Presiden Polandia Tolak UU Restrukturisasi Pengadilan

Arpan Rahman    •    Selasa, 25 Jul 2017 14:20 WIB
polandia
Presiden Polandia Tolak UU Restrukturisasi Pengadilan
Presiden Polandia Andrzej Duda akan tolak RUU restrukturisasi pengadilan (Foto: Krakow Post).

Metrotvnews.com, Warsawa: Presiden Polandia Andrzej Duda mengeluarkan pengumuman mengejutkan bahwa dia akan memveto dua dari tiga rancangan undang-undang restrukturisasi pengadilan kontroversial yang baru-baru ini disahkan parlemen.
 
Desakan veto akan memaksa semua hakim Mahkamah Agung mengundurkan diri dan pemerintah yang diberi kuasa untuk mengganti mereka langsung ketimbang Dewan Kehakiman, badan pakar hukum yang saat ini bertugas memilih hakim.
 
Dilansir Krakow Post, Senin 24 Juli 2017, Duda mengatakan, meski dia setuju pengadilan harus direformasi, namun harus menjadi "reformasi yang bijaksana."
 
Secara khusus, presiden keberatan untuk meningkatkan kekuasaan Jaksa Agung Zbigniew Ziobro. 
 
Awal pekan ini, dia juga menuntut kenaikan mayoritas suara parlemen yang diperlukan untuk mengonfirmasi para hakim. Ia sudah mengeluhkan tidak diajak urun rembug mengenai RUU tersebut.
 
Setelah RUU ini dijadwalkan terbit, Duda mengatakan bahwa dia akan menandatangani sebuah RUU ketiga yang memberi Ziobro kekuatan untuk memilih kepala pengadilan setempat dan secara lebih ketat memandu kasus-kasus mereka.
 
Namun demikian, veto tersebut tidak terduga. Pasalnya, reformasi Pengadilan didukung oleh partai PiS Law and Justice, yang mendukung Duda. Sekaligus akan meningkatkan kekuasaan mereka atas Mahkamah Agung.
 
Veto Presiden menjadi kemenangan besar bagi ribuan rakyat yang sudah turun ke jalan-jalan di Polandia setiap hari selama lebih dari sepekan guna memprotes RUU ini. Mereka berpendapat bahwa reformasi tersebut akan mengikis pemisahan kekuasaan dengan memberi PiS keleluasaan untuk mencengkeram Pengadilan dengan anggotanya sendiri.
 
RUU tersebut juga telah dikritik oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE). Di saat mana Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans mengancam akan memicu pasal 7 EU untuk kali pertama menghukum Polandia dengan sanksi.



(FJR)