Hambat Referendum Kemerdekaan Catalan, Spanyol Tebar Ancaman Hukum

Arpan Rahman    •    Jumat, 08 Sep 2017 18:40 WIB
politik spanyol
Hambat Referendum Kemerdekaan Catalan, Spanyol Tebar Ancaman Hukum
Warga Catalonia ingin memisahkan diri dari Spanyol (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Madrid: Pemerintah pusat Spanyol bergerak, pada Kamis 7 September, mengacaukan rencana kawasan timur laut Catalonia untuk mengadakan referendum kemerdekaan. Seiring langkah otoritas hendak mengadili anggota parlemen daerah tersebut yang mendukung pemungutan suara.
 
Sebuah kampanye telah lama berlangsung untuk kemerdekaan oleh sekelompok politisi Catalan. Mereka, yang memegang mayoritas di parlemen regional -- pada Rabu, memutuskan setuju menggelar pemungutan suara. Tujuannya memisahkan diri dari Spanyol, yang dijadwalkan pada 1 Oktober.
 
Pengadilan Konstitusional, otoritas hukum tertinggi Spanyol dalam urusan tata negara, menunda undang-undang referendum, pada Kamis. Majelis hakim akan menilai apakah pemilu tersebut melanggar konstitusi.
 
Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan sebelumnya bahwa dia sudah mengajukan pengaduan ke pengadilan agar mengumumkan referendum tersebut ilegal. Konstitusi menyatakan Spanyol tidak dapat dipecah-belah.
 
"Referendum ini tidak akan dilanjutkan," katanya, seperti disitir, AFP, Jumat 8 September 2017.
 
Dari langkah terpisah, pada Kamis, kantor jaksa penuntut negara Spanyol mengatakan akan mengajukan tuntutan pidana kepada anggota dewan parlemen Catalan yang mengizinkan pemungutan suara.
 
Anggota parlemen Catalan berkata, mereka siap dipenjara karena masalah ini.
 
Jaksa penuntut umum, Jose Manuel Maza, mengaku kepada wartawan bahwa dia juga telah meminta pasukan keamanan supaya menyelidiki persiapan pemerintah Catalan untuk mengadakan referendum. Bisa saja melibatkan pencetakan selebaran atau menyiapkan tempat pemungutan suara.
 
Guru, polisi, dan petugas administrasi --  termasuk pegawai negeri sipil -- dapat berisiko didenda atau kehilangan pekerjaan mereka bila mengikuti pemilu atau mengambil bagian dalam kegiatan lain yang dianggap membantu pemungutan suara.
 
Jajak pendapat menunjukkan perdebatan mengenai kemerdekaan di wilayah tersebut hampir berakhir. Mereka yang memilih untuk tetap bersatu dengan Spanyol sedikit melebihi jumlah 'independentistas' (warga yang menuntut kemerdekaan). Mayoritas orang Catalan menginginkan hak buat mengadakan referendum.
 
Perasaan campur aduk 
 
Warga Barcelona, pada Kamis, mengalami perasaan campur-aduk tentang kemungkinan referendum.
 
"Takkan pernah sah jika tidak disepakati oleh pemerintah," kata desainer interior berusia 53 tahun, Laurent Legard. "Ini bukan jalan yang benar," cetusnya.
 
Dolores, resepsionis berusia 55 tahun yang menolak menyebut nama keluarganya, tidak setuju. "Kami senang -- kami telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Ini benar-benar demokrasi yang memungkinkan orang memberi pendapat mereka tentang bagaimana mereka ingin hidup dan bagaimana warga menginginkan negara mereka," katanya.
 
Aduan Perdana Menteri Rajoy ke pengadilan untuk memblokir referendum kemerdekaan sekarang, dan dalam pemungutan suara 2014 agar tidak memisahkan diri dari Spanyol telah menimbulkan keresahan di kawasan industri.
 
Setiap tindakan keras atas nama pemerintahnya buat menghentikan pencetakan liflet atau menyita kotak suara bisa memicu keresahan sosial.
 
Gubernur Catalan, Carles Puigdemont, mengatakan bahwa hasil referendum akan mengikat, tidak peduli apa pun hasilnya. Analis mengatakan partisipasi yang rendah akan membahayakan legitimasi hasilnya.
 
Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dalam jangka waktu 48 jam setelah pemungutan suara menghasilkan "Ya", demikian termaktub pada undang-undang referendum.



(FJR)