Resmi Ditahan, Mantan Ketua Parlemen Catalonia Menunggu Jaminan

Arpan Rahman    •    Jumat, 10 Nov 2017 15:56 WIB
referendum catalonia
Resmi Ditahan, Mantan Ketua Parlemen Catalonia Menunggu Jaminan
Carme Forcadell dituduh melakukan penghasutan, pemberontakan, dan penyalahgunaan dana publik. (Foto: AFP).

Madrid: Manttan Ketua parlemen Catalonia yang dipecat sudah diperintahkan ditahan, pada Kamis 9 November. Dakwaan terhadapnya karena dorongan kontroversial daerahnya untuk kemerdekaan dari Spanyol Ia menunggu pembayaran uang jaminan 150.000 euro.

Carme Forcadell dan lima deputi lainnya tampil di muka Mahkamah Agung Spanyol atas tuduhan penghasutan, pemberontakan, dan penyalahgunaan dana publik. Ancaman dijatuhi hukuman penjara maksimum 30 tahun -- sebab membantu upaya penarikan diri anggota parlemen Catalonia.

(Baca: Mantan Ketua Parlemen Catalonia Muncul di Mahkamah Agung Spanyol).

Mereka dicurigai sudah mengikuti "strategi terpadu demi mendeklarasikan kemerdekaan", sebelum deklarasi resmi pada 27 Oktober. Gerakan ini memperdalam krisis politik Spanyol yang paling serius dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Deklarasi itu dibatalkan Rabu oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. Hakim Agung Pablo Llarena memerintahkan satu anggota parlemen Catalonia dibebaskan. Namun empat lainnya kecuali Forcadell harus membayar 25.000 euro dalam waktu seminggu guna menghindari hukuman penjara.

Krisis Catalonia telah memaksa ratusan bisnis memindahkan usaha ke luar wilayah timur laut Spanyol yang kaya-raya itu dan menyebabkan kegelisahan di Uni Eropa yang masih menghadapi keputusan mengejutkan Inggris untuk meninggalkan blok tersebut.

Pada Rabu, sebuah pemogokan massal yang dilakukan di Catalonia oleh sebuah serikat pro-kemerdekaan memicu kekacauan perjalanan yang meluas. Aksi memutus jalan raya utama Spanyol menuju Prancis dan seluruh Eropa serta mengganggu kereta api dari Barcelona ke Paris, Marseille, dan Lyon.

Pihak berwenang mengatakan sekitar 150.000 orang terkena dampaknya.

Melemahnya Eropa

Didorong oleh tokohnya, Carles Puigdemont, para pemimpin Catalonia memilih buat mengumumkan kemerdekaan sepihak dari Spanyol setelah melanjutkan referendum yang dilarang pada 1 Oktober.

Kaum separatis mengatakan, 90 persen pemilih minta kemerdekaan. Namun para kritikus menyatakan bahwa pendukung pro-persatuan telah memboikot sebuah plebisit yang melanggar konstitusi Spanyol.

Sebagai tanggapan, Pemerintah Perdana Menteri Mariano Rajoy membekukan otonomi Catalan, membubarkan parlemen dan pemerintahannya, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baru pada 21 Desember mendatang.

Seorang hakim di Madrid, pekan lalu, memerintahkan agar delapan anggota pemerintahan Puigdemont dipecat karena peran mereka dalam upaya pemisahan diri.

Juru bicara Forcadell berkata kepada wartawan bahwa sebagai ketua parlemen Catalan dia tidak "memiliki kebebasan untuk menghentikan pemungutan suara" di ruang kemerdekaan.

Di luar pengadilan, Kamis, sekelompok kecil pemrotes berkumpul, membentangkan spanduk melawan kemerdekaan.

Tampak juga beberapa pendukung separatis, menghadapi seruan oposisi "Penjara untuk Puigdemont!"

Puigdemont dan empat mantan menteri Catalan berada di pengasingan yang terpaksa di Belgia. Mereka dijadwalkan hadir di hadapan hakim, pekan depan, setelah Madrid mengeluarkan surat perintah Uni Eropa demi mengekstradisi mereka.

Pemimpin terguling berusia 54 tahun itu sudah mangkir dari sebuah panggilan untuk dihadapkan ke depan hakim di Madrid. Ia katakan bahwa dirinya menginginkan jaminan bahwa dia akan menerima pengadilan yang jujur dan adil.

Kehadirannya di ibu kota Uni Eropa Eropa telah menimbulkan beberapa ketakutan akan memicu ketegangan komunal di Belgia. Menyusul separatis Flemish di koalisi yang berkuasa di negeri itu berbicara untuk mendukung kemerdekaan Catalan.

"Blok tersebut melawan segala bentuk separatisme yang melemahkan Eropa," ujar Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, yang berada di Spanyol,  seperti disitat AFP, Jumat 10 November 2017.

Tindak pidana bukan tahanan politik

Puigdemont dalam sepucuk surat kepada surat kabar Catalan El Punt Avui menyerukan "pembebasan tahanan politik yang ditahan oleh pemerintah Spanyol".

Dia mencuit bahwa Forcadell harus "tidur di penjara karena menggelar debat demokratis".

Namun, Amnesty International menulis di Twitter bahwa para menteri yang dipenjara tidak dapat dianggap sebagai "tahanan politik, karena mereka dituduh melakukan tindakan yang mungkin merupakan tindak pidana".

Catalonia, wilayah yang terdiri dari 7,5 juta orang yang menyumbang seperlima dari PDB Spanyol, terbagi atas kemerdekaan.



(FJR)