Spanyol Ancam Tahan 700 Wali Kota Pendukung Kemerdekaan Catalan

Arpan Rahman    •    Kamis, 14 Sep 2017 14:08 WIB
politik spanyol
Spanyol Ancam Tahan 700 Wali Kota Pendukung Kemerdekaan Catalan
Protes warga Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Madrid: Kejaksaan Spanyol, pada Rabu 13 September, memerintahkan penyelidikan kriminal terhadap lebih dari 700 wali kota seluruh Catalan. Mereka diduga mendukung referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dinilai ilegal oleh otoritas Madrid.
 
Langkah tersebut meningkatkan tekanan pada para pejabat Catalan satu hari sebelum kawasan pro-separatis itu secara resmi mulai kampanye referendumnya di pelabuhan Laut Mediterania, Tarragona.
 
Murka atas keputusan penyelidikan, asosiasi kota Catalan meminta semua wali kota di wilayah tersebut agar melakukan demonstrasi di Barcelona, pada Sabtu mendatang. Demi menunjukkan "penolakan terhadap sistem peradilan Spanyol yang memeriksa setelah media, surat suara, kotak suara dan sekarang wali kota".
 
"Kejaksaan memerintahkan wali kota yang setuju untuk membantu tahap pemungutan suara diajukan ke pengadilan sebagai tersangka resmi. Jika mereka tidak patuh, maka "diperintahkan penangkapan mereka," menurut salinan keputusan yang diperoleh AFP, 14 September 2017.
 
Presiden Catalan pro-kemerdekaan, Carles Puigdemont, menjuluki langkah tersebut "kekejaman menakutkan dari demokrasi". Ia mengatakan akan menghadiri demonstrasi Sabtu.
 
Pemerintahan pro-separatis Catalonia sudah meminta kepada 948 wali kota daerah-daerah kaya di wilayah timur laut guna menyediakan fasilitas bagi tempat pemungutan suara untuk referendum.
 
Sejauh ini, 712 kota yang sebagian besar lebih kecil dari kabupaten telah sepakat untuk berpartisipasi, menurut sebuah daftar yang diposting di situs Asosiasi Kabupaten Catalonia Peduli Kemerdekaan (AMI) yang mewakili 750 kota.
 
"Mereka mau menangkap kita! Mereka gila!," David Rovira, wali kota pro-separatis L'Espluga de Francoli, sebuah kota berpenduduk 3.800 jiwa, mengatakan kepada AFP melalui telepon. Seraya menambahkan bahwa Madrid "tidak menawarkan apapun" untuk menenangkan tuntutan Catalonia akan otonomi yang lebih besar.
 
Jordi Turull, juru bicara pemerintah Catalan, mengatakan kepada wartawan bahwa para eksekutif akan mendukung wali kota di wilayah tersebut dan "menghormati keputusan mereka".
 
Keputusan itu dikeluarkan sehari setelah kejaksaan memerintahkan polisi di Catalonia menyita kotak suara, selebaran pemilihan, dan benda-benda lainnya yang bisa digunakan dalam referendum.
 
Jaksa telah mengajukan pengaduan resmi terhadap Puigdemont dan anggota pemerintahannya atas rencana referendum. Menuduh mereka melakukan pembangkangan sipil, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana publik -- yang terakhir diancam hukuman penjara hingga delapan tahun.
 
Pada Rabu, situs referendum resmi ditutup setelah perintah pengadilan, kata kepolisian Garda Guardia, yang mendorong Puigdemont untuk segera menyetel alamat sebuah situs baru.
 
'Jangan pergi'
 
Pemerintah konservatif Perdana Menteri Mariano Rajoy sudah berjanji melakukan segalanya dengan kekuatan demi menghentikan referendum. Ia berpendapat bahwa konstitusi 1978 di Spanyol menetapkan: pemerintah daerah tidak dapat meminta referendum kemerdekaan.
 
Rajoy, pada Rabu, mendesak warga Catalan untuk memboikot referendum tersebut.
 
"Jika ada yang mendesak Anda untuk pergi ke tempat pemungutan suara, jangan pergi, karena referendum tidak boleh diadakan, itu akan menjadi tindakan yang benar-benar ilegal," katanya, seperti disitir Sbs.com.au, Kamis 14 September 2017.
 
Mahkamah Konstitusi Spanyol telah menangguhkan undang-undang referendum yang dilacak dengan cepat melalui parlemen daerah Catalonia pekan lalu. Namun pemerintah Catalan bersumpah untuk terus menggelar pemungutan suara.
 
Otoritas Catalan secara rutin mengabaikan keputusan pengadilan karena mereka tidak mengakui legitimasinya.
 
Dalam komentar publik pertamanya sejak pemerintah Catalan menandatangani sebuah dekrit yang menyerukan referendum, Raja Spanyol Felipe VI mengatakan hak semua orang Spanyol akan ditegakkan melawan "siapapun yang melangkah keluar dari hukum konstitusional dan undang-undang".
 
Namun, profesor hukum Konstitusi Javier Perez Royo berkata, akan sulit bagi pemerintah untuk menghentikan referendum jika sejumlah besar warga Catalan tidak mematuhi hukum dan memberikan suara.
 
Kekhawatiran ekonomi
 
Catalonia, yang kira-kira seukuran Belgia dan menyumbang sekitar seperlima dari hasil ekonomi Spanyol, telah memiliki kekuatan signifikan mengenai hal-hal vital seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.
 
Namun kekhawatiran ekonomi Spanyol dibubuhi persepsi bahwa daerah tersebut membayar lebih banyak pajak daripada yang diterima dalam investasi dan transfer dari Madrid. Selain telah mendorong upaya pemisahan diri dari politik sampingan Catalan ke tahap lebih serius.
 
Ratusan ribu warga Catalan berkumpul, pada Senin, di Barcelona pada hari nasional mereka demi menuntut pemisahan wilayah dari Spanyol dan mendukung hak untuk memilih.
 
Satu spanduk besar di protes tersebut berbunyi: "Selamat tinggal Spanyol".
 
Jajak pendapat menunjukkan bahwa suku Catalan terpecah-belah mengenai kemerdekaan. Namun, lebih dari 70 persen menginginkan sebuah referendum diadakan buat menyelesaikan masalah tersebut, serupa dengan referendum yang diadakan di Skotlandia pada 2014.



(FJR)