Mantan Presiden Catalonia Mengutuk Serangan Yudisial Brutal

Arpan Rahman    •    Selasa, 07 Nov 2017 19:07 WIB
referendum catalonia
Mantan Presiden Catalonia Mengutuk Serangan Yudisial Brutal
Presiden Catalonia yang digulingkan, Carles Puigdemont (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Brussels: Presiden Catalonia yang digulingkan, Carles Puigdemont, menuding pihak berwenang Spanyol melakukan "serangan peradilan brutal" terhadap anggota pemerintah yang digulingkan. Ia mengaku khawatir, mereka tidak akan menerima pemeriksaan yang jujur di pengadilan Spanyol.
 
Menulis di Guardian, Puigdemont mengatakan, peradilan itu bentuk "kemarahan kolosal" bahwa dia dan 13 rekannya diselidiki mengenai berbagai kemungkinan tuduhan. Termasuk penghasutan dan pemberontakan sehubungan dengan peran mereka dalam deklarasi kemerdekaan, bulan lalu.
 
"Hari ini, para pemimpin demokrasi ini dituduh melakukan pemberontakan dan menghadapi hukuman paling berat yang mungkin dilakukan berdasarkan hukum pidana Spanyol; sama seperti kasus terorisme dan pembunuhan: 30 tahun penjara," katanya, seperti dilansir Guardian, Selasa 7 November 2017.
 
Puigdemont meragukan bahwa dirinya dan rekan-rekannya akan mendapatkan "persidangan yang adil dan independen" dan meminta "pengawasan dari luar negeri" demi upaya membawa krisis Catalan ke sebuah kesimpulan politis dan bukan peradilan.
 
Dia bubuhkan: "Negara Spanyol harus menghormati apa yang telah dikatakan berkali-kali selama tahun-tahun soal terorisme: mengakhiri kekerasan dan kita dapat membicarakan segalanya. Kami, pendukung kemerdekaan Catalan, tidak pernah memilih untuk melakukan kekerasan, tapi sebaliknya. Sekarang kami menemukan sebuah kebohongan bahwa semuanya sudah selesai untuk didiskusikan."
 
Mantan pemimpin Catalan itu melarikan diri ke Brussels dengan beberapa rekan kabinetnya, pekan lalu. Beberapa jam sebelum Jaksa Agung Spanyol mengumumkan akan mencoba untuk mengajukan tuntutan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan dana publik terhadap mereka.
 
Pada Kamis, seorang hakim pengadilan nasional memerintahkan pemenjaraan delapan politisi Catalan. Sehari kemudian, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan Uni Eropa untuk Puigdemont dan empat sekutunya.
 
Pada malam Ahad, seorang hakim Belgia memberi lima pembebasan bersyarat. Mereka akan muncul perdana di muka pengadilan pada 17 November ketika seorang hakim akan memutuskan apakah melaksanakan surat perintah penangkapan.
 
Kondisi pembebasan itu, termasuk larangan mereka meninggalkan Belgia sampai dihadapkan di pengadilan tingkat pertama di Brussels, akhir bulan ini. Proses ekstradisi kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan, ada wacana yang berkembang atas kehadiran Puigdemont di Belgia, menyebabkan pemerintah koalisi negara tersebut mendapat kesulitan serius.
 
Menteri Luar Negeri Belgia, Didier Reynders, pada Senin mendesak rekan-rekannya untuk mengawal krisis Catalan. Menyusul seruan dari beberapa tokoh politik senior Belgia kepada Perdana Menteri Charles Michel, bersama dengan Uni Eropa, agar berbuat lebih banyak demi menjaga Puigdemont dan mantan menteri-menterinya tidak dipenjarakan.
 
Pemerintah Spanyol telah membantah anggapan bahwa keputusan untuk memenjarakan delapan politisi Catalan bermotif politik. Jumat lalu, Menteri Pendidikan, Inigo Mendez de Vigo, menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh hakim.
 
"Ada pemisahan kekuasaan di Spanyol dan apa yang terjadi kemarin berada di ranah sistem peradilan dan di luar jangkauan pemerintah," kilahnya.



(FJR)