Badan PBB Tuduh Israel Paksakan 'Rezim Apartheid' di Palestina

Arpan Rahman    •    Kamis, 16 Mar 2017 16:37 WIB
pbbpalestina israel
Badan PBB Tuduh Israel Paksakan 'Rezim Apartheid' di Palestina
Warga Palestina berjalan di tepi pantai di Tepi Barat. (Foto: Independent)

Metrotvnews.com, Beirut: Badan PBB menuduh Israel memberlakukan "rezim apartheid" sebagai diskriminasi rasial pada orang-orang Palestina. Tuduhan ini pertama kalinya dari sebuah badan PBB secara buka-bukaan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyamakan laporan, yang diterbitkan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA) pada Rabu 15 Maret, dengan Der Sturmer: publikasi propaganda Nazi yang kental anti-Semit.

Laporan itu menyimpulkan "Israel telah membentuk rezim apartheid yang mendominasi rakyat Palestina secara keseluruhan." Tuduhan serupa -- sering diarahkan pada Israel dari para kritikusnya -- yang dengan keras ditolak oleh Israel.

Rima Khalaf, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCWA, berkata, laporan itu adalah "pertama dari jenisnya" terbitan badan PBB yang "jelas dan terus terang menyimpulkan bahwa Israel adalah negara rasis yang telah mendirikan sebuah sistem apartheid untuk menganiaya orang-orang Palestina".

ESCWA beranggotakan 18 negara Arab di Asia Barat dan bertujuan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya, menurut situs webnya. Laporan ini disusun atas permintaan anggota, kata Khalaf.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan di New York bahwa laporan itu dipublikasikan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan sekretariat PBB.

"Laporan seperti itu tidak mencerminkan pandangan dari sekretaris jenderal (Antonio Guterres)," kata Dujarric, seperti dikutip The Independent, Kamis 16 Maret 2017.

Ia menambahkan bahwa laporan itu sendiri mencatat bahwa isinya mencerminkan pandangan dari para penulisnya.

Pihak Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, mengaku marah oleh laporan ini. "Sekretariat PBB berhak menjauhkan diri dari laporan ini, tetapi harus bertindak lebih jauh dan menarik laporan sama sekali," Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara kementerian Israel, Emmanuel Nahshona, yang berkomentar di Twitter, juga mencatat laporan itu belum disahkan oleh Sekjen PBB.

"Upaya ini menodai dan memalsukan label satu-satunya negara demokrasi sejati di Timur Tengah dengan membuat analogi yang keliru sehingga tercela dan merupakan kebohongan terang-terangan," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam sebuah pernyataan.

Laporan itu mengatakan telah dibuat atas "dasar penyelidikan ilmiah dan sejumlah bukti, bahwa Israel bersalah karena kejahatan apartheid."

"Namun, hanya putusan pengadilan internasional yang akan membuat penilaian seperti ini benar-benar berwibawa," tambahnya.

Bunyi laporan itu: "fragmentasi strategis rakyat Palestina" adalah metode utama Israel memberlakukan apartheid, di mana orang Palestina dibagi menjadi empat kelompok tertindas melalui "hukum, kebijakan, dan praktik yang berbeda."

Empat kelompok Palestina terdiri: warga Palestina di wilayah Israel; Palestina di Yerusalem Timur; Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza; dan orang Palestina yang hidup sebagai pengungsi atau di pengasingan.

ESCWA berharap laporan ini akan menginformasikan pembahasan lebih lanjut pada akar penyebab masalah di PBB, di antara negara-negara anggota, dan dalam masyarakat dunia, kata Khalaf dalam sebuah acara peluncuran laporan di kantor pusat ESCWA di Beirut.

Laporan ditulis oleh Richard Falk, mantan penyelidik hak asasi manusia PBB untuk wilayah Palestina; dan Virginia Tilley, profesor ilmu politik di Southern Illinois University.

Sebelum meninggalkan jabatannya sebagai pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di wilayah Palestina pada 2014, Falk mengatakan kebijakan Israel memiliki karakteristik yang tidak dapat diterima seperti kolonialisme, apartheid, dan pembersihan etnis. AS menuduh dirinya menjadi bias terhadap Israel.


(FJR)