Skandal Pedofil Gulingkan Pemerintahan Islandia

Arpan Rahman    •    Sabtu, 16 Sep 2017 15:59 WIB
islandia
Skandal Pedofil Gulingkan Pemerintahan Islandia
Perdana Menteri Islandia Bjarni Benediktsson (Foto: DW).

Metrotvnews.com, Reykjavik: Koalisi yang berkuasa di Islandia rontok disapu gelombang amarah atas skandal pedofil. Perdana menteri telah menyerukan pemilu ulang dalam jangka dua tahun.
 
Perdana Menteri Islandia Bjarni Benediktsson, pada Jumat 15 September, meminta pemilu secepatnya menyusul seorang anggota koalisi yunior menyatakan keluar dari pemerintahan yang baru berjalan sembilan bulan.
 
Partai Masa Depan Cerah yang berhaluan moderat mengatakan terjadi "pelanggaran kepercayaan yang serius" setelah muncul tuduhan bahwa perdana menteri berusaha menutupi peran ayahnya dalam membersihkan sebuah catatan kriminal dalam kasus pedofil.
 
Benediktsson berkata, Islandia harus mengadakan pemilu pada November.
 
"Kami telah kehilangan mayoritas dan saya tidak melihat apapun yang mengindikasikan bahwa kami dapat memperoleh itu kembali. Saya menyerukan sebuah pemilu," kata Benediktsson kepada wartawan, seperti disitir Deutsche Welle, Sabtu 16 September 2017.
 
Partai Kemerdekaan yang menaunginya, Partai Reformasi, dan Partai Masa Depan Cerah membentuk sebuah koalisi dengan mayoritas tipis setelah pemilu Oktober yang digelar sesudah mantan perdana menteri mengundurkan diri lantaran diterpa skandal rekening penggelapan pajak yang terungkap dalam bocoran Panama Papers. Partai Masa Depan Cerah memiliki empat kursi di parlemen.
 
Memulihkan kehormatan
 
Skandal tersebut berkaitan dengan ayah Benediktsson, Benedikt Sveinsson. Sang ayah menulis sepucuk surat rekomendasi kepada seorang pedofil yang dihukum berdasarkan hukum Islandia. Aturan tersebut memungkinkan para terhukum diberi ampun guna "memulihkan kehormatan mereka" dan menerima kembali sejumlah hak.
 
Undang-undang itu memerlukan surat dukungan dari tokoh-tokoh yang berwibawa buat menghapus catatan kriminal.
 
Pada 2004, Hjalti Sigurjon Hauksson, seorang teman Sveinsson, dihukum karena memperkosa anak tirinya hampir setiap hari selama 12 tahun. Dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
 
Partai Masa Depan Cerah menuduh perdana menteri dan menteri kehakiman berusaha menyembunyikan surat itu dari publik sampai diketahui, pada Kamis 14 September. Menteri Kehakiman mengaku telah menginformasikan ke perdana menteri soal surat tersebut pada bulan Juli.
 
Kasus itu memicu perdebatan tentang undang-undang untuk merehabilitasi narapidana, terutama para pedofil yang dihukum.
 
"Orang-orang berbicara tentang kekerasan yang dialami oleh wanita dan anak-anak. Orang-orang bersuara saat pelaku pelanggaran yang dihukum mengetuk pintu teman mereka untuk meminta bantuan," kata Asosiasi Hak-hak Perempuan Islandia dalam sebuah pernyataan.
 
Benediktsson -- mantan menteri keuangan -- juga disebut dalam Panama Papers karena memiliki rekening di luar negeri.



(FJR)