Kekerasan di Rakhine Berisiko Merusak Kemajuan Demokrasi Myanmar

Arpan Rahman    •    Kamis, 28 Sep 2017 14:01 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Kekerasan di Rakhine Berisiko Merusak Kemajuan Demokrasi Myanmar
Bocah pengungsi dari wilayah Rakhine berupaya menyeberang ke Bangladesh (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Naypyidaw: Menteri Negara Inggris untuk Asia dan Pasifik Mark Field mengatakan, kepada Aung San Suu Kyi bahwa pemerintahnya harus mengindahkan seruan PBB agar menghentikan kekerasan terhadap minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar. Atau dunia akan melihat 'kegagalan' reformasi demokratis negara tersebut baru-baru ini.

Mark Field, bertemu Suu Kyi di Naypyidaw sebelum mengunjungi Negara Bagian Rakhine, pusat dari apa yang disebut PBB sebagai kampanye "pembersihan etnis" yang telah mengusir hampir setengah juta orang.
 
Pertemuan tersebut dilakukan saat pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa pihaknya akan mengelola semua properti dan lahan yang terbakar. Pengumuman itu meningkatkan kekhawatiran tentang kelangsungan hidup pengungsi yang kembali ke rumah mereka.
 
Field, yang berjumpa pejabat Myanmar dan mengunjungi sebuah kamp pengungsi di Rakhine, menyebut situasi itu sebagai "sebuah tragedi yang mutlak dan tidak dapat diterima."
 
"Selama pertemuan saya dengan penasihat negara Aung San Suu Kyi dan yang lainnya, saya sangat menekankan perlunya Burma (nama Myanmar di masa lalu) buat mengindahkan seruan Dewan Keamanan supaya mengakhiri kekerasan dan mengizinkan akses kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan bantuan," kata Field dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran pada Rabu malam 27 September.
 
"Burma telah mengambil langkah maju dalam beberapa tahun terakhir, namun krisis kekerasan dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Rakhine berisiko menggagalkan kemajuan itu," katanya seperti disitat Telegraph, Kamis 28 September 2017.
 
Field dan Alistair Burt, seorang menteri yang mewakili Kantor Luar Negeri dan Departemen Pembangunan Internasional, akan terbang ke Bangladesh melakukan pembicaraan dengan sejumlah badan bantuan dan pejabat pemerintah, hari ini.
 
Badan-badan bantuan mengatakan 480.000 pengungsi etnis Rohingya meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh sejak militer meluncurkan apa yang diklaimnya sebagai operasi anti-teroris pada 25 Agustus. Jumlah tersebut merupakan pelarian terbesar manusia dalam waktu singkat sejak beberapa dekade, dan telah disetarakan dengan genosida 1994 di Rwanda.
 
Pemerintah Burma berkata bahwa militernya menanggapi serangkaian serangan oleh kelompok militan Rohingya yang menyebabkan beberapa petugas keamanan tewas.
 
Pengungsi yang tiba di Bangladesh telah menggambarkan sebuah kampanye sistematis pembakaran rumah, pembunuhan, dan pemerkosaan oleh tentara dan gerombolan pemain hakim sendiri yang dipimpin oleh pejabat pemerintah setempat.
 
Ketakutan tentang pembersihan etnis semakin diperumit pada Rabu ketika pemerintah Myanmar mengatakan akan memikul tanggung jawab membangun kembali daerah yang porak-poranda akibat pembakaran rumah-rumah.
 
"Menurut undang-undang, lahan yang terbakar menjadi lahan yang dikelola pemerintah," Win Myat Aye, Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali Myanmar, mengatakan dalam sebuah pertemuan di Sitwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, menurut surat kabar Global New Light of Myanmar.
 
Perwakilan badan-badan PBB akan diizinkan mengunjungi negara bagian Rakhine di Myanmar pada Kamis untuk kali pertama sejak eksodus besar dimulai.
 
"Akan ada perjalanan yang diadakan oleh pemerintah, mungkin besok, ke Rakhine," kata Stephane Dujarric, juru bicara PBB. "Kami berharap di atas segalanya bahwa ini adalah langkah pertama menuju akses yang lebih jauh dan lebih luas ke wilayah ini," pungkasnya.



(FJR)