Indonesia Tanpa Anggaran Khusus Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Eko Nordiansyah    •    Senin, 11 Jun 2018 03:16 WIB
dk pbb
Indonesia Tanpa Anggaran Khusus Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB
Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya. MI/Angga Yuniar.

Jakarta: Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menegaskan, Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Baik anggaran dari Kementerian Luar Negeri ataupun Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York.

Hal ini menanggapi pernyataan anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo yang mempertanyakan biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk bisa menjadi ATT DK PBB. Drajad mencontohkan negara lain seperti Australia menghabiskan USD25 juta atau Swedia dengan USD4 juta hanya untuk biaya staf/diplomat, utusan khusus, dan perjamuan.

"Sebagai mantan pimpinan dan anggota Komisi I dan sekarang Duta Besar, saya tahu persis tidak ada dana yang dianggarkan khusus untuk pencalonan di DK baik di DIPA Kemlu maupun di perwakilan," kata Tantowi dalam keterangan yang diterima, Senin, 11 Juni 2018.

Tantowi menyebut, Indonesia melakukan berbagai upaya melalui beberapa utusan khusus, PTRI New York dan semua perwakilan di luar negeri untuk kampanye. Indonesia juga bekerja keras mendekati dan menjelaskan alasan menjadi anggota DK PBB ke berbagai negara.

"Kita melihat upaya Maldives yang melakukan kampanye dengan uang justru fire back ke mereka. Mereka mendapat sponsor dari salah satu negara yang berkepentingan untuk mereka jadi anggota. Mereka sempat membawa beberapa Dubes di New York ke Maldives. Ini justru tidak sejalan dengan semangat yang saat ini berkembang di New York," lanjut dia.

Tantowi juga menanggapi pernyataan Drajat yang membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Pada 12 November 2013 lalu, Arab Saudi menolak menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena sejumlah alasan hingga akhirnya posisi Arab Saudi digantikan Yordania pada 6 Desember 2013 dengan 178 suara.

"Dalam konteks ini kita bukan Arab Saudi. Kepentingan politik kita jelas berbeda. Kepentingan kita jelas dan terukur buat kita dan juga wilayah Asia Pasifik yang kita wakili sebagaimana yang disampaikan oleh Menlu Retno dalam pernyataan persnya," tegas Tantowi.

Ia menambahkan, terpilihnya Indonesia bukan semata keberhasilan Kemlu tapi keberhasilan berbagai komponen bangsa yang telah berjuang sejak 2016 lalu. Untuk itu, Tantowi menilai pencapaian ini harusnya bisa disambut suka cita karena Indonesia kini memiliki posisi strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia.

"Karena panjang dan beratnya perjuangan, layaklah apabila kemenangan ini diberitakan secara masif. Gunanya agar masyarakat tahu Indonesia saat ini berada di posisi strategis untuk ikut serta menciptakan dunia yang aman, damai, berkeadilan dan bebas dari rasa takut," pugkasnya.


(DRI)


Kontroversi Jaket Ibu Negara AS saat Kunjungi Detensi Imigrasi

Kontroversi Jaket Ibu Negara AS saat Kunjungi Detensi Imigrasi

11 hours Ago

Melania Trump mengejutkan dunia dengan mengunjungi migran anak di perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko…

BERITA LAINNYA