Hizbullah Tuduh Arab Saudi Larang Hariri Pulang ke Lebanon

Arpan Rahman    •    Sabtu, 11 Nov 2017 11:07 WIB
konflik lebanon
Hizbullah Tuduh Arab Saudi Larang Hariri Pulang ke Lebanon
Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah muncul dalam sebuah pertemuan di Beirut, Lebanon, 10 November 2017. (Foto: AFP/ANWAR AMRO)

Beirut: Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menuduh Arab Saudi menahan Saad Hariri, usai dirinya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Lebanon.

Pengunduran diri mendadak Hariri pada 4 November lalu membuat elite politik Lebanon terkejut dan juga menyita perhatian internasional.

Amerika Serikat (AS) memperingatkan agar tidak menjadikan Lebanon sebagai "wilayah konflik." Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya "tidak ada konflik baru di wilayah tersebut."

"Kepala pemerintah Lebanon ditahan di Arab Saudi, dia dilarang kembali ke Lebanon sampai sekarang," kata Nasrallah dalam pidato di televisi, seperti dikutip sbs.com, Sabtu 11 November 2017.

Kondisi pasti Hariri belum diketahui, Namun sejumlah pihak, termasuk dari seteru politiknya di Lebanon, meminta Arab Saudi menjamin kebebasan bergerak Hariri.

Pria berusia 47 tahun itu mengumumkan pengunduran diri secara mengejutkan pada 4 November. Langkah itu diambil bertepatan dengan pembersihan besar-besaran terhadap sejumlah elite kerajaan Arab Saudi yang diduga terlibat kasus korupsi.

Hariri, yang juga berkewarganegaraan Arab Saudi, tidak mengatakan kapan dia akan kembali ke Lebanon. Presiden Lebanon Michel Aoun belum secara resmi menerima pengunduran dirinya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat 10 November setelah bertemu seorang diplomat senior Saudi, Aoun bersikeras bahwa Hariri harus kembali ke Lebanon.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, pada Jumat, menggambarkan Hariri sebagai "mitra yang kuat". Ia memperingatkan "pihak manapun, baik di dalam maupun di luar Lebanon, agar tidak menjadikan Lebanon sebagai medan konflik atau menggoyang kestabilan negara tersebut."

"AS sangat mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Republik Lebanon dan institusi politiknya" dan menentang "tindakan yang dapat mengancam stabilitas tersebut," katanya.


(WIL)