat, 08 Jun 2018 14:23 WIB
Amerika Serikat-Korea Utara
Penyelidik PBB Serukan Isu HAM Masuk Agenda KTT AS-Korut
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bisa membahas situasi HAM di Korut (Foto: AFP).

Jenewa: Penyelidik Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara (Korut) menyerukan agar isu HAM disertakan dalam pertemuan Amerika Serikat (AS)-Korea Utara minggu depan di Singapura, tentang denuklirisasi semenanjung Korea.
 
Penyelidik PBB Tomas Ojea Quintana mengatakan dia tidak percaya membicarakan situasi HAM di Korea Utara akan merongrong KTT. Sebaliknya, ia mengatakan pembicaraan semacam itu akan menguntungkan Korea Utara karena akan menunjukkan keinginan Korea Utara untuk menjadi negara yang normal.
 
Kepada VOA pada Kamis 7 Juni 2018 Quintana mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengambil sikap yang sangat kuat mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara, jadi dia percaya dan berharap Presiden Amerika Donald Trump akan menindaklanjuti hal ini dalam pembicaraannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
 
"Kalau tidak, itu akan menjadi kekeliruan. Pertama jika isu hak asasi manusia tidak dibahas dalam perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea, saya pikir perundingan tidak mungkin menghasilkan perjanjian yang abadi," kata Tomas Ojea Quintana, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat 8 Juni 2018.
 
Ojea mengatakan sejarah menunjukkan bahwa mengabaikan HAM bertentangan dengan kepentingan semua orang.
 
"Isu HAM disisihkan 25 tahun yang lalu ketika kesepakatan kerangka kerja dibuat untuk membekukan pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Utara. HAM juga ditinggalkan lagi dalam pembicaraan enam pihak belum lama ini," tuturnya.
 
"Proses-proses itu, meskipun tujuannya baik, tetapi tidak berhasil. Jadi, agar proses baru ini berhasil, pendapat saya yang sederhana sebagai pelapor HAM adalah bahwa dialog hak asasi manusia harus dimasukkan karena merupakan bagian dari diskusi. Hak asasi manusia serta keamanan dan perdamaian saling terkait, dan sekarang inilah situasi di mana kita bisa membuktikannya," tambahnya.
 
Korea Utara dianggap memiliki salah satu rekam jejak hak asasi manusia terburuk di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh pemerintah negara itu memperluas pelanggaran berat hak asasi manusia, beberapa dianggap merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 
Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran hak atas pangan, kerja paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Sebuah laporan pada 2014 mendapati antara 80.000 sampai 120.000 orang ditahan di kamp-kamp tahanan politik.
 


(FJR)


Kontroversi Jaket Ibu Negara AS saat Kunjungi Detensi Imigrasi

Kontroversi Jaket Ibu Negara AS saat Kunjungi Detensi Imigrasi

11 hours Ago

Melania Trump mengejutkan dunia dengan mengunjungi migran anak di perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko…

BERITA LAINNYA