Intelijen Inggris Bantah Tuduhan Menyadap Trump

Fajar Nugraha    •    Jumat, 17 Mar 2017 19:30 WIB
inggris
Intelijen Inggris Bantah Tuduhan Menyadap Trump
Gedung Putih tuduh mantan Presiden Barack Obama sadap Donald Trump (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, London: Badan Intelijen Komunikasi Inggris (GCHQ) mengeluarkan bantan yang jarang dilakukan. Hal ini terkait tuduhan spionase yang dilakukan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
 
Tuduhan tersebut pertama kali dilontarkan oleh komentator media, Hakim Andrew Napolitano. Spionase yang dituduhkan itu, dikabarkan terjadi saat Trump masih belum dilantik.
 
"Tuduhan terbaru yang dilayangkan oleh Hakim Andrew Napolitano mengenai GCHQ diminta untuk menyadap Trump, adalah kebohongan belaka," ujar Juru Bicara GCHQ, seperti dikutip AFP, Jumat 17 Maret 2017.
 
"Apa yang dituduhkan itu sangat menggelikan dan sudah sepantasnya diabaikan," imbuh juru bicara tersebut.
 
Kepada AFP GCHQ menyebutkan bahwa tidak biasanya mereka melontarkan komentar ke publik. Tetapi untuk masalah ini mereka harus bersuara karena kasusnya sangat tidak biasa.
 
Inggris dan Amerika Serikat,-bersama dengan Australia, Kanada dan Selandia Baru,- merupakan bagian dari aliansi kerja sama intelijen 'Five Eyes' yang dibentuk pada Perang Dunia II.
 
Pada 4 Maret lalu Donald Trump menuduh mantan Presiden Barack Obama telah melakukan plot penyadapan seperti pada kasus 'Nixon/Watergate'. Hal tersebut menurut Trump, sudah melanggar hukum.
 
Kemudian, Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer mengulang tuduhan tersebut, dengan mengutip laporan dari Fox News yang disertai pula dengan komentar Napolitano. 
 
Dalam laporan Fox itu, Napolitano mengklaim bahwa 'Tiga sumber intelijen memberikan informasi kepada Fox News bahwa Obama melanggar aturan' untuk memerintahkan spionase.
 
"Dia (Obama) tidak menggunakan NSA, dia tidak menggunakan CIA, tidak pula menggunakan FBI dan tidak menggunakan Kementerian Kehakiman," sebut Napolitano dan mengungkapkan bahwa Obama menggunakan jasa GCHQ.
 
Anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik pada akhirnya akhirnya menyelidiki klaim tersebut. Tetapi mereka tidak menemukan adanya bukti yang mendukung tuduhan itu.



(FJR)