Oposisi Resmi Ajukan Pembatalan Hasil Referendum Turki

Fajar Nugraha    •    Selasa, 18 Apr 2017 17:38 WIB
politik turkiturki
Oposisi Resmi Ajukan Pembatalan Hasil Referendum Turki
Kubu yang menolak hasil referendum Turki (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Ankara: Pihak oposisi Turki resmi mengajukan permintaan pembatalan hasil referendum memperluas wewenang Presiden Recep Tayyip Erdogan. 
 
Tuntutan pembatalan itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (YSK) Turki. Mereka menilai ada pelanggaran besar dalam referendum tersebut.
 
 
Wakil Ketua Republican People's Party (CHP) Bulent Tezcan akan menyerahkan surat tuntutan itu pada pukul 11.30 siang waktu setempat. Pihak oposisi merasa terganggu dengan sikap YSK yang menerima dokumen pemilu tanpa ada stempel resmi.
 
Referendum ini menghasilkan dukungan untuk kubu Erdogan hingga 51,41 persen. Namun oposisi mengklaim adanya kecurangan dalam pemungutan suara referendum, kondisi itu memicu terjadinya protes.
 
Usai memastikan kemenangan dalam referendum, Presiden Erdogan menyindir pihak oposisi yang disebut, "orang-orang yang meremehkan hasil pemilu ini. Mereka tidak usah mencobanya, itu akan sia-sia. Sudah terlambat sekarang".
 
Sementara Partai AKP,-yang berkuasa di pemerintahan- melalui Perdana Menteri Binali Yildrim mengatakan semua pihak harus menghormati hasil, termasuk oposisi.
 
"Negara ini ditentukan dari surat pemilihan. Pekerjaan ini harus diselesaikan. Salah untuk menyebut sesuatu setelah negara lain berbicara," ujar Yildrim, seperti dikutip AFP, Selasa 18 April 2017.
 
Meskipun berselisih tipis, kemenangan besar kemungkinan telah dicapai Erdogan dalam referendum ini. Hasil pemilihan diperkirakan memiliki efek besar pada masa depan politik jangka panjang Turki dan hubungan internasionalnya.
 
Terdapat 18 amandemen konstitusi yang akan mulai berlaku setelah pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada 2019, salah satunya adalah dihapuskannya jabatan perdana menteri dan perluasan kekuasaan eksekutif di tangan presiden.
 
Erdogan, kali pertama berkuasa pada 2003 sebagai perdana menteri, telah menegaskan sebuah sistem presidensial "gaya Turki" akan membawa stabilitas dan kemakmuran ke negara tersebut.



(FJR)