Panel Kofi Annan Minta Myanmar Tutup Kamp Rohingya

Willy Haryono    •    Jumat, 17 Mar 2017 15:44 WIB
rohingya
Panel Kofi Annan Minta Myanmar Tutup Kamp Rohingya
Kofi Annan berbicara di jenewa, Swiss, via video conference di Yangon, Myanmar, 16 Maret 2017. (Foto: Reuters)

Metrotvnews.com, Jenewa: Myanmar harus membiarkan Muslim Rohingya pulang dari pelarian, dan juga segera menutup deretan kamp tak layak huni di Rakhine. Demikian disampaikan sebuah panel yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan. 

Lebih dari 120 ribu orang, sebagian besar Rohingya, tinggal di tempat penampungan sementara untuk orang terpinggirkan (IDP) sejak konflik komunal meletus di Rakhine pada 2012. 

"Sudah waktunya mereka (Myanmar) menutup kammp dan membiarkan orang-orang di sana, terutama yang sudah menjalani proses verifikasi kewarganegaraan, untuk mendapatkan akses kebebasan bergerak dan hak status warga negara," tutur Annan kepada Reuters via sambungan telepon dari Jenewa, Swiss, Kamis 16 Maret 2017. 

Ratusan orang terpinggirkan, "yang kepulangannya harus berlangsung aman, harus direlokasi segera sebagai langkah awal dari niat baik (pemerintah Myanmar)," sambung panel itu. 

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan menyambut baik proposal panel Kofi Annan. 

Panel Kofi Annan juga mendesak Myanmar mempertimbangkan kembali program memverifikasi Rohingya untuk mendapat status kewarganegaraan. Selain itu, Myanmar juga diminta memastikan Rohingya tidak dibatasi ruang geraknya. 

Sejumlah Rohingya mengeluhkan sistem pos pemeriksaan di Rakhine yang membatasi ruang gerak mereka. 

Beberapa bulan setelah mengambil alih kekuasaan dari junta militer, Suu Kyi menunjuk Annan pada Agustus untuk memimpin komisi penasihat. 

Para panelis Kofi Annan diminta mencari solusi untuk masalah di Rakhine dalam kurun waktu satu tahun. Proposal terbaru dari panel akan menjadi ujian bagi Suu Kyi, apakah peraih Nobel Perdamaian itu memang berniat menyelesaikan masalah Rohingya. 

Sementara itu Uni Eropa meminta PBB segera mengirim tim pencari fakta ke Rakhine.


(WIL)