PBB Sebut Larangan Niqab di Prancis Langgar HAM

Arpan Rahman    •    Rabu, 24 Oct 2018 16:11 WIB
pbbpolitik prancis
PBB Sebut Larangan Niqab di Prancis Langgar HAM
Seorang wanita menggunakan niqab. (Foto: AFP/Miguel Medina)

Paris: Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut larangan menggunakan niqab -- salah satu jenis pakaian Muslimah -- di Prancis merupakan pelanggaran HAM. Komite HAM PBB meminta Prancis untuk mengkaji ulang larangan tersebut.

Prancis juga diminta untuk memberikan kompensasi kepada wanita yang pernah diseret ke jalur hukum atas larangan niqab pada 2012. Komite HAM PBB menilai Prancis tidak dapat memberikan alasan kuat mengenai pelarangan tersebut.

"Secara khusus. Komite tidak yakin terhadap klaim Prancis bahwa melarang penutup wajah adalah hal penting dalam sudut pandang keamanan," ujar pernyataan resmi Komite HAM PBB, seperti dilansir dari media Mirror, Selasa 23 Oktober 2018.

Paris diberi waktu 180 hari untuk melapor kepada Komite HAM PBB mengenai langkah apa saja yang sudah dibuat terkait larangan niqab. PBB menilai larangan tersebut dapat membuat wanita pengguna niqab takut keluar rumah.

Larangan mengenakan niqab di ruang publik Prancis mulai diberlakukan pada April 2011. Pengguna niqab dapat dikenai denda 150 euro (setara Rp2,6 juta) atau diwajibkan mengikuti pendidikan kewarganegaraan Prancis.

Saat larangan diberlakukan, presiden Prancis saat itu Nicolas Sarkozy berkata, "Saya menegaskan bahwa burqa tidak dapat diterima di Prancis." Burqa adalah jenis lain dari pakaian Muslimah.

"Di negara ini, kita tidak dapat menerima wanita yang seperti terpenjara, terputus dari kehidupan sosial, kehilangan semua identitas. Itu bukan konsep kebebasan negara kita," sebut Sarkozy kala itu.


(WIL)