Menlu Iran: Kebijakan Luar Negeri AS dalam Krisis

   •    Minggu, 24 Jun 2018 13:50 WIB
amerika serikatnuklir iraniran
Menlu Iran: Kebijakan Luar Negeri AS dalam Krisis
Menlu Iran Javad Zarif. (Foto: AFP)

Teheran: Setelah Kerjasama Trans-Pacific dan Kesepakatan Iklim Paris, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) merupakan perjanjian multilateral ketiga yang ditinggalkan pemerintah Amerika Serikat. 

AS juga membahayakan perjanjian multilateral lainnya seperti NAFTA, sistem perdagangan global, dan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga menimbulkan kerusakan besar pada multilateralisme, dan prospek untuk menyelesaikan perselisihan melalui diplomasi.

Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Minggu 24 Juni 2018.

Zarif mengatakan pengumuman mundurnya AS dari JCPOA atau perjanjian nuklir Iran serta pemberlakuan ulang sanksi secara sepihak dan melanggar hukum pada 8 Mei lalu adalah puncak dari serangkaian pelanggaran ketentuan kesepakatan oleh AS.

AS mundur meski Badan Energi Atom Internasional, sebagai satu-satunya otoritas internasional yang kompeten, telah berulang kali membuktikan kepatuhan Iran atas komitmennya pada kesepakatan tersebut.

Keputusan AS tersebut ditolak komunitas internasional, dan bahkan oleh sekutu terdekatnya, termasuk Uni Eropa, Inggris, Prancis dan Jerman.

Reaksi Putus Asa AS

Pada 21 Mei, Menlu AS Mike Pompeo mengeluarkan sejumlah tuntutan dan ancaman terhadap Iran, secara terang-terangan melanggar hukum internasional. Pernyataannya, menurut Zarif, mencerminkan reaksi putus asa pemerintah AS terhadap perlawanan luar biasa komunitas internasional, terhadap upaya persisten Gedung Putih untuk membunuh JCPOA.

Pompeo dalam pernyataannya berusaha membenarkan mundurnya AS dari JCPOA dan mengalihkan opini publik dari perilaku melanggar hukum Washington dan pelanggarannya secara terang-terangan atas resolusi Dewan Keamanan PBB 2231; sebuah resolusi yang disusun dan diusulkan oleh AS sendiri dan diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. 

Sebanyak 12 syarat dari Pompeo untuk Iran sangatlah tidak masuk akal karena pemerintahan AS sendiri semakin terisolasi secara internasional karena upayanya mengacaukan diplomasi dan multilateralisme. 

Tidak mengherankan jika pernyataan tersebut, dan yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump tentang Iran, akan diabaikan atau diterima secara negatif oleh komunitas internasional, termasuk oleh negara sahabat dan sekutu. Hanya segelintir kecil negara klien AS di wilayah kami yang menerima pernyataan tersebut, kata Zarif.

"Saya benar-benar meragukan bahwa Menlu AS bahkan memiliki pengetahuan tentang sejarah dan budaya Iran serta perjuangan rakyat Iran," ujar Zarif. 

Ia mengaku menyayangkan bahwa dalam satu setengah tahun terakhir, kebijakan luar negeri AS, termasuk terhadap Iran, telah didasarkan pada asumsi dan ilusi yang salah.
 
"Presiden Trump dan Pompeo terus-menerus membuat tuduhan tak berdasar dan provokatif terhadap Iran yang merupakan intervensi mencolok dalam urusan domestik Iran, ancaman melanggar hukum terhadap Negara Anggota PBB, dan pelanggaran terhadap kewajiban internasional AS di bawah Piagam PBB, Perjanjian 1955, dan Perjanjian Aljazair 1981," ungkap Zarif.


(WIL)