Khawatir Mali Kembali Bergejolak, PBB Buka Peluang Sanksi

Arpan Rahman    •    Sabtu, 02 Sep 2017 17:06 WIB
serangan di mali
Khawatir Mali Kembali Bergejolak, PBB Buka Peluang Sanksi
PBB buka peluang jatuhkan sanksi ke Mali (Foto: UN).

Metrotvnews.com, New York: Tawaran untuk menggelar pemungutan suara Dewan Keamanan PBB, pada awal pekan depan, mengenai sebuah resolusi yang disponsori Prancis akan membentuk sebuah rezim sanksi bagi Mali. Usul itu mendapatkan momentum, pada Jumat 1 September, meskipun ada penentangan dari beberapa negara.
 
Rusia dan Ethiopia menyuarakan keberatan atas usulan tersebut, mencari celah penundaan beberapa pekan. Namun para diplomat katakan bahwa perundingan mengenai pemungutan suara, pada Selasa 5 September mendatang, telah meningkat.
 
Urusan sanksi itu akan dibahas tepat sebelum duta besar Dewan Keamanan pergi ke pertemuan tahunan dengan Uni Afrika di Addis Ababa.
 
Pemerintahan Mali dan koalisi kelompok bersenjata menandatangani kesepakatan damai pada Juni 2015 demi mengakhiri pertempuran selama bertahun-tahun di utara. Pertikaian tersebut memuncak dengan pencaplokan wilayah oleh militan pada 2012.
 
Intervensi militer pimpinan Prancis pada Januari 2013 mengusir kaum Islamis, namun gerilyawan tetap aktif. Mereka pindah ke pusat di mana serangan serta perdagangan narkoba dan senjata sedang meningkat.
 
Prancis, bulan lalu, mengedarkan sebuah rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB untuk membentuk sebuah komite yang bertugas menyiapkan daftar hitam PBB. Dipicu ketakutan yang merebak bahwa negara Afrika Barat tersebut kembali bergejolak.
 
Langkah Prancis didukung pemerintah Mali, yang mengatakan kepada DK PBB dalam sepucuk surat, di awal Agustus. Isinya menerangkan bahwa terulangnya pelanggaran gencatan senjata sejak awal Juni mengancam akan menggagalkan kesepakatan damai.
 
Rusia, anggota dewan yang punya hak veto, memperingatkan: kesepakatan damai bisa ambrol jika dewan tersebut mendukung permintaan itu dan berpihak pada pemerintah, yang hanya merupakan salah satu pihak dalam kesepakatan damai.
 
"Kami selalu menentang rezim sanksi, terutama dalam situasi khusus ini, ketika salah satu pihak dalam kesepakatan mengenai perdamaian dan rekonsiliasi meminta sanksi terhadap dua pihak lainnya," kata Wakil Duta Besar Rusia, Petr Iliichev.
 
"Ketika satu pihak meminta yang lain (agar dikenai sanksi), kita bisa memperkirakan terlanggarnya kesepakatan ini," tambahnya, seperti dilansir AFP, Sabtu 2 September 2017.
 
Sanksi mendaftarhitamkan Mali
 
Resolusi yang dirancang Prancis akan membentuk sebuah komite sanksi yang terdiri dari semua anggota Dewan Keamanan. Di situ akan ditunjuk individu dan entitas supaya dimasukkan dalam daftar hitam oleh PBB. Setiap yang masuk daftar hitam akan dikenai larangan perjalanan global dan pembekuan aset.
 
Iliichev mengemukakan bahwa pemerintah di Bamako memiliki pemikiran lain tentang sanksi tersebut sesudah kesepakatan gencatan senjata baru, yang tercapai pada 23 Agustus.
 
Dubes Ethiopia, Tekeda Alemu, sebagai presiden dewan bulan ini, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa tindakan tersebut "tertunda". Lantaran diskusi sedang berlangsung dan tidak ada pertemuan yang dijadwalkan pada proposal tersebut pada September.
 
Mali dan empat negara tetangga -- Burkina Faso, Chad, Mauritania, dan Niger -- sedang berupaya membentuk sebuah kekuatan kontraterorisme demi memerangi para militan di Sahel. Lokasi ini, Prancis telah memperingatkan, dapat menjadi tempat berlindungnya para ekstrimis.
 
Pada serangan terakhir yang mengguncang daerah tersebut, kelompok bersenjata menembaki sebuah restoran di ibu kota Burkina Faso, Ouagadougou, pada 14 Agustus. Akibatnya, menewaskan 19 orang, termasuk beberapa orang asing yang lagi makan di teras.
 
Pasukan penjaga perdamaian PBB di Mali telah mendapat serangan berulang kali oleh gerilyawan. Sekarang mereka dikenal sebagai misi PBB yang paling berbahaya di dunia.
 
Empat kelompok bersenjata yang aktif di Mali sudah masuk dalam daftar hitam sanksi PBB atas hubungan mereka dengan Al-Qaeda dan Islamic State (ISIS): Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, gerakan Islam MUJAO, Al-Mourabitoun, dan kelompok Ansar Eddine, beserta pemimpinnya, Iyad Ag Ghali.
 
Langkah tersebut juga akan membentuk panel ahli yang bertugas memantau kepatuhan terhadap sanksi dan memberi laporan ke dewan soal pelanggaran. Rezim sanksi akan memegang mandat satu tahun.



(FJR)