RI Jalani Pengkajian Putaran Kedua Konvensi Anti-Korupsi PBB

Sonya Michaella    •    Selasa, 07 Nov 2017 12:06 WIB
pbb
RI Jalani Pengkajian Putaran Kedua Konvensi Anti-Korupsi PBB
Menkumham RI Yasonna Laoly di Wina, Austria. (Foto: Dok. PTRI Wina)

Metrotvnews.com, Wina: Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Darmansjah Djumala, menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di Conference of State Parties (COSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menjadi penting karena salah satunya adanya agenda pertemuan juga membahas review atau pengkajian implementasi Konvensi PBB Anti- Korupsi.

"Proses review merupakan mekanisme untuk meninjau sejauh mana negara pihak telah mengimplementasikan UNCAC serta memberikan rekomendasi bagi negara dimaksud terkait optimalisasi implementasi konvensi tersebut. Saat ini Indonesia sedang menjalani proses review putaran kedua," ungkap Dubes Djumala, seperti keterangan tertulis dari PTRI Wina kepada Metrotvnews.com, Selasa 7 November 2017.

Dubes Djumala juga menerangkan bahwa dari review terhadap Indonesia pada putaran pertama tahun 2010, rekomendasi yang diperoleh telah dilaksanakan antara lain dalam bentuk penyusunan Rancangan Undang-Undang, yakni RUU KUHAP, RUU Tipikor, RUU Bantuan Hukum Timbal Balik dan RUU Ekstradisi.

Reformasi di bidang legislasi nasional tersebut sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Nawacita dalam rangka reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengemukakan sikap Indonesia yang memilih untuk terbuka, begitupun negara lain untuk mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Selama ini, negara-negara korban seperti Indonesia, mengalami kesulitan dalam upaya perampasan aset karena sikap kaku dan kurang kooperatif negara-negara yang dimintai bantuan dalam kerja sama pelacakan dan pengembalian terpidana Tipikor dan aset-asetnya.



"Seharusnya perbedaan sistem hukum tidak menjadi kendala bahkan pendekatan yang perlu diambil adalah menjembatani perbedaan sistem hukum tersebut demi keberhasilan kerja sama intenasional sejalan dengan semangat UNCAC," kata Yasonna.

Namun, di sisi lain, Yasonna juga menghargai dan mengakui negara-negara pihak yang telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya terhadap yurisdiksi yang telah melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi atas permintaan Indonesia.

Ia mengingatkan seluruh delegasi di Konferensi mengenai berbagai upaya para pelaku tipikor yang menggunakan segala cara untuk
melepaskan diri dari jerat hukum dan melindungi aset hasil korupinya.

Para pelaku yang telah divonis pidana oleh pengadilan di Indonesia berupaya untuk menggunakan forum- forum internasional seperti arbitrase untuk mendapatkan putusan dari forum tersebut yang menguntungkan mereka dan kemudian menggunakan putusan arbitrase tersebut untuk mengesampingkan bahkan membatalkan putusan pidana dari pengadilan Indonesia.

Indonesia mengimbau agar negara-negara tidak terkecoh oleh upaya-upaya licik serupa dan perlunya kerjasama internasional yang lebih erat dalam memastikan tidak ada pelaku korupsi dan aset-asetnya yang dapat berlindung di belahan dunia manapun.





(FJR)