Nasib Hukum Netanyahu akan Diputuskan Sebelum Pemilu

Marcheilla Ariesta    •    Sabtu, 02 Feb 2019 14:01 WIB
israelpemilu israel
Nasib Hukum Netanyahu akan Diputuskan Sebelum Pemilu
PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: AFP)

Tel Aviv: Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit mengumumkan bahwa dirinya akan memutuskan nasib hukum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum pemilihan umum. Netanyahu dituding menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadinya.

Meski berita ini awalnya rumor, namun Mandelblit kemudian membenarkannya. Dia menolak permintaan pengacara Netanyahu untuk menunda keputusan.

"Saya sudah memberi tahu pengacara (Netanyahu), tidak ada halangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan ini," ucap Mandelblit.

Mandelblit juga menjelaskan mengapa sah bagi dirinya untuk membuat keputusan ini sebelum pemilu pada 9 April mendatang. Padahal, sudah ada peraturan di Israel bahwa keputusan hukum dalam kasus besar tidak boleh dibuat menjelang pemilu.

Dikutip dari laman The Jerusalem Post, Sabtu 2 Februari 2018, aturan tersebut bertujuan menghindari kesan bias pada partai politik mana pun. Sementara menurut Mandelblit, menunda keputusan dalam kasus Netanyahu hanya akan menunjukkan bias yang menguntungkan sang PM.

Dia menambahkan, pihaknya telah memulai pertemuan untuk membicarakan keputusan terkait PM Netanyahu. Pertemuan digelar usai Netanyahu memutuskan memajukan tanggal pemilu.

Karenanya, imbuh Mandelblit, dia tidak bisa menunda keputusan kasus tersebut.

Sementara itu, juru bicara Netanyahu terus-menerus mengecam gagasan Mandelblit. Pengacaranya bahkan mengirimkan surat kepada beberapa media dan Mandelblit yang isinya menuntut digelarnya wawancara terhadap 66 saksi tambahan. Namun, menurut Mandelblit, semua saksi relevan telah diinterogasi sejak pemeriksaan pidana dibuka akhir 2016.

Netanyahu dituding dalam tiga kasus korupsi berbeda. Pertama, Case 1000, yang juga menyeret keluarganya mengenai dugaan menerima gratifikasi. 

Kasus kedua, disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, pemilik Yedioth Ahronoth, dan meminta agar artikel-artikel dari surat kabar tersebut memberitakan PM Netanyahu secara positif. Sebagai imbalannya, PM Netanyahu menerbitkan peraturan untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yedioth, Israel Hayom.

Ketiga, dia terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Bezeq Telecom Israel.

Baca: Perdana Menteri Israel Dihadapkan Pada Dakwaan Korupsi


(WIL)