Kabila Belum Tandatangani Kesepakatan Akhiri Kekuasaan di Kongo

Arpan Rahman    •    Minggu, 01 Jan 2017 14:14 WIB
konflik kongo
Kabila Belum Tandatangani Kesepakatan Akhiri Kekuasaan di Kongo
Seorang warga Kongo di hadapan poster Joseph Kabila (Foto: Reuters)

Metrotvnews.com, Kinshasa: Sebuah kesepakatan telah ditandatangani untuk mengakhiri pemerintahan selama 15 tahun dipimpin Joseph Kabila di Republik Demokratik Kongo. Tetapi Presiden sendiri belum membubuhkan tanda tangannya.
 
Para menteri senior mendukung kesepakatan, yang akan memberi tempat Kabila tetap dalam jabatannya sampai pemilihan umum dilaksanakan pada akhir 2017.
 
Negeri ini telah menghadapi krisis sejak Kabila gagal mundur di awal Desember, ketika mandatnya berakhir. Pemilu seharusnya diadakan pada November lalu, dan puluhan orang tewas dalam aksi protes sejak itu.
 
Setelah komisi pemilihan membatalkan pemilu yang semula telah dijadwalkan, beralasan sulit mengorganisir logistik dan keuangan, Kabila membentuk pemerintahan transisi dengan 74 anggota dan mengatakan pemilu akan diselenggarakan pada 2018.
 
Utusan Kabila dan penentangnya sejak lama Etienne Tshisekedi sudah tersumbat dalam perundingan yang ditengahi oleh para pemimpin Gereja Katolik sejak 8 Desember.
 
Tidak seorang pun yang menandatangani kesepakatan final, tapi perwakilan dari kedua belah pihak mengatakan kedua tokoh itu akan menaruh nama mereka dalam perjanjian transisi nanti.
 
Sementara itu, anggota pemerintah dan pihak oposisi sudah menandatangani kesepakatan di menit-menit akhir 2016.
 
"Hari ini, kami senang mengarahkan sebuah kompromi politik," kata Uskup Agung Marcel Utembi, mengepalai badan gereja yang dimediasi pembicaraan, seperti dilansir BBC, Minggu (1/1/2017).
 
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kabila memimpin pemerintah transisi sampai pemilu yang harus diselenggarakan pada akhir 2017. Selama periode itu, seorang politisi oposisi akan menjadi perdana menteri.
 
Dokumen ini menyatakan bahwa Kabila tidak akan mengincar jabatan ketiga. Konstitusi melarang dia melakukannya, tetapi yang oposisi takutkan ialah Kabila mungkin mencoba untuk mengubah aturan yang memungkinkan dia buat maju lagi dalam pemilu.
 
Uskup Agung Marcel Utembi melihat tantangan lebih jauh ke depan. "Itu salah satu hal yang dihadapi sebuah kompromi politik, tetapi menolaknya adalah hal lain," katanya, setelah upacara penandatanganan pada Sabtu 31 Desember.
 
Republik Demokratik Kongo belum pernah mengalami lancarnya perpindahan kekuasaan antarpemimpin sejak kemerdekaan dari Belgia pada 1960.
 
Kabila mengambil alih kekuasaan pada 2001 menyusul pembunuhan ayahnya, Laurent Kabila.



(FJR)