Parlemen Mesir Usulkan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Arpan Rahman    •    Senin, 04 Feb 2019 16:05 WIB
politik mesirmesir
Parlemen Mesir Usulkan Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam sebuah acara di Kairo, 28 Januari 2019. (Foto: AFP/LUDOVIC MARIN)

Kairo: Sekelompok anggota parlemen Mesir melayangkan sebuah petisi untuk memperpanjang masa jabatan seorang presiden menjadi enam tahun. Jika terwujud, maka Presiden Abdel Fattah al-Sisi dapat tetap berkuasa hingga setidaknya tahun 2024.

"Empat tahun tidak cukup," kata Mahmoud Badr, salah satu pendukung petisi, dalam sebuah acara talk show di Mesir, seperti dikutip dari laman Bloomberg, Minggu 3 Februari 2019. Sekitar 125 dari total 596 anggota parlemen Mesir telah menandatangani petisi tersebut.

Badr menyebut saat ini masih ada perdebatan apakah perubahan masa jabatan ini hanya akan berimbas pada periode kedua pemerintahan Sisi, atau dihitung sejak periode pertama.

Juru bicara parlemen Mesir Ali Abdel-Aal mengaku telah merujuk petisi tersebut ke komite. Perpanjangan masa jabatan harus terlebih dahulu disetujui parlemen dan dimasukkan dalam skema referendum nasional.

Masa jabatan Sisi saat ini akan berakhir pada 2022. Momentum untuk mengubah masa jabatan presiden di Mesir sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir.

Perdebatan biasanya berkutat seputar penghapusan batas dua periode bagi seorang presiden, atau tetap dua periode namun masa jabatannya diperpanjang.

Bahkan sebelum Sisi terpilih lagi menjadi presiden tahun lalu, beberapa anggota parlemen menyarankan adanya perubahan dalam konstitusi. Namun wacana itu langsung disingkirkan di tengah kekhawatiran Sisi akan terlebih seperti haus kekuasaan.

Baca: Sisi Tidak akan Perpanjang Masa Kepemimpinan Presiden Mesir

Sisi, seorang mantan jenderal, berulang kali menegaskan dirinya menjadi presiden atas kehendak rakyat. Dia mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjadi "firaun" seperti pendahulunya, Hosni Mubarak.

Proposal parlemen juga meliputi usulan adanya jabatan satu wakil presiden, menghidupkan kembali majelis permusyawaratan rakyat, kuota 25 persen bagi wanita di parlemen dan lainnya.


(WIL)