Pengadilan Prancis Putuskan Nicolas Sarkozy Harus Diadili

Arpan Rahman    •    Kamis, 25 Oct 2018 20:13 WIB
prancis
Pengadilan Prancis Putuskan Nicolas Sarkozy Harus Diadili
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy harus diadili atas dana gelap dalam kampanye pemilu. (Foto: AFP).

Paris: Pengadilan banding Prancis memutuskan pada Kamis bahwa mantan Presiden Nicolas Sarkozy harus diadili atas tuduhan pendanaan gelap dari kampanye Pemilu Presiden 2012 yang gagal.
 
Sarkozy, 63, akan mengajukan banding atas putusan itu sebelum Cour de Cassation, pengadilan banding akhir Prancis, demikian para pengacaranya mengatakan Kamis. Kasus ini menjadi salah satu dari beberapa masalah hukum yang telah menyeret politisi sayap kanan itu sejak ia menanggalkan jabatan.

"Pengadilan banding Paris menolak argumen dari tim hukum Sarzkozy yang berupaya menghindari hukuman publik yang berpotensi memalukan dari pengadilan serta hingga satu tahun penjara jika dinyatakan bersalah," ujar Hakim ketua, seperti dikutip AFP, Kamis, 25 Oktober 2018.
 
Jaksa penuntut mengklaim Sarkozy menghabiskan hampir USD51 juta atas pencalonan pemilihan presiden yang mewah -- hampir dua kali lipat batas hukum 22,5 juta euro -- melalui faktur palsu.
 
Sarkozy marah mengecam tuduhan itu, berdalih dia tidak menyadari penipuan oleh eksekutif di perusahaan hubungan masyarakat Bygmalion, yang juga menghadapi persidangan bersama akuntan dan mantan pejabat partainya UMP.
 
Tim pembelanya juga berpendapat bahwa politisi itu sudah diberi sanksi untuk dana kampanye berlebihan oleh Dewan Konstitusi Prancis pada 2013.
 
Tapi keputusan itu melibatkan hanya 364.000 euro dari pengeluaran melebih batas, dan keluar sebelum bocoran "urusan Bygmalion" dan tagihan palsu.
 
Eksekutif Bygmalion serta Jerome Lavrilleux, wakil manajer kampanye Sarkozy 2012, telah mengakui adanya penipuan dan akuntansi palsu.
 
Sarkozy adalah presiden dari 2007 hingga kekalahannya oleh rival Sosialis Francois Hollande pada 2012. Tokoh sayap kanan itu sudah menghadapi masalah hukum di beberapa pengadilan.
 
Dia juga dituntut dengan korupsi dan penyelewengan jabatan karena diduga menawarkan untuk membantu hakim mendapatkan pekerjaan pensiun premium sebagai imbalan dari informasi rahasia tentang kasus lain.
 
Penyelidikan itu memberinya perbedaan yang meragukan pada 2014 sebagai mantan presiden Prancis pertama yang akan dibawa ke tahanan polisi.
 
Dia juga telah dituduh oleh mantan anggota rezim Moamer Kadhafi bahwa dia menerima jutaan uang diktator Libya yang dibunuh untuk kampanye presiden pertama dirinya pada 2007 -- klaim yang dibantah keras Sarkozy.
 
Dia mencoba maju kembali tahun lalu, mengambil alih pimpinan Partai Republik, dan berharap menjadi kandidat presiden, hanya untuk kalah dari mantan perdana menteri Francois Fillon yang takluk dalam pilpres oleh Emmanuel Macron.
(FJR)