Potensi Indonesia Menjadi Pusat Digitalisasi Patut Dikembangkan

Fajar Nugraha    •    Kamis, 14 Sep 2017 16:23 WIB
indonesia-pbb
Potensi Indonesia Menjadi Pusat Digitalisasi Patut Dikembangkan
Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib bersama Sekjen ITU Houlin Zhao (Foto: Dok. PTRI Jenewa).

Metrotvnews.com, Jenewa: Indonesia Bahas Komitmen Kerja sama teknologi informasi komunukasi (TIK) dengan ITU (the International Telecommunication Union). 
 
Indonesia menggarisbawahi peran penting ITU dalam penyediaan program-program kerja nyata sebagai organisasi internasional yang berperan sentral dalam pengembangan dan inovasi sektor telekomunikasi, teknologi dan telekomunikasi bagi kepentingan ekonomi dan sosial komunitas global. 
 
Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam kesempatan pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal ITU, Houlin Zhao di Markas Besar ITU di Jenewa pada 11 September 2017.
 
"Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan besar digitalisasi maupun pusat ekonomi digital. Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk keempat terbesar di dunia, nilai potensi ekonomi digital Indonesia pada 2020 akan mencapai 130 miliar dollar AS. Di balik potensi tersebut, Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri dalam hal mengatasi kesenjangan digital, mengingat 237 juta populasi Indonesia tersebar di hampir 17.000 pulau," ujar Dubes Hasan Kleib, dalam keterangan tertulis PTRI Jenewa, yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 14 September 2017.  
 
Sekjen ITU Houlin Zhao sepakat sepenuhnya atas potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital. Menurut Sekjen Zhao, Indonesia memiliki seluruh kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi global player utama industri TIK yang tercermin dari pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK Indonesia. 
 
Zhao pun menyampaikan keinginannya untuk lebih lanjut mengeksplorasi dan memperkuat hubungan dan kerja sama antara ITU dengan Indonesia pada sektor teknologi informasi komunikasi.
 
"Rasio tenaga kerja profesional di bidang TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial, juga patut dipandang penting," tutur Sekjen Zhao. 
 
Dubes Kleib secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas fasilitasi ITU yang memungkinkan Indonesia memperoleh perpanjangan masa penggunaan/filing orbit satelit Indonesia yaitu filing satelit PALAPA-C3-K pada slot orbit 118 BT, PALAPA-PAC-C pada slot orbit 146 E dan PALAPA PAC-KU 146. 
 
Adapun Sekjen Zhaoi menyatakan langkah tersebut tidak lebih dari upaya menjembatani kesenjangan pengisian orbit satelit bagi kepentingan pembangunan negara-negara berkembang yang selama ini cenderung didominasi atau direservasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu meskipun secara aktual mereka sendiri belum terlihat menempatkan device satelitnya pada titik orbitnya. 
 
Kleib yang sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI juga menyampaikan apreasiasi atas kerja sama yang baik antara tim ITU dengan Pemri atas keberhasilan penyelenggaraan Regional Preparatory Meeting (RPM) untuk kawasan Asia Pasifik pada bulan Maret 2017 di Bali, sebagai rangkaian dari 5 pertemuan kawasan untuk persiapan pertemuan ITU World Telecommunication Development Conference (WTDC) 2017 di Buenos Aires pada bulan Oktober 2017.
 
Kembali Dubes Kleib menegaskan peluang kerja sama yang dapat digalang dengan ITU sebagai badan TIK terkemuka dalam sistem PBB. "ITU merupakan mitra penting Indonesia dalam peningkatan kapasitas sektor TIK Indonesia," imbuhnya. 
 
Oleh karena itu, keinginan Sekjen ITU untuk dapat berkunjung ke Indonesia pada awal 2018 merupakan kesempatan baik untuk memobilisasi momentum pengembangan sektor TIK Indonesia ke tingkat yang lebih mapan. 
 
Apalagi kemajuan dan pembangunan TIK merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia dimana penguatan ketersediaan layanan pada sektor TIK yang dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. 



(FJR)