Uni Eropa Masih Memusuhi Kelapa Sawit

Fajar Nugraha    •    Jumat, 19 Jan 2018 18:41 WIB
kelapa sawituni eropa
Uni Eropa Masih Memusuhi Kelapa Sawit
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir (Foto: Fajar Nugraha).

Jakarta: Parlemen Uni Eropa memutuskan untuk mengeluarkan kelapa sawit dari daftar energi terbarukan. Hal ini dianggap sebagai kampanye hitam dari Uni Eropa.
 
"Indonesia menyesalkan keputusan parlemen Eropa untuk keluarkan kelapa sawit dari bio diesel. Kita melihatnya bahwa ini menunjukkan masih ada kampanye hitam di Uni Eropa terhadap kelapa sawit," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Jumat 19 Januari 2018. 
 
 
"Walau keputusan ini belum keputusan final karena ini masih harus lewat beberapa proses termasuk komisi Uni Eropa. Menlu sudah rencana komunikasi dengan Menlu Uni Eropa dan kita berencana sampaikan kembali posisi dan pandangan kita terkait kelapa sawit terhadap seluruh anggota UE," tegasnya.
 
Menurut Arrmanatha hasil voting ini adalah langkah proteksionis dari Uni Eropa. "Namun berbagai macam riset yang ada menunjukkan keputusan ini merupakan bertujuan proteksionis dan menutup diri," jelasnya.
 
Arrmanatha menambahkan keputusan ini juga tidak mehdukung upaya masyarakat internasional untuk capai target SDGs 2030, khususnya soal pengentasan kemiskinan. 
 
Padahal kelapa sawit penting bagi Indonesia dalam capai target SDGs karena dari sekitar 17 juta lebih orang yg bergantung dalam industri kelapa sawit. Keputusan ini tidak sejalan dengan upaya global untuk diversifikasi sumber energi yang berkelanjutan.
 
Pada 17 Januari lalu, Parlemen Eropa telah menyepakati revisi terhadap arah kebijakan energi terbarukan (Renewable Energy Directive/RED). Parlemen Eropa menargetkan kontribusi dari produksi biogas dan biolikuid minyak sawit dalam perhitungan konsumsi energi negara anggota Uni Eropa akan menjadi nol sejak 2021.
 
 
Hasil voting ini merupakan bagian dari prosedur legislatif umum yang dimulai dengan usulan dari legislatif komisi Uni Eropa dan terdiri dari tiga tahap pembahasan.
 
Namun demikian hasil pembicaraan ini masih bisa mengalami perubahan sebelum Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa memberikan persetujuan.
 
Adapun pengecualian terhadap penggunaan biofuel konvensional menggambarkan adanya pandangan bahwa mereka tidak berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca akibat adanya aktivitas pengalihan lahan tidak langsung (ILUC).



(FJR)