Utusan Khusus PBB: Status Yerusalem Harus Dinegosiasikan

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 06 Dec 2017 16:32 WIB
palestinapalestina israel
Utusan Khusus PBB: Status Yerusalem Harus Dinegosiasikan
Pemerintahan Donald Trump berencana pindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem (Foto: AFP).

New York: Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov mengatakan bahwa status masa depan Yerusalem harus dinegosiasikan segera. Negosiasi harus dilakukan dua negara bersengketa, yaitu Israel dan Palestina.
 
 
Menurut Mladenov, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres sudah berkali-kali membicarakan masalah ini. Sayangnya belum menemukan titik terang.
 
"Dia mengatakan bahwa kita semua harus sangat berhati-hati dengan tindakan yang kita ambil karena dampak tindakan tersebut," ujarnya dalam sebuah konferensi, seperti dilaporkan AFP, Rabu, 6 Desember 2017.
 
Konferensi tersebut digelar jelang rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
 
"Masa depan Yerusalem adalah sesuatu yang perlu dinegosiasikan dengan Israel, dengan orang-orang Palestina. Mereka harus duduk berdampingan secara langsung dalam negosiasi," imbuh dia.
 
Trump sudah mengkomunikasikan rencana pemindahan Keduataan Besar Amerika Serikay dari Tel Aviv ke Jerusalem kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menyebut Trump memberi tahu rencana itu melalui telepon.
 
Niat Trump ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gedung Putih mengungkapkan Trump akan mengumumkan keputusannya mengenai Yerusalem pada Rabu siang waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia.
 
 
Trump sudah mengkomunikasikan rencana pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menyebut Trump memberi tahu rencana itu melalui telepon.
 
Nabil menjelaskan Abbas telah memperingatkan Trump soal konsekuensi rencana tersebut. Abbas menilai langkah ini bisa mengancam proses perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan dan dunia.
 
Menurut Nabil, Abbas juga menegaskan wacana tersebut bisa menimbulkan polemik antara Israel dan Palestina. Abbas berkomitmen mencegah realisasi rencana Trump.
 
Namun, baik Gedung Putih maupun Palestina tidak menjelaskan rinci waktu pelaksanaan pemindahan tersebut.



(FJR)