Amnesty: Resolusi Kuat Dibutuhkan untuk Atasi Masalah Rohingya

Willy Haryono    •    Selasa, 05 Dec 2017 16:18 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Amnesty: Resolusi Kuat Dibutuhkan untuk Atasi Masalah Rohingya
Pengungsi Rohingya menanti bantuan makanan di kamp Kutupalong, Bangladesh, 4 Desember 2017. (Foto: AFP/ED JONES)

Jenewa: Organisasi non-pemerintah Amnesty International menyerukan adanya "resolusi kuat" terkait perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine State. 

Masalah Rohingya ini menjadi sorotan dalam pertemuan khusus Dewan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan berlangsung Selasa 5 Desember 2017 di Jenewa, Swiss. 

Operasi militer Myanmar di Rakhine telah memaksa sekitar 620 ribu warga Rakhine -- sebagian besar dari mereka Rohingya -- melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar beralasan operasi ini bertujuan memburu kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA.

Kekerasan terbaru di Rakhine dipicu serangan ARSA ke sejumlah pos polisi di perbatasan Myanmar.

Menjelang pertemuan di Jenewa, Amnesty meminta semua anggota Dewan HAM PBB untuk terus menekan Myanmar. PBB menuduh Myanmar sedang melakukan pembersihan etnis di Rakhine. 

"Dewan (HAM PBB) harus menghasilkan resolusi kuat yang mengirimkan pesan tegas kepada pemerintah Myanmar dan militernya, bahwa perlakuan buruk mereka terhadap Rohingya harus diakhiri," tutur James Gomez, Direktur Regional Amnesty untuk Asia Tenggara dan Pasifik, seperti dikutip AFP.

Dalam edisi terbarunya, surat kabar Global New Light of Myanmar mengklaim situasi terkini di kawasan mulai berangsur normal.

Kunjungan Paus Fransiskus

Dewan HAM PBB jarang menggelar sesi khusus. Pertemuan ini baru bisa digelar atas permintaan setidaknya satu per tiga dari 47 negara anggota.

Sementara itu setelah negosiasi berbulan-bulan, Myanmar dan Bangladesh akhirnya menandatangani perjanjian pada 23 November untuk merepatriasi pengungsi Rakhine dalam kurun dua bulan. Namun sejumlah grup HAm mengatakan kondisi Rakhine masih belum kondusif jika Rohingya dipulangkan.

Pertemuan Dewan HAM PBB berlangsung sepekan setelah Paus Fransiskus mengunjungi Myanmar dan Bangladesh. 

Fransiskus tidak mengucapkan kata "Rohingya" saat bertemu pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Ia menyebut tindakan itu diperlukan agar Myanmar mau mendengarkan saran darinya.

Namun saat di Bangladesh, Fransiskus menggunakan kata "Rohingya" ketika menemui sejumlah pengungsi.

 


(WIL)